Inggris baru-baru ini mengumumkan bahwa dua hakim Mahkamah Agungnya tidak akan lagi duduk di pengadilan tinggi Hong Kong karena tidak ada lagi kebebasan sipil di Hong Kong.
"Sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan, pihak berwenang telah menindak kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berserikat," jelas Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss kepada BBC baru-baru ini.
"Kami telah melihat erosi sistematis terhadap kebebasan dan demokrasi di Hong Kong."
Sejumlah outlet berita pro-demokrasi di Hong Kong telah ditutup selama beberapa bulan terakhir, termasuk surat kabar Apple Daily, yang dikenal kritis terhadap kepemimpinan China daratan. Beberapa reporter Apple Daily, termasuk pemilik Jimmy Lai, ditangkap dan didakwa di bawah NSL.
"Penangkapan itu memperburuk rasa takut yang lazim di kalangan jurnalis sejak berlakunya undang-undang keamanan nasional," tutur Chris Yeung, seorang jurnalis veteran dan mantan ketua Asosiasi Jurnalis Hong Kong, sebelumnya kepada BBC.
"Undang-undang keamanan nasional telah menyebabkan dampak yang jauh lebih merusak pada kebebasan dan cara hidup daripada yang dibayangkan banyak orang satu tahun lalu."
Pada tanggal 1 Juli, John Lee akan dilantik sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong yang baru. Ia adalah mantan perwira polisi dan ia dipilih langsung oleh China dan Presiden China Xi Jinping mungkin akan menghadiri upacara pengambilan sumpah dan perayaan 25 tahun kembalinya Hong Kong ke China dari Inggris.
Masa depan Hong Kong akan sangat suram di bawah kepemimpinan John dan ribuan orang mungkin akan meninggalkan Hong Kong dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk menetap di negara-negara seperti Singapura, AS, Inggris, Kanada dan Australia.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang berbasis di Jakarta.
