Sungguh duka sedalam nestapa, ketika seorang siswi SMK Negeri 3 Kota Padang Sidempuan, Amelia Nasution, 19, dinyatakan meninggal setelah mencoba bunuh diri dengan meminum racun serangga (kompas.com, 05 April 2017). Amelia sempat dirawat selama sembilan hari di RS Padang Sidempuan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Amelia dan dua orang temannya, merasa tertekan karena mendapat intimidasi dari seorang guru yang diduga membocorkan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada salah satu siswa yang diketahui adalah anaknya.
Tentu masih membekas dalam ingatan, medio 2011 silam ketika Bu Siami, warga Gadel, Surabaya, diusir dari kampungnya karena telah melaporkan seorang oknum guru. Bu Siami merasa harus melakukan tindakan itu setelah mengetahui bahwa oknum guru tersebut merancang kerjasama contek-mencontek dan menjadikan anaknya, Al, sebagai sumber contekan (edukasi.kompas.com, 15 Juni 2011). Bahkan oknum guru tersebut mengadakan simulasi tentang bagaimana caranya memberikan contekan!
Tak kalah membuat miris, yang mengusir Bu Siami adalah warga Gadel sendiri. Forum yang sejatinya digunakan sebagai mediasi antara Bu Siami dan warga Gadel, tidak dapat leluasa dilakukan karena warga meneriaki Bu Siami untuk segera keluar dari kampung. Atas usahanya membongkar peristiwa contekan massal tersebut , Bu Siami dianggap sok pahlawan dan “tidak punya hati nurani”. Lho, siapa yang tak punya hati nurani?
Apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini? Seharusnya kita bisa menaruh harapan besar akan perubahan nasib bangsa melalui pendidikan generasi muda. Namun, mengapa kita sebagai orang dewasa justru menjadi aktor perusak generasi muda kita?
Pendidikan yang Kurang Mendidik
Sejak awal tahun 2000an, Mansour Fakih, sebagaimana diceritakan seorang dosen FSP-FIP UNY, Arif Rohman (2001), menyebutkan bahwa pendidikan bangsa ini mengalami suatu ancaman, baik berupa intervensi pihak luar seperti penguasa dan pengusaha. Mereka, dengan legitimasi apapun, berusaha menjadikan pendidikan sebagai alat untuk melanggengkan faham yang mereka anut. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan bangsa ini seakan kehilangan ruhnya, hanya sebatas aktivitas formal yang ritualistik.
Jika mau jujur, saat ini telah terjadi ketimpangan antara cita-cita dan fakta di lapangan. Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”
Pembentukan karakter anak didik, seperti disebutkan dalam undang-undang tersebut, sejatinya lebih mengutamakan proses, bukan hasil. Sebagaimana pola asuh orang tua kepada anaknya, yang terutama adalah proses timbal-balik dua arah, bukan satu arah. Anak belajar dari orang tua, orang tua pun belajar dari anak. Proses timbal-balik ini menuntut sebuah kerendahan hati, dimana keduanya bisa salah, namun justru bersedia saling melengkapi dan menguatkan.
Faktanya saat ini, pendidikan kita lebih mengutamakan nilai di atas kertas. Segala ikhtiyar anak didik harus dapat dikuantifikasi di atas kertas. Semua “warga didik”, baik guru, orang tua, dan murid lebih bangga jika hasil belajarnya mendapat nilai baik. Padahal, penilaian di atas kertas beresiko menimbulkan kompetisi semu, sehingga membuat warga didik lebih mengutamakan “status” daripada terbentuknya karakter itu sendiri.
Kompetisi ini betul-betul menguras perhatian dan tenaga. Lihatlah kasus Amelia dan Bu Siami di atas. Betapa kompetisi semu itu membawa semua pihak pada kondisi depresif dan penuh konflik. Pendidikan yang sejatinya memberdayakan, justru membahayakan akibat adanya kondisi ini. Pendidikan tidak pernah dimaksudkan untuk merendahkan martabat seseorang, justru memuliakannya sesuai fitrah dan potensi yang dipunya.
Pendidikan Seharusnya Memuliakan
Jepang sendiri pernah mengalami kegalauan akan ujian akhir untuk siswa. Pada era 1980-1990an, Jepang masih memberlakukan sistem ujian masuk yang sangat ketat bagi para calon siswanya. Meskipun telah jauh menurun pada tahun 2000an, tercatat sekitar 18.000 pelajar di bawah 18 tahun bunuh diri dalam rentang 1972-2013. Angka bunuh diri ini memuncak setiap 1 September, dimana tanggal tersebut adalah awal dimulainya masa belajar setelah liburan musim panas.
Seorang psikolog dari Universitas Temple, Tokyo, Wataru Nishida, mengatakan bahwa tidak adanya sejarah agama yang kuat di Jepang menjadi salah satu faktor resiko bunuh diri. Jepang, berkaca pada kehidupan para samurai, memiliki tradisi bahwa bunuh diri adalah suatu kebanggaan. Selain itu, Jepang adalah negara yang berorientasi pada peraturan. Tidak banyak cara untuk mengekspresikan frustasi dan konflik batin yang dialami anak muda Jepang. Sehingga, bunuh diri adalah satu-satunya jalan yang paling mudah dilakukan.
Apakah seperti ini yang kita inginkan? Menjadikan pendidikan sebagai wadah mencetak “robot” yang taat aturan, bukan membentuk manusia. Manusia terpaksa kehilangan kemampuannya untuk berempati, kehilangan nurani dalam memahami, merasakan, dan dikotak-kotakkan berdasarkan tingkat intelektualitas saja. Seharusnya bukan anak didik yang menyesuaikan diri dengan kertas nilai, tapi kertas nilailah yang harus menyesuaikan anak didik.
Pendidikan sejatinya membebaskan, bukan mengenalkan bentuk “penjajahan baru,” dimana anak didiknya merasa tertekan. Pendidikan sejatinya memajukan, bukan mengebiri potensi-potensi kreatif dengan jargon keseragaman. Pendidikan sejatinya mampu menemukan bibit-bibit unggul baru, menumbuhkan mereka, dan memberi mereka kesempatan berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk negeri ini, bukan malah melatih mereka sebagai kuli-kuli intelektual yang jago kandang.
Pendidikan sejatinya mengajarkan nilai-nilai moral, budaya, dan etika bangsa, agar generasi mudanya memiliki daya saing tinggi tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
Bukankah seperti ini yang kita cita-citakan? (*)
