"Satu genggam kekuasaan, lebih baik dari pada sekeranjang emas di hadapan" PolitisiÂ
Komisioner Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai membuka pendaftaran terhadap partai politik peserta pemilu 2024.
Muncul beberapa partai baru yang hendak ikut berlaga memeriahkan pesta demokrasi di negeri tercinta ini.
Meski tidak bisa dipungkiri besarnya kos politik dalam pesta demokrasi yang selalu di dengungkan sebagai pesta rakyat, pada kenyataannya hanya para elit saja yang lebih banyak menikmati hiruk pikuk perebutan kekuasaan.
Ada sembilan partai politik yang pada kadernya menjadi pejabat, mulai dari anggota dewan, bupati, gubernur, sampai menjadi presiden.
Partai-partai besar sangat memungkinkan akan lolos pada pemilu 2024, karena verifikasi administrasi dan verifikasi faktual akan dilakukan oleh KPU.
Sementara disisi yang lain mulai bermunculan partai-partai baru yang mendaftarkan diri ke Komisioner Pemilihan Umum, terlepas bisa lolos atau pun tidak, itu urusan belakangan, yang penting daftar dulu lah, begitu kira-kira.
Indonesia yang menerapkan presidensial Threshold, atau ambang batas 20%, bagi para peserta pemilu untuk berkontestasi, tentu sebagai upaya meningkatkan sistem dan pemilihan yang berkualitas, sehingga menghasilkan kader dan pemimpin yang berkualitas.
Tetapi fenomena lahirnya partai-partai baru yang mulai menjamur di media sosial, dan pemberitaan, seakan hanya menjadi bagian dari uoforia, karena momentum saja, pasca pemilu, partai-partai baru yang mendaftarkan diri di KPU, bisa hilang tanpa kabar, karena hanya ada kepentingan sesaat saja, yakni bisa ikut meramaikan kontestasi pemilu 2024.
Sementara anggaran untuk pemilu sangatlah besar adanya, yang pastinya hal tersebut dibiayai oleh negara yang dihasilkan dari penghasilan negara dan pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
Anggaran pemilu yang diperkirakan akan lebih besar dari pemilu 2019, menjadi sorotan semua pihak, karena tidak bisa dipungkiri anggaran untuk pelaksaan pemilu 2024 akan memakan biaya sampai ratusan triliun.
Inilah tahapan pemilu tahun 2024
Kembali lagi pada fenomena munculnya partai baru yang pada tahun 2019 tidak lolos administrasi maupun verifikasi faktual, kini kembali lagi berbondong-bondong mendaftarkan diri.
Pemilu 2024 hanya akan menghasilkan kebingungan rakyat
Belajar dari pengalaman sebelumnya, yakni pada pemilu 2019 lalu, dimana pemilu serentak yang diikuti 16 partai politik, menjadikan pemilih atau rakyat merasa bingung dengan apa yang hendak dipilih.
Bahkan kebingungan rakyat cenderung dimanfaatkan oleh para elite politisi untuk mencapai syahwat untuk berkuasa, meski tindakan tersebut kerap melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
Benarkah pemilu 2024 akan menghasilkan kebingungan ?
Tentu saja rakyat atau pemilih dan calon pemilih akan merasa sangat bingung, jika partai politik sampai lebih dari 20 partai.
Dihimpun dari beberapa sumber saat ini sudah Ada 45 partai politik yang mendarftarkan diri di KPU, termasuk partainyamh ada di Aceh.
Jika 45 partai politik yang mendaftarkan diri di KPU lolos administrasi dan verifikasi faktual, maka kebingungan akan terjadi, dan angka golput pun tidak bisa dipungkiri akan semakin tinggi.
Tentu saja hal tersebut tidaklah kita kehendaki, sebab hanya akan menghasilkan pemilu dan kader pemimpin bangsa yang pada akhirnya juga tidak berkualitas.
Syahwat politik para elite mulai ramai di perbincangkanÂ
Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, waktu yang sangat sebentar bagi para elit politik memperksiapkan segala piranti menuju pesta demokrasi tersebut.
Para politisi dan elite partai politik sudah mulai Wira-wiri saling berkunjung kesana kemari untuk mencari teman koalisi yang se frekuensi.
Konsepnya semua partai hampir sama, yakni berkunjung untuk silaturahmi, meski ada ruang diskusi yang tidak pernah diketahui oleh publik.
Strategi kaget pun mulai diterapkan, apa yang diprediksikan oleh pengamat, apalagi prediksi rakyat, bisa jauh meleset dari yang diperkirakan.
Karena dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, karena yang abadi adalah perubahan dan kepentingan itu sendiri.
Skenario politik itu pun setiap saat akan mengalami perubahan, karena setiap partai politik memiliki strategi masing-masing dan juga memiliki daya kejut diluar nalar dan prediksi pengamat, apalagi bagi orang awam seperti kami.
Riuh politik dan memanasnya suhu para politisi kian terasa, pasalnya pemetaan dan pertemanan antar partai sudah mulai terjalin, meski masih banyak partai-partai yang masih malu-malu kucing untuk mengumumkan koalisinya.
Walaupun sudah ada sebagian partai politik yang membentuk koalisi yang menamakan diri Koalisi Indonsia Bersatu (KIB) yang diprakarsai oleh Golkar, PPP, dan PAN.
Dalam perjalanannya bukan tidak mungkin koalisi yang sudah terbentuk tersebut memilih jalannya sendiri-sendiri, meski sudah bersati padu.
Harapan menjadi pemenang dan berkuasa
Seluruh partai politik baik yang sudah lama dan berpengalaman, maupun yang baru berdiri, dan masih belum memiliki struktur sampai ditingkat daerah, pastinya berharap untuk menang pada kontestasi pemilu 2024.
Meski belum dinyatakan menjadi pemenang, setidaknya ikut menjadi pemenang dengan mendompleng pada partai politik besar.
Fenomena berdirinya partai baru sebagai bagian menghimpun kekuatan untuk menjadi sang pemenang, meski faktanya tidak menjadi pemenang, setidaknya cukup dikenal karena sudah terdaftar di KPU, dan menjadi peserta pemilu 2024.
Bagi orang awam seperti kami, pemilu 2024, selain memakan biaya yang cukup tinggi, tidak bisa dipungkiri juga akan memakan banyak korban. Apa maksudnya akan banyak memakan korban ? Kembali pada pengalaman 2019, pemilu serentak banyak petugas pemilu yang di tingkat KPPS yang meninggal dunia, akibat kelelahan.
Seluruh partai politik baik yang lama maupun yang baru, partai yang sudah tua ataupun partainya anak muda, semua mengharapkan mendapatkan tropi kemenangan, berupa kursi kekuasaan.
Bagaimana caranya? Seluruh partai memiliki caranya masing-masing.
Bagaimana seharusnya pemilu 2024 bisa efektif-efisien dan berkualitas ? Â
Pemerintah dalam konstek ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pastinya juga sudah punya strategi untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif, efisien dan berkualitas.
Salah satunya adalah penerapan presidensial Treshold atau ada aturan ambang batas terhadap partai politik untuk menghasilkan pemimpin terbaik di negeri yang kita cintai ini.
Bagaimana caranya supaya efektif dan efisien ? Menurut hemat penulis, perampingan terhadap partai politik perlu menjadi sebuah penegasan, sebab semakin banyak partai politik disamping akan menjadikan kos politik semakin besar, dan menghasilkan pemilu yang gambar, tentu saja rakyat tidaklah menghendaki demikian.
Setidaknya paling banyak 9 partai yang saat ini sudah memiliki legislasi, MPR, maupun eksekutif.
Jika perlu tiga partai saja cukup, seperti masa orde baru, karena rakyat sudah capek, yang selalu diperkosa oleh kepentingan pejabat publik untuk memuaskan hasratnya untuk berkuasa.
Atau yang lebih ekstrem lagi, bagaimana jika presiden, anggota dewan dipilih oleh Majelis Pimpinan Rakyat saja, tanpa harus ada pemilu, sehingga pengeluaran uang negara tidak membengkak, karena kos politik yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilu bisa mensejahterakan jutaan rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Itu semua hanya saran dan hemat penulis saja.
