 Distribusi lulusan tidak merata ini selaras dengan menumpuknya Fakultas Kedokteran di kota - kota besar. Apalagi Presiden baru kita mencanangkan program Pendirian FK baru. Yang subur menjamur adalah bertambahnya FK swasta di kota-kita besar, bukan di provinsi yang tidak memiliki FK di luar pulau jawa dan bali. Â
Misal Surabaya itu sudah overcrowded 14 fakultas kedokteran sebuah jumlah yang mungkin di kota di Indonesia yang paling banyak untuk saat ini.Â
Kami menyarankan pembukaan fakultas kedokteran di luar Jawa dan Bali sekaligus untuk distribusinya. kami menyakini bahwa pembukaan FK di luar Jawa dan Bali ini akan menghidupkan bukan saja dari sisi keilmuan, para dosen akan lebih tersebar, ekonomi pun juga akan lebih  merata, jumlah kos-kosan mahasiswa yang akan ada di ibukota-ibukota provinsi luar Jawa dan Bali dan  tentunya para ilmuwan-ilmuwan pun akan berkembang di daerah luar Jawa dan Bali.
Hal ini diperparah dengan kebijakan agar kampus lebih mandiri, sehingga subsidi untuk universitas berkurang dan mengakibatkan uang kuliah setiap tahunnya naik. Universitas didorong membentuk badan usaha mandiri yang beroperasi secara independen untuk memenuhi kebutuhan universitasnya. Langkah instan nya universitas ada yang diberi izin kontroversial untuk pengelolaan tambang misalnya, atau cara instan lainnya yang terbukti ampuh, adalah membuka Fakultas Kedokteran dengan uang kuliah 3 digit, atau menambah kuota jalur mandiri jika sudah memiliki FK. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas lulusan dokternya.
Hal ini diperparah dengan tidak terjaminnya kesejahteraan dokter di daerah. Di Indonesia, produksi dokter umum per tahun sangat besar, sekitar 10000 per tahun untuk dokter umum. Tapi sampai saat ini, masih ada 500-an puskesmas tidak ada dokternya.
ada Dokter Spesialis Obgyn di kabupaten, tapi dokter Spesialis anestesinya tidak ada, bagaimana mau dilakukan SC.
Kita selalu melihat kabupaten A, buka CPNS dan P3K, tapi ga ada dokter yang daftar, apalagi dokter spesialis. Apalagi Pemerintah Daerah tersebut punya rekam jejak tidak baik, misal punya catatan tidak memberikan insentif daerah nakesnya, THP tidak diberikan atau telat berbulan-bulan, pemotongan gaji dengan alasan efisiensi. Belum lagi ditambah persaingan tidak sehat dan monopoli pasien yang dilakukan oknum sejawat dokter. Belum lagi dokter harus memenuhi satuan kredit profesi (SKP) berjumlah 250 untuk memperpanjang izin praktiknya, dan umumnya seminar seharga 50-100 ribu hanya memberikan 1-2 Skp. Belum ditambah pelatihan-pelatihan wajib misal ACLS dan ATLS yang harganya diatas 5 jutaan per pelatihan dan wajib diperbaharui dalam rentang waktu tertentu.
Padahal dokter itu manusia, bukan makhluk yang bisa fotosintesis, cuma butuh cahaya matahari, air, Co2 dari udara dan nutrisi dari tanah.
3) Dilema soal Pelaksanaan Ujian Kompetensi
Ujian Kompetensi adalah alat bukti pencapaian standar kompetensi bagi mahasiswa [ps.213]. Pengelolaan UKOM berdasar pada SOP yang ditetapkan bersama Kemendikitsaintek dan Kemenkes. Kajian pengembangan ujian kompetensi dilakukan oleh tim ad hoc dari kemendikitsaintek dan kemenkes. Tim kemendikitsaintek meliputi perwakilan institusi pendidikan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga kesehatan.
Sampai saat ini Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) menyisakan lebih dari 1000 mahasiswa yang belum lulus menjadi seorang dokter.
Mengutip perkataan ketua Asosiasi Profesi Mengutip perkataan Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Prof. dr. Budi Santoso Sp.OG(K) pada  Pertemuan Ilmiah dan Mukernas XIV PDUI di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024 "Retaker (mahasiswa yang mengulang ujian) yang terbanyak sekarang ada yang sampai 34 kali. Kalau satu tahun itu ada empat kali UKMPPD, maka dia ujian tidak lulus itu 8,5 tahun. Sebuah kenyataan bahwa ini adalah kondisi sebagian adik-adik kita, sebagian mahasiswa kedokteran kita yang tidak lulus UKMPPD sampai 34 kali"
