Ancaman Politik Identitas Menuju Tahun Politik 2024

Contoh dari politik identitas adalah seperti yang terjadi pada tahun 2017 silam. Calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok yang diklaim merendahkan suatu surat yang terdapat pada kitab suci Al-Quran. Kejadian itu terjadi di Kepulauan Seribu saat kampanye politiknya. 

Dalam kampanye politik tersebut, secara garis besar Ahok menjelaskan agar orang Indonesia dapat menerima golongan non Muslim sebagai pemimpin dengan menyertakan surat Al-Maidah ayat 51. Akan tetapi, penyertaan ayat yang diucap dalam kampanyenya tersebut membuat umat Islam tak terima. 

Dalam politik identitas yang memanfaatkan berbagai cara, situasi Ahok pun sangat dekat dengan klaim "bersalah". Kendati sebagian ada yang mengecam Ahok untuk bertanggung jawab terhadap ucapannya saja, tentu ada juga beberapa pihak yang menggunakannya demi keperluan politik. Alhasil, Ahok pun kalah dalam pemilu tersebut setelah sebelumnya diprediksi bakal lebih unggul dari lawannya saat itu.

Apakah Politik Identitas berbahaya?

Politik identitas tidak secara intrinsik berbahaya. Namun, seperti halnya pendekatan politik lainnya, ada potensi bahaya dan tantangan yang terkait dengan politik identitas jika tidak di elaborasi atau dijalankan dengan cermat.

Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah polarisasi sosial. Ketika politik identitas dipusatkan pada konflik antar kelompok, ini dapat memperkuat pembagian dan memperburuk hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hal ini dapat menghambat dialog, kerjasama, dan pencarian solusi bersama untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, politik identitas yang ekstrem dapat mengabaikan isu-isu lintas-identitas dan fokus hanya pada kepentingan sempit kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kebijakan publik dan menghambat pencapaian tujuan yang lebih luas untuk keadilan sosial.

Politik identitas yang ekstrem juga dapat memperkuat stereotip dan prasangka. Jika kelompok-kelompok hanya berinteraksi dalam ruang politik yang terpisah, hal ini dapat menyuburkan pandangan yang sempit dan memperkuat kesalahpahaman antara kelompok-kelompok tersebut.

Selain itu, politik identitas yang radikal atau ekstremis dapat memicu konflik sosial dan kekerasan. Ketika politik identitas berubah menjadi bentuk ekstremisme atau fanatisme, ada risiko terhadap kohesi sosial dan stabilitas masyarakat.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa politik identitas juga telah menjadi motor perubahan yang positif dan membawa perubahan sosial yang signifikan. Gerakan politik identitas telah membawa perubahan dalam mengatasi ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul, penting untuk mencari keseimbangan dalam pendekatan politik identitas. Pengakuan dan perjuangan akan hak-hak dan kepentingan kelompok tertentu harus diikuti oleh upaya untuk mempromosikan inklusi, dialog antar kelompok, dan kerja sama lintas identitas.