Identitas dan Norma dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Peran identitas dan norma dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional, termasuk negara, dapat dianalisis menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional (Wendt, 1999). Identitas dan norma dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi cara negara memandang dirinya sendiri dan berinteraksi dengan negara lain. 

Indonesia memiliki identitas yang kompleks dan multidimensi, yang terbentuk dari faktor-faktor sejarah, budaya, dan geopolitik. Salah satu identitas utama Indonesia adalah sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan negara dengan penduduk Muslim terbesar (Anwar, 2020). 

Baca juga: KTT G20 Menjadi Komitmen Multilateral dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Identitas ini membentuk cara Indonesia memandang dirinya sebagai jembatan antara dunia Barat dan dunia Islam. Selain itu, identitas itu juga menjadi modalitas Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi.

Identitas

Dalam politik luar negerinya, Indonesia berusaha  menonjolkan identitasnya sebagai negara demokratis dan Muslim yang moderat. Hal ini terlihat dari upaya Indonesia untuk terlibat aktif dalam forum-forum internasional yang terkait dengan isu-isu demokrasi dan Islam, seperti Bali Democracy Forum (BDF) dan Organisation of Islamic Cooperation (OIC) (Sukma, 2011). 

Indonesia juga berusaha untuk menjadi mediator dalam konflik-konflik yang melibatkan negara-negara Muslim, seperti dalam konflik Rohingya di Myanmar (Septiari, 2019). Aktivisme Indonesia sebagai mediator juga muncul pada upaya mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong perdamaian antara Rusia-Ukraina.

Baca juga: Dinamika Diplomasi Indonesia di Tengah Rivalitas AS-China

Selain itu, identitas Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota Gerakan Non-Blok (GNB) juga mempengaruhi politik luar negerinya. Indonesia menekankan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan dan solidaritas di antara negara-negara berkembang, serta berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan besar (Wicaksana, 2017). 

Identitas Indonesia sebagai negara maritim juga menjadi salah satu faktor yang membentuk politik luar negerinya. Presiden Jokowi secara konsisten menekankan pentingnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Pareira, 2017). Dalam pidato pelantikannya pada tahun 2014, Jokowi menyatakan bahwa "Indonesia harus membangun kembali jati diri sebagai negara maritim" (Widodo, 2014). 

Baca juga: Diplomasi Indonesia Mendukung Palestina di Berbagai Forum Internasional

Upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan mempromosikan kerja sama maritim di kawasan menjadi wujud nyata dari identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Norma internasional