Membentuk Karakter Bangsa Berkelanjutan lewat Pendidikan dan Keteladanan Pemimpin

Ketika guru dan dosen tidak menjadi teladan, dan ketika karakter hanya dijadikan isi RPP tanpa implementasi konkret, maka sistem telah gagal membentuk manusia seutuhnya. 

Penerapan experiential learning, seperti proyek kolaboratif, simulasi musyawarah, atau praktik etika dalam kehidupan nyata, jadi cara efektif untuk membumikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan menyentuh hati.

Membangun Moral Kolektif

Pendidikan saja tidak cukup. Sebab nilai yang ditanamkan di sekolah akan kehilangan makna ketika realitas sosial justru menunjukkan hal sebaliknya. 

Masyarakat belajar dari apa yang mereka saksikan setiap hari, terutama dari para pemimpinnya. Pemimpin tidak hanya harus kompeten, api juga menjadi sumber keteladanan moral.

James MacGregor Burns, dalam gagasannya tentang Transformational Leadership (1978), menekankan bahwa pemimpin transformasional adalah mereka yang mampu menginspirasi perubahan nilai dan budaya melalui keteladanan. 

Pemimpin seperti ini tak hanya memerintah, tapi memberi arah moral dan menyulut semangat etis kolektif. Sayangnya kondisi Indonesia hari ini menunjukkan kenyataan yang bertolak belakang. 

Laporan Transparency International (2024) menempatkan Indonesia pada skor 37 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Angka ini mencerminkan lemahnya integritas kepemimpinan dan jauhnya praktik politik dari nilai-nilai moral.

Pemimpin yang tidak menjadikan Pancasila sebagai panduan praktis hanya akan menciptakan kebijakan yang dangkal dan berpihak pada kekuasaan, bukan keadilan. 

Seperti disampaikan dalam artikel Peran Pancasila dalam Kebijakan Publik (Kompasiana, 2024), nilai-nilai seperti "Keadilan Sosial" harus tercermin dalam desain kebijakan publik seperti APBN dan kebijakan kesejahteraan. 

Tanpa itu, pembangunan hanya melahirkan kemajuan fisik yang kosong dari makna kemanusiaan.

Sinergi untuk Karakter Kuat

Pembangunan karakter bangsa bukan sekadar tugas institusi pendidikan atau tanggung jawab individu. Ia memerlukan orkestrasi besar antara pendidikan, kepemimpinan, dan sistem hukum yang mendukung nilai-nilai luhur.