Mohon tunggu...
Lagi Rame!
Garuda Muda Menunggu Macan-Macan Asia Bertarung
Fantastis, Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal!
MK Menolak Gugatan Paslon 01 dan Paslon 03
Kartini: Perempuan, Keputusan Emosional, dan Gelitik Genetika
Mendongkrak Literasi Kartini 4.0
Seragam Sekolah, Beban Orangtua atau Simbol Kesetaraan?
Kamu pasti suka!
Asih Eka Putri
Asih Eka Putri Mohon Tunggu... Dokter - --

--

Selanjutnya

Tutup

Financial Pilihan

Legalkah Surplus BPJSK untuk Tambal Iuran PBPU Kelas 3?

14 Desember 2019   11:51 Diperbarui: 16 Januari 2020   15:55 270
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mencermati uraian di atas, frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menggugurkan opsi yang ditawarkan Menteri Kesehatan, Direktur BPJS Kesehatan dan Ketua DJSN kepada para Anggota Dewan Komisi IX. 

( AEP, 14122019)

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

ekonomi

finansial
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.