Oleh Veeramalla Anjaiah
Pada hari ini, tepatnya tanggal 30 Juni 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kepada Komunis China setelah memerintah selama 156 tahun. Sebelumnya China mempersewakan Hong Kong kepada Inggris selama 99 tahun pada tanggal 1 Juli 1898.
Sudah 25 tahun sejak Hong Kong menjadi Daerah Administratif Khusus China. Sekarang Hong Kong sudah berbeda. Orang-orang terkejut melihat apa yang dilakukan Beijing di Hong Kong.
Dengan instruksi dari Beijing, pemerintah Hong Kong meningkatkan tindakan kerasnya terhadap aktivis pro-demokrasi dan pemimpin oposisi serta menggunakan keamanan nasional sebagai dalih untuk campur tangan di sektor media dan pendidikan.
Hak atas kebebasan berkumpul secara damai semakin dibatasi dengan dalih peraturan jarak fisik COVID-19.
Baru-baru ini, pemerintah memperkenalkan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Larangan Pertemuan Kelompok), yang melarang pertemuan publik lebih dari empat orang. Larangan itu direvisi beberapa kali.
Polisi melarang setidaknya 14 protes, dengan alasan pandemi COVID-19. Ini termasuk larangan total peringatan tahunan Empat Juni Tiananmen dan pawai protes 1 Juli, meskipun ada janji untuk mengamati jarak fisik oleh penyelenggara kedua majelis. Ini adalah pertama kalinya pemerintah melarang salah satu dari dua protes tahunan ini.
Polisi Hong Kong telah mengeluarkan setidaknya 7.164 tiket hukuman tetap di bawah larangan berkumpul di depan umum. Para pengunjuk rasa yang damai sering menjadi sasaran di bawah larangan baru meskipun telah mengamati langkah-langkah jarak fisik. Wartawan yang meliput protes juga didenda, meskipun ada pengecualian di bawah peraturan yang mencakup mereka yang hadir sebagai bagian dari pekerjaan mereka.
"Dalam 15 tahun setelah penyerahan, ada serangkaian inisiatif resmi yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol Beijing dengan cara yang akan merusak otonomi dan supremasi hukum," kata Michael C. Davis dalam bukunya Making Hong Kong China.
Keamanan nasional juga digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan berekspresi. Hampir semua hal dapat dianggap sebagai ancaman terhadap "keamanan nasional" di bawah ketentuan yang sangat kabur dari Undang-Undang Keamanan Nasional yang diadopsi pada 30 Juni 2020.
Selama dua tahun terakhir, polisi telah menangkap puluhan aktivis, anggota parlemen dan jurnalis pro-demokrasi; hak suara dibatasi dan kebebasan pers dan berbicara yang terbatas.
Kenyataannya, para pendukung demokrasi Hong Kong hanya memiliki dua pilihan: dipenjara atau diasingkan.
"Skenario ideal Beijing adalah menjaga Hong Kong sebagai pusat keuangan tanpa semua kebebasan. Tetapi tampaknya kita benar-benar tidak dapat mempertahankan posisi keuangan internasional Hong Kong sembari menahan kebebasannya," ujar Victoria Tinbor Hui, seorang profesor dari Universitas Notre Dame, kepada Lindsay Maizland dari situs web Council on Foreign Relations cfr.org.
Dengan situasi seperti ini, ribuan orang meninggalkan Hong Kong meskipun kota ini berstatus sebagai pusat keuangan global, yang memiliki produk domestik bruto (PDB) sebesar AS$374,82 miliar dan cadangan devisa sebesar $465 miliar per Mei 2022. Hong Kong juga merupakan kota termahal di dunia. PDB per kapita Hong Kong saat ini adalah $50.535, jauh lebih tinggi dari China yang senilai $14.435.
"Hong Kong menghadapi eksodus pekerja terdidik dalam skala yang tidak terlihat sejak awal 1990-an," ungkap laporan Kamar Dagang Umum Hong Kong.
Semua ini terjadi karena China yang tidak menepati janjinya untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada rakyat Hong Kong di bawah "satu negara, dua sistem".
Apa yang terjadi?
Hong Kong diserahkan ke China oleh Inggris di bawah perjanjian unik di mana Hong Kong akan memiliki konstitusi mini yang disebut Hukum Dasar dan sistem politik yang terpisah di bawah apa yang disebut sebagai prinsip "satu negara, dua sistem".
Para pemimpin China saat itu seperti Presiden Jiang Zemin, Perdana Menteri Li Peng dan Deng Xiaoping (yang meninggal pada tanggal 19 Februari 1997) semuanya meyakinkan rakyat Hong Kong bahwa mereka dapat mempertahankan sistem kapitalis mereka dan Hong Kong akan diperintah oleh warga Hong Kong selama 50 tahun atau sampai 2047.
Orang-orang Hong Kong, menurut BBC, seharusnya memiliki kebebasan tertentu seperti kebebasan berkumpul dan berbicara, peradilan yang independen dan beberapa hak demokratis serta kebebasan yang tidak dimiliki bagian lain dari daratan China. Itu adalah hubungan yang mulus antara Hong Kong dan China di tahun-tahun awal.
Masalah dimulai pada tahun 2001 ketika China mengambil beberapa tindakan tentang hak imigrasi. Kemudian datang Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) pada tahun 2003, dan upaya China untuk membuat undang-undang anti-pemisahan memicu ketidakpercayaan serta ketakutan di antara warga Hong Kong.
Pada tahun 2012, perbedaan pendapat terhadap China di Hong Kong telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan karena masuknya turis, pebisnis, investor dan pekerja China.
Sejak tahun 2014, pengunjuk rasa mahasiswa Hong Kong menuntut sistem yang lebih demokratis. Mereka telah membentuk beberapa kelompok politik, termasuk partai yang lebih radikal dan anti-Beijing seperti Youngspiration, Hong Kong Indigenous dan Demosisto.
Gerakan Payung
Namun pada bulan Agustus 2014, China memutuskan bahwa pemilih hanya dapat memilih dari daftar yang telah dipilih sebelumnya. Banyak orang di Hong Kong menganggapnya sebagai pengkhianatan besar-besaran.
Hal ini menyebabkan protes massa Occupy Central dengan payung di mana ratusan ribu orang berkumpul dengan damai di jalan-jalan setiap malam selama berminggu-minggu. Itulah alasannya disebut sebagai Gerakan Payung.
Polisi menindas protes damai dengan kekerasan menggunakan gas air mata dan pendekatan yang kasar. Hal ini menyebabkan lebih banyak protes dan munculnya generasi baru pemimpin mahasiswa pro-demokrasi di tahun-tahun berikutnya.
Kekerasan terhadap protes damai juga menandai titik nadir baru dalam hubungan Hong Kong-China.
Ada juga kelompok kecil yang sangat mendukung polisi dan Beijing.
Hong Kong dibagi menjadi dua kelompok -- "kuning" yang mendukung demonstrasi anti-pemerintah dan "biru" yang pro-pemerintah dan pro-Beijing.
Protes RUU Anti Ekstradisi 2019
Protes dipicu oleh RUU ekstradisi yang kontroversial pada bulan Juni 2019.
Itu adalah demonstrasi terbesar dan paling luas yang pernah disaksikan Hong Kong.
Pada 4 Juni 2019, lebih dari 120.000 siswa, alumni, staf dan orang tua dari 185 sekolah menengah menandatangani petisi menentang undang-undang ekstradisi.
Dua hari kemudian, lebih dari 3.000 pengacara Hong Kong turun ke jalan dengan mengenakan pakaian hitam dalam pawai protes yang jarang terjadi terhadap undang-undang ekstradisi. Mereka menganggapnya sebagai pukulan terbesar bagi supremasi hukum.
Pada 9 Juni 2019, 1 juta orang, menurut penyelenggara protes, melakukan demonstrasi di depan kantor pusat pemerintah menentang RUU ekstradisi. Namun di malam hari bentrokan sengit pecah antara aktivis dan polisi.
Pada 10 Juni 2019, Hong Kong mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan melanjutkan RUU tersebut meskipun ada protes massal.
Kemudian datanglah demonstrasi terbesar yang pernah ada pada tanggal 12 Juni 2019. Polisi begitu brutal ketika mereka menembakkan peluru karet dan 150 tabung gas air mata ke pengunjuk rasa yang damai. Ribuan orang terluka.
Karena situasi menegang, pemerintah menutup kantor-kantor pemerintah pada tanggal 13 Juni. Dalam komentar pertamanya, Kementerian Luar Negeri China mengutuk perilaku pengunjuk rasa dan menyuarakan dukungan untuk pemerintah Hong Kong.
RUU tersebut tertunda akibat demonstrasi.
Ada lagi protes besar-besaran, yang menarik sekitar 2 juta orang. Kemudian pada 16 Juni, Kepala Eksekutif Administrasi Hong Kong Currie Lam secara pribadi meminta maaf kepada masyarakat Hong Kong.
Sekali lagi pada tanggal 21 Juni, ribuan demonstran memblokade markas polisi dan protes lain diadakan pada 28 Juni di dekat markas pemerintah.
Masyarakat internasional mengutuk tindakan polisi Hong Kong. Pada 25 Juni, Inggris melarang penjualan gas air mata ke Hong Kong.
AS telah memberlakukan sanksi terhadap Hong Kong sementara Australia, Kanada dan Selandia Baru menangguhkan perjanjian ekstradisi mereka dengan Hong Kong.
Beijing dikejutkan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat kekerasan baru yang berubah menjadi bentrokan brutal yang ditandai dengan bom api, gas air mata dan meriam air.
Menanggapi demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di Hong Kong, China mengeluarkan Undang-Undang Keamanan Nasional (NSL) pada tanggal 30 Juni 2020. Undang-undang ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada polisi dan pemerintah untuk menghukum kritik, aktivis dan pembangkang dengan mudah dan mengurangi otonomi Hong Kong.
Beberapa orang menyebutnya sebagai "akhir dari Hong Kong".
Menurut BBC, rincian 66 pasal NSL dirahasiakan hingga disahkan. Undang-undang ini segera berlaku efektif di Hong Kong. Undang-undang tersebut mengkriminalisasi setiap tindakan pemisahan diri (melepaskan diri dari negara), subversi (melemahkan kekuasaan atau otoritas pemerintah pusat), terorisme (menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap orang) dan kolusi dengan kekuatan asing atau eksternal.
Merusak bus atau kereta api dapat dianggap sebagai tindakan terorisme di bawah NSL.
Ratusan pemrotes, aktivis dan mantan anggota parlemen oposisi di Hong Kong telah ditangkap sejak undang-undang tersebut mulai berlaku.
"Penangkapan [...] [ adalah ] tanda yang tidak menyenangkan bahwa tindakan kerasnya terhadap Hong Kong hanya akan meningkat," papar organisasi Human Rights Watch (HRW).
Tetapi China mengatakan NSL diperlukan untuk membawa stabilitas ke kota, tetapi para kritikus mengatakan itu dirancang untuk menekan aktivis pro-demokrasi.
Komunitas internasional mengecam keras penindasan hak-hak demokrasi warga Hong Kong.
Inggris baru-baru ini mengumumkan bahwa dua hakim Mahkamah Agungnya tidak akan lagi duduk di pengadilan tinggi Hong Kong karena tidak ada lagi kebebasan sipil di Hong Kong.
"Sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan, pihak berwenang telah menindak kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berserikat," jelas Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss kepada BBC baru-baru ini.
"Kami telah melihat erosi sistematis terhadap kebebasan dan demokrasi di Hong Kong."
Sejumlah outlet berita pro-demokrasi di Hong Kong telah ditutup selama beberapa bulan terakhir, termasuk surat kabar Apple Daily, yang dikenal kritis terhadap kepemimpinan China daratan. Beberapa reporter Apple Daily, termasuk pemilik Jimmy Lai, ditangkap dan didakwa di bawah NSL.
"Penangkapan itu memperburuk rasa takut yang lazim di kalangan jurnalis sejak berlakunya undang-undang keamanan nasional," tutur Chris Yeung, seorang jurnalis veteran dan mantan ketua Asosiasi Jurnalis Hong Kong, sebelumnya kepada BBC.
"Undang-undang keamanan nasional telah menyebabkan dampak yang jauh lebih merusak pada kebebasan dan cara hidup daripada yang dibayangkan banyak orang satu tahun lalu."
Pada tanggal 1 Juli, John Lee akan dilantik sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong yang baru. Ia adalah mantan perwira polisi dan ia dipilih langsung oleh China dan Presiden China Xi Jinping mungkin akan menghadiri upacara pengambilan sumpah dan perayaan 25 tahun kembalinya Hong Kong ke China dari Inggris.
Masa depan Hong Kong akan sangat suram di bawah kepemimpinan John dan ribuan orang mungkin akan meninggalkan Hong Kong dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk menetap di negara-negara seperti Singapura, AS, Inggris, Kanada dan Australia.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang berbasis di Jakarta.
