Transformasi Menteri Agama Menjadi Menteri Urusan Radikalisme di Era Fachrul Razi?

Sepertinya sejak posisi Menteri Agama (Menag) diisi oleh Bapak Facrul Razi narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) cenderung berbau isu-isu yang menyudutkan kelompok-kelompok tertentu serta semakin memperlebar sekat kehidupan beragama di Indonesia. 

Misi untuk menangkal radikalisme seringkali dijalankan dengan kesan kontraproduktif seiring kecurigaan yang dialamatkan kepada beberapa golongan. Setelah dulu wacana pelarangan cadar mengemuka, baru-baru ini Menag Fachrul Razi kembali melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial dengan menyebutkan bahwa paham radikalisme masuk melalui anak good looking, hafiz qur'an, serta yang penguasaan bahasa arabnya bagus. 

Tak pelak pernyataan ini pun mengundang reaksi beberapa pihak, diantaranya Fadli Zon yang sampai meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menggantinya saja.  Fadli Zon menilai bahwa pernyataan Menag Fachrul Razi rentan memicu kecurigaan, salah paham, perselisihan, serta Islamophobia yang belakangan ini semakin marak terjadi di beberapa negara barat.

Sejak Menag berpindah tangan dari Lukman Hakim Saifuddin ke Fachrul Razi sepertinya orientasi tugasnya bergeser dan fokus pada aspek menangkal radikalisme. Meskipun fokus itu sendiri beberapa kali cenderung melahirkan blunder pernyataan. 

Ada kesan bahwa Kemenag tengah bertransformasi dari fungsi utamanya mengurusi umat menjadi organisasi yang memimpin "peperangan" terhadap kelompok radikal. Mungkin sebaiknya Kemenag ini diganti saja sekalian namanya menjadi Kementerian (Anti) Radikalisme dengan visi dan misi yang selaras dengan hal itu. 

Urusan agama biar fokus dipegang oleh organisasi lain yang benar-benar fokus melakukan tata kelola kehidupan beragama di Indonesia. Dengan demikian tidak perlu lagi muncul pernyataan kontroversial dari Menag kepada publik yang berisiko menyakiti perasaan sebagian kalangan tertentu. 

Tidak setiap yang bercadar itu teroris, tidak setiap yang good looking itu bisa membawa pengaruh buruk. Kecurigaan boleh-boleh saja, namun apabila bapak menteri berada pada posisi orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut sedangkan mereka adalah orang yang benar-benar baik akhlak dan pribadinya maka apa yang dirasakan?

Jika memang visi besar Kemenag era sekarang adalah menangkal radikalisme, tidakkah lebih efektif apabila hal itu dilakukan dengan menyasar langsung kondisi di lapangan? Lakukan "penetrasi" langsung di tempat-tempat yang menurut Menag punya potensi demikian. Bukan sebatas mengumbar narasi yang ujung-ujungnya justru memantik kegaduhan yang lebih jauh. 

Jikalau Menag lebih banyak mengutarakan sesuatu penuh kontroversi sebagaimana yang dilakukan beberapa waktu belakangan ini, lebih baik pernyataan itu disimpan saja. Lebih baik publik tidak tahu isi kepala Menag jikalau hal itu justru semakin menciptakan kesan perpecahan yang lebih besar.

Menag jelas tidak mengemban tugas sebatas menangkal aksi radikalisme saja. Itu HANYALAH satu bagian kecil saja dari tugas Menag yang semestinya bisa mengakomoodasi segenap kepentingan umat beragama di Indonesia yang beraneka ragam ini. Pak Jokowi seharusnya mengetahui kapasitas para menterinya, termasuk dengan kapasitas yang dimiliki Menag-nya. 

Apakah bapak presiden tidak beranggapan bahwa pernyataan-pernyataan yang diutarakan menterinya itu berpotensi memantik kegaduhan? Jika Presiden Jokowi tidak beranggapan demikian maka sepertinya wajar apabila sebagian kelompok tertentu menaruh "kebencian" terhadap pemerintahan saat ini. Sudah cukup kegaduhan terjadi di beberapa bidang, jangan ditambah lagi pada urusan agama yang sejatinya sejak lama cukup adem ayem ini. Minimal dengan mengurangi atau menghindarkan diri dari pernyataan yang memantik kegaduhan.

Salam hangat,

Agil S Habib

Refferensi :

[1]; [2]; [3]