Mohon tunggu...
Akaha Taufan Aminudin
Akaha Taufan Aminudin Mohon Tunggu... Sastrawan

Koordinator Himpunan Penulis Pengarang Penyair Nusantara HP3N Kota Batu Wisata Sastra Budaya SATUPENA JAWA TIMUR

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mentri Yang Di Ganti & Penggantinya

19 September 2025   18:44 Diperbarui: 19 September 2025   18:44 21
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Photo Akaha Taufan Aminudin Koordinator SATUPENA JAWA TIMUR INDONESIA 

  • Analisis lebih spesifik berdasarkan menteri yang diganti & respons publik atas reshuffle kabinet Merah Putih (8 September 2025), plus beberapa implikasi.

Oleh: Akaha Taufan Aminudin 

Menteri yang Diganti & Penggantinya

Dari berbagai laporan, reshuffle kali ini mengganti lima menteri kunci, serta membentuk kementerian baru (Haji dan Umrah). 

Jabatan LamaMenteri LamaMenteri Baru / Pengganti

Menko Politik, Hukum, & Keamanan (Menko Polkam)Budi GunawanBelum diumumkan secara definitif; digantikan secara ad interim oleh Sjafrie Sjamsoeddin.
Menteri KeuanganSri Mulyani IndrawatiPurbaya Yudhi Sadewa
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Kepala BP2MIAbdul Kadir KardingMukhtarudin
Menteri KoperasiBudi Arie SetiadiFerry Joko Yuliantono
Menteri Pemuda dan OlahragaDito AriotedjoBelum diumumkan definitif pada saat pelantikan reshuffle 8 Sep; kemungkinan akan diumumkan kemudian.
Kementerian baru: Haji dan Umrah---Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri; Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri

---

Respons Publik & Sentimen

Publik merespons reshuffle ini dengan sangat beragam. Berikut beberapa poin utama:

1. Emosi yang muncul

Terkejut: banyak yang kaget terutama karena pergantian dilakukan mendadak, dan karena nama-nama yang besar seperti Sri Mulyani serta Budi Gunawan ikut diganti. 

Antisipasi: publik berharap perubahan ini bisa membawa dampak positif---perbaikan ekonomi, transparansi, dan efektifitas kebijakan. 

Yakin: sebagian publik optimis bahwa kabinet baru bisa bekerja lebih baik, dan bahwa reshuffle ini adalah bagian dari pemenuhan janji serta adaptasi terhadap kondisi nyata.

2. Kekhawatiran / Sentimen negatif

Ada yang skeptis: apakah penggantian ini benar-benar berdasarkan kinerja atau lebih pada politik dan loyalitas. 

Ketidakpastian ekonomis: misalnya orang khawatir dampak pergantian Menkeu terhadap RAPBN 2026 atau kestabilan fiskal. 

Isu "political symbolism": ada yang meragukan apakah menteri baru bisa membawa perubahan substansial, apalagi dalam tenggat waktu pendek.

3. Fokus publik terhadap figur Sri Mulyani & Budi Gunawan

Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dianggap figur penting dan profesional, sehingga penggantiannya mendapat perhatian besar, bahkan emosional dari ASN di Kemenkeu yang melepas dengan suasana haru. 

Budi Gunawan dikaitkan publik dengan isu keamanan & politik, terutama karena posisinya sebagai Menko Polkam, yang fungsinya sangat strategis.

4. Analisis publik / akademis

Beberapa akademisi menilai langkah ini sebagai respons terhadap dinamika politik dan ekonomi; sebagai upaya strategis untuk mengatasi ketidakpuasan publik dan tekanan sosial. 

Ada pula yang mengkritik bahwa meritokrasi mungkin belum sepenuhnya menjadi dasar: bahwa loyalitas politik masih sangat mempengaruhi keputusan reshuffle. 

---

Implikasi Potensial

Berdasarkan siapa yang diganti dan respons publik, berikut beberapa implikasi yang mungkin terjadi:

1. Bidang Keuangan & Ekonomi
Penggantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan membawa pertanyaan: apakah ada perubahan pendekatan kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, perpajakan, dan utang. Publik akan melihat apakah stabilitas makroekonomi tetap terjaga serta RAPBN 2026 tetap realistis. Jika penggantinya kompeten, potensi positifnya besar; tapi jika adaptasi lambat atau kebijakan berubah drastis tanpa persiapan, bisa menimbulkan gejolak pasar atau kepercayaan investor terganggu.

2. Perlindungan Pekerja Migran & Koperasi
Kementerian P2MI dan Koperasi adalah sektor yang langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih kecil --- pekerja migran, koperasi petani, UMKM, dan komunitas lokal. Jika menteri baru bisa membawa reformasi birokrasi, transparansi, perbaikan layanan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran, responsnya akan positif. Tapi kalau pergantian hanya simbol, tidak ada perbaikan struktural, masyarakat bisa kecewa cepat.

3. Isu Keamanan & Politik
Mengganti Menko Polkam (terevaluasi bahwa Budi Gunawan dicopot) menunjukkan bahwa presiden menganggap ada kebutuhan untuk memperkuat koordinasi di bidang keamanan & politik, mungkin merespons demo, kerusuhan, atau isu keamanan dalam negeri. Penggantian ini bisa memperkuat respons pemerintah terhadap situasi darurat / keamanan jika orang baru lebih aktif, kredibel dan responsif. Tapi juga ada risiko jika penggantian dianggap sebagai "alaran politik" --- bisa memperdalam polarisasi atau ketidakpercayaan di segmen masyarakat tertentu.

4. Pembentukan Kementerian Baru: Haji dan Umrah
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dan pengangkatan menteri + wakil menteri baru menunjukkan fokus pemerintah pada isu ibadah, regulasi haji/umrah, pelayanan umat, dan mungkin pengelolaan keuangan & logistik yang lebih khusus. Jika dijalankan baik, bisa meningkatkan layanan publik dan kepercayaan umat. Tapi organisasi baru juga perlu waktu adaptasi, regulasi baru, sumber daya, dan koordinasi dengan lembaga terkait.

5. Kepercayaan Publik & Persepsi
Perubahan pada figur figur populer seperti Sri Mulyani bisa memberi efek emosional, dan jika menteri baru dianggap "kurang bagus" oleh sebagian publik, bisa menurunkan kepercayaan awal. Namun jika dalam beberapa bulan terlihat kebijakan yang efektif & transparan, publik bisa mengubah persepsi dengan cepat ke arah positif.

---

Catatan & "Titik Lemah" yang Perlu Diwaspadai

Kecepatan peralihan: menteri baru harus cepat memahami permasalahan di kementerian mereka, adaptasi ke birokrasi, tim, proyek berjalan. Jika terlalu lama adaptasi, dampak positif bisa tertunda.

Komunikasi publik: perlu dijelaskan secara jelas alasan di balik pergantian: apakah karena kinerja, perubahan prioritas, atau respon terhadap tekanan publik. Transparansi ini penting agar publik tidak berpikiran negatif, bahwa pergantian hanya simbol.

Konsistensi kebijakan & program: jangan sampai ada pergantian arah yang membuat proyek atau program yang sudah dimulai menjadi "terlantar" atau dibatalkan tanpa evaluasi.

Penilaian kinerja jangka menengah: publik dan media akan melihat tidak hanya siapa yang diganti, tetapi seberapa baik menteri baru bekerja, apakah benar membawa perbaikan.

Pegadaian MengEMASkan Indonesia 

MengEMASkan Indonesia 

Jumat Pahing 19 September 2025
Akaha Taufan Aminudin
Sisir Gemilang Kampung Baru Literasi SIKAB Himpunan Penulis Pengarang Penyair Nusantara HP3N Kota Batu Wisata Sastra Budaya SATUPENA JAWA TIMUR

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun