GURU SWASTA dan Kebijakan yang Diskriminatif di Negeri Konoha

Menyikapi situasi yang ada, saya hendak mengusulkan dua hal untuk dipertimbangkan oleh pihak berwenang selaku pengambil kebijakan di negeri ini. Pertama, dalam hubungannya dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kiranya besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru-guru swasta disesuaikan dengan masa kerja. Artinya tidak bisa sama untuk semua guru agar memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing guru. Minimalnya adalah Rp.2.000.000 per bulan bagi guru yang masa kerjanya satu sampai tiga tahun, sedangkan yang lain disesuaikan dengan masa kerja, yang menaik setiap 3 (tiga) tahun atau kenaikannya tiap tiga tahun sekali dalam besaran tertentu.

Kedua, dalam hubungannya dengan peluang untuk memperbaiki kesejahteraan hidup melalui jalur perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Untuk memenuhi prinsip keadilan, kiranya guru-guru swasta tidak dianaktirikan oleh regulasi. Mereka harus diperlakukan dengan adil, dalam mana diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang selanjutnya ditempatkan kembali di sekolah masing-masing.

Ini penting untuk menyamakan status selaku anak bangsa dan tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Guru-guru swasta layak diberi kesempatan untuk mengikuti perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan selanjutnya ditempatkan kembali di masing-masing sekolah swasta tersebut.

Sebaliknya, penempatan guru-guru ASN di sekolah-sekolah swasta justru akan merampas hak guru-guru swasta. Ini bisa dilaksanakan manakala pihak yayasan sama sekali tidak mampu memenuhi kesejahteraan guru atau jika yayasan tidak berkemampuan untuk merekrut guru-guru baru karena keterbatasan finansial.

Dengan demikian, dua gagasan di atas (besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan kesempatan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) antara sekolah negeri dan sekolah swasta, merupakan hal fundamental untuk memenuhi prinsip keadilan.

Ini penting agar tidak ada dikotomi antara guru ASN dan guru swasta, juga dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Keduanya adalah anak bangsa yang perlu mendapatkan perhatian yang sama. Jika yang satu diperlakukan "istimewa" sedangkan yang lainnya biasa-biasa saja, berarti telah berlaku prinsip "ketidakadilan sosial" di negeri yang menganut prinsip "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" ini.

Menurut hemat saya, guru yang sejahtera adalah guru yang telah mengalami dan merasakan prinsip keadilan, sehingga tidak ada perbandingan antara guru negeri dan guru swasta. Bersamaan dengan itu, masing-masing akan fokus untuk mengabdi bagi generasi masa depan bangsa guna menggapai cita-cita bangsa untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tanpa prinsip keadilan antara guru ASN dan guru swasta, mimpi besar untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" hanya akan menjadi angan-angan yang tidak akan pernah tercapai.

Sudah saatnya profesi "guru" dihargai sebagai profesi yang mulia. Negara tidak boleh menganggap mereka sebagai "beban", tetapi asset yang paling berharga untuk memajukan kehidupan bangsa. Guru layak diperlakukan istimewa.

Negara-negara yang telah maju di berbagai belahan bumi ini, adalah negara-negara yang telah memperlakukan profesi keguruan secara istimewa sehingga mereka telah mencapai taraf peradaban yang berperikemanusiaan. Kiranya para pemangku kebijakan di negeri ini dapat memperlakukan profesi keguruan secara istimewa melalui regulasi yang berkeadilan, tanpa pembedaan antara guru ASN dan guru swasta demi Indonesia yang cerdas dan berkarakter.