80 Ribu Koperasi Merah Putih dan Risiko Pendekatan Top-Down

Program Koperasi Merah Putih bertujuan swasembada pangan, tapi tantangan besar mengintai di sepanjang jalan.

Pemerintah mau buat 80 ribu koperasi di desa-desa di seluruh Indonesia. Itu rencananya. Program ini ada dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Tujuannya supaya Indonesia bisa swasembada pangan dan ekonomi lebih merata. Kedengarannya bagus. 

Tapi, sebelum kita terlalu senang, kita harus pikir lagi. Apakah rencana ini benar-benar bisa berhasil? Atau justru akan gagal lagi, seperti yang pernah terjadi di masa lalu? Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi.

Pendekatan Top-Down yang Mengkhawatirkan

Program ini disebut "Koperasi Merah Putih." Tujuannya membuat 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Ada koperasi sembako, apotek, cold storage, dan logistik. 

Semua ini untuk membantu Indonesia jadi lebih mandiri dalam pangan. Pemerintah sudah siapkan Rp 400 triliun untuk mendukung program ini.

Tapi, ada masalah. Program ini menggunakan pendekatan top-down, artinya keputusan besar datang dari pemerintah pusat. Ini biasanya mengabaikan kebutuhan lokal. 

Dalam sejarah, pendekatan ini sering gagal. 

Contohnya Koperasi Unit Desa (KUD) dulu. KUD gagal karena terlalu bergantung pada dana pemerintah dan campur tangan birokrasi. Pemerintah pusat memang niat baik, tapi sering tidak mengerti situasi di desa.

Sekarang, kita harus pikirkan. Apakah pendekatan top-down ini akan berhasil? Atau malah bikin desa semakin bergantung pada dana pemerintah, seperti yang terjadi pada KUD?

Bukan Sekadar Kucuran Dana

Program ini memang menjanjikan, tapi dengan memberi uang saja tidak cukup. Tantangannya lebih besar dari itu. 

Salah satu masalah besar adalah SDM di desa. Masalahnya, bukan cuma soal uang, tapi bagaimana mengelola uang itu dengan baik. 

Menurut data dari Kementerian Koperasi (2023), hanya 34% koperasi yang sehat dan aktif. Artinya, banyak koperasi yang masih punya masalah pengelolaan dan pengawasan.

Bagaimana kita bisa pastikan koperasi baru ini bisa kelola uang dengan baik? Kalau pengurusnya tidak tahu cara mengelola dana? 

Di Jawa Timur, 60% koperasi gagal karena pengelolaan keuangan dan struktur yang lemah. Koperasi yang sukses butuh manajemen yang bagus, bukan hanya dana besar.

Selain SDM, ada masalah lain, yaitu literasi keuangan. 

World Bank (2019) bilang hanya 36% penduduk desa yang tahu soal keuangan dasar. Ini masalah besar. 

Koperasi sukses tidak hanya bergantung pada dana, tapi juga pemahaman keuangan. Kalau anggota koperasi tidak paham, uang bisa salah kelola, seperti KUD dulu.

Lalu, ada juga masalah koordinasi dengan BUMDes. 

Data menunjukkan 52.000 desa belum punya koperasi, sementara 34.000 kelompok tani belum jelas transformasinya. Ini bisa bikin program tumpang tindih. 

Kalau BUMDes dan koperasi Merah Putih tidak disinergikan, pemborosan bisa terjadi. Dengan anggaran yang terbatas, apa pemerintah siap menghadapi tumpang tindih ini?

Menuju Koperasi yang Berdaya dan Berkelanjutan

Ada jalan tengah yang bisa membantu koperasi ini berhasil. Kita bisa pakai pendekatan hibrida. Gabungkan kebijakan dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif dari masyarakat desa. 

Pemerintah tetap harus buat kebijakan yang jelas. Tapi pelaksanaan program harus diserahkan ke desa.

Kunci keberhasilan koperasi adalah pemberdayaan masyarakat. Jangan cuma beri dana dan berharap semua berjalan lancar. 

Pemerintah harus memberi pelatihan dan pendampingan ke pengurus koperasi. Pelatihan manajerial dan literasi keuangan penting agar koperasi bisa mandiri dan berkembang.

Selain itu, perlu juga memperhatikan kearifan lokal. 

Contohnya, model Dana Desa yang sukses di beberapa daerah. Kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal dan sesuai kebutuhan mereka biasanya lebih berhasil. 

Ini bisa jadi solusi agar koperasi Merah Putih tidak cuma bergantung pada dana pemerintah, tapi juga berkembang dari inisiatif desa.

Penutup

Program Koperasi Merah Putih adalah harapan besar untuk perekonomian Indonesia. Tujuannya untuk swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. 

Tapi, kita harus hati-hati. Pendekatan top-down yang terlalu sentralistik bisa mengulang kesalahan masa lalu. Contohnya, Koperasi Unit Desa yang gagal dulu.

Agar koperasi ini berhasil, pemerintah perlu gabungkan kebijakan yang tepat dengan partisipasi aktif masyarakat desa. 

Kalau ini tercapai, koperasi bisa jadi mandiri, berkelanjutan, dan membantu perekonomian desa.

***

Referensi:

• Kumparan. (n.  d.). Top-Down vs Bottom-Up: Model Mana yang Lebih Cocok untuk Indonesia?. Diakses 12 April 2025, dari https:  //kumparan.  com/agnesya-maharani/top-down-vs-bottom-up-model-mana-yang-lebih-cocok-untuk-indonesia-24L3F5Sv9Bz
• Kementerian Sekretariat Negara. (2025). Inilah Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Diakses 12 April 2025, dari https:  //www.  setneg.  go.  id/baca/index/inilah_inpres_9_2025_tentang_percepatan_pembentukan_koperasi_desa_kelurahan_merah_putih
• Mutaali, L. (2025). Belajar Kegagalan Koperasi: Jangan Jadikan Koperasi Merah Putih sebagai Alat Politik. Diakses 12 April 2025, dari https:  //www.  kompasiana.  com/luthfimutaali4996/67caadb034777c01c76bd4a2/belajar-kegagalan-koperasi-jangan-jadikan-koperasi-merah-putih-sebagai-alat-politik
• Sudut Berita. (2025, 13 Maret). Soal Koperasi Desa Merah Putih: Belajarlah dari Koperasi Unit Desa, Niat Besar Tanpa Pengawasan Besar Berbuah Kegagalan. Diakses 12 April 2025, dari https:  //sudutberitanews.  com/2025/03/13/opini/soal-koperasi-desa-merah-putih-belajarlah-dari-koperasi-unit-desa-niat-besar-tanpa-pengawasan-besar-berbuah-kegagalan-2/
• Antara News. (2025). Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Sejalan dengan RPJMN 2025-2029. Diakses 12 April 2025, dari https:  //www.  antaranews.  com/berita/4695857/pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-sejalan-dengan-rpjmn-2025-2029
• Hani. (2025). Koperasi Desa Merah Putih: Harapan Rakyat atau Beban Negara?. Diakses 12 April 2025, dari https:  //tirto.  id/koperasi-desa-merah-putih-harapan-rakyat-atau-beban-negara-hani