Konsensus Wasington Solusi untuk Pemerintahan RI 2014-2019

Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja ekspor dan mempengaruhi neraca perdagangan serta transaksi berjalan ke arah yang positif). Anomali kalimat seorang menteri yang hanya bisa berpendapat tapi tanpa kesungguhan dalam pelaksanan di lapangan (Miris).

Pendapat seorang menteri keuangan yang selalu berubah-ubah ada yang mengatakan karena efek Dwiling atau anu tapi yang dirasakan Rupiah kian hari kian lemah. 

Dari sekelumit pendapat ekonomi pakar ekonom rezim ini, menyebutkan pemerintahan kali ini akan membangun infrastruktur, padahal Negara sekelas India bisa bangkit dengan membangun lapangan kerja serta membrantas kemiskinan hanya dengan menggalakkan serta mendukung program sejenis Sub Kontraktor yang menciptakan peluang kerja sebesar 300 juta orang, jumlah angkatan kerja yang melebihi penduduk Indonesia sekalipun, dengan satu segmen yakni alih daya proses bisnis (Subkon). 

Keberhasilan China dalam ekonominya bukan dimulai dengan membangun infrastruktur, melainkan keterbukaan terhadap investor asing yang menyentuh semua sector ekonomi China, kemudian Investasi asing tersebut turut membantu meningkatkan kualitas produk China, investor juga meningkatkan pengetahuan tenaga pekerja China, serta standarisasi terutama di dunia industry berat, setelah barang tersebut diekspor barulah China berpikir untuk membangun infrastruktur tanpa menguras anggaran belanja negaranya.

Hal lain menyangkut dominasi pemerintahan Jokowi yang membredel tindak-tanduk swasta dalam perekenomian ditentang oleh sepuluh prinsip reinventing government yang salah satunya membunyikan tentang Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing yang berarti pemerintah mestinya mengarahkan pemecahan masalah kemasyarakatan oleh masyarakat sendiri, pemerintah tidak dapat melakukan pemerintahan sendiri, dan untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat, pemerintah dapat mengundang investor baik di dalam negeri dan investor luar negeri untuk berpartisipasi.
 

Rezim Jokowi malah berpikir harus menguras APBNP nya untuk membangun inprastrukturnya, wajar saja masih banyak mafia anggaran yang ingin memainkan pos-pos anggaran dimaksud. Padahal di dalam penyusunannya Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik adalah:
Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.
       
Demikian tulisan ini, penulis sampaikan mengenai repormasi pajak sampai kebagian kesepuluh consensus Washington akan dikemukakan dalam tulisan berikutnya.