Ancaman Politik Identitas Menuju Tahun Politik 2024

Dalam era yang semakin kompleks ini, politik identitas telah menjadi topik yang semakin menarik dan relevan. Perjuangan kelompok-kelompok berdasarkan identitas yang berbeda, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, dan karakteristik lainnya, telah memperoleh perhatian luas dalam dunia politik. 

Politik identitas mencerminkan upaya mereka untuk memperoleh pengakuan dan mempromosikan kepentingan mereka dengan mengadvokasi isu-isu yang terkait dengan identitas mereka. 

Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang politik identitas untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang politik identitas, dan bagaimana cara kita menyikapi nya.

Apa itu Politik Identitas?

Definisi terkait politik identitas tak lepas dari makna identitas itu sendiri. Dalam buku Sejarah Sosial Pendidikan Islam yang ditebitkan oleh Guepedia (2022), identitas adalah sebuah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu. 

Kesatuan yang ada dalam satu kelompok tersebut tidak terlepas dari adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah identitas. Pada umumnya, identitas bisa terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, seperti identitas suku, agama, gender, profesi, dan lain sebagainya.

Setelah mengetahui apa itu identitas, mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan politik identitas. Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. 

Politik identitas umumnya mengacu pada bagian dari politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya tertentu berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau perhatian khusus mereka sendiri.

Alih-alih mengatur hanya di sekitar sistem kepercayaan, manifesto, atau afiliasi partai, Stanford Encyclopedia of Philosophy mengatakan, politik identitas "biasanya bertujuan untuk mengamankan kebebasan politik dari konstituen tertentu yang terpinggirkan dalam konteksnya yang lebih besar".

Dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, politik identitas dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik. Ia menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai mereknya.

Contoh dari politik identitas adalah seperti yang terjadi pada tahun 2017 silam. Calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok yang diklaim merendahkan suatu surat yang terdapat pada kitab suci Al-Quran. Kejadian itu terjadi di Kepulauan Seribu saat kampanye politiknya. 

Dalam kampanye politik tersebut, secara garis besar Ahok menjelaskan agar orang Indonesia dapat menerima golongan non Muslim sebagai pemimpin dengan menyertakan surat Al-Maidah ayat 51. Akan tetapi, penyertaan ayat yang diucap dalam kampanyenya tersebut membuat umat Islam tak terima. 

Dalam politik identitas yang memanfaatkan berbagai cara, situasi Ahok pun sangat dekat dengan klaim "bersalah". Kendati sebagian ada yang mengecam Ahok untuk bertanggung jawab terhadap ucapannya saja, tentu ada juga beberapa pihak yang menggunakannya demi keperluan politik. Alhasil, Ahok pun kalah dalam pemilu tersebut setelah sebelumnya diprediksi bakal lebih unggul dari lawannya saat itu.

Apakah Politik Identitas berbahaya?

Politik identitas tidak secara intrinsik berbahaya. Namun, seperti halnya pendekatan politik lainnya, ada potensi bahaya dan tantangan yang terkait dengan politik identitas jika tidak di elaborasi atau dijalankan dengan cermat.

Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah polarisasi sosial. Ketika politik identitas dipusatkan pada konflik antar kelompok, ini dapat memperkuat pembagian dan memperburuk hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hal ini dapat menghambat dialog, kerjasama, dan pencarian solusi bersama untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, politik identitas yang ekstrem dapat mengabaikan isu-isu lintas-identitas dan fokus hanya pada kepentingan sempit kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kebijakan publik dan menghambat pencapaian tujuan yang lebih luas untuk keadilan sosial.

Politik identitas yang ekstrem juga dapat memperkuat stereotip dan prasangka. Jika kelompok-kelompok hanya berinteraksi dalam ruang politik yang terpisah, hal ini dapat menyuburkan pandangan yang sempit dan memperkuat kesalahpahaman antara kelompok-kelompok tersebut.

Selain itu, politik identitas yang radikal atau ekstremis dapat memicu konflik sosial dan kekerasan. Ketika politik identitas berubah menjadi bentuk ekstremisme atau fanatisme, ada risiko terhadap kohesi sosial dan stabilitas masyarakat.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa politik identitas juga telah menjadi motor perubahan yang positif dan membawa perubahan sosial yang signifikan. Gerakan politik identitas telah membawa perubahan dalam mengatasi ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul, penting untuk mencari keseimbangan dalam pendekatan politik identitas. Pengakuan dan perjuangan akan hak-hak dan kepentingan kelompok tertentu harus diikuti oleh upaya untuk mempromosikan inklusi, dialog antar kelompok, dan kerja sama lintas identitas. 

Ini akan memastikan bahwa politik identitas digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial yang lebih luas, bukan untuk memperburuk konflik dan polarisasi sosial.

Dalam kesimpulan, politik identitas adalah pendekatan politik yang berfokus pada pengorganisasian dan perjuangan kelompok berdasarkan identitas tertentu. Pendekatan ini memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan dalam masyarakat. 

Namun, politik identitas juga memiliki tantangan dan kontroversi tersendiri yang perlu diperhatikan. Penting untuk mencari keseimbangan antara pengakuan identitas dan upaya untuk memahami perspektif dan kepentingan yang lebih luas di dalam masyarakat yang beragam.