Menimbang Indeks Kesehatan Demokrasi sebagai Penentu Kesehatan Negara

Tabel. Kebebasan Sipil

Tabel. Kebebasan dari Diskriminasi

Aspek Hak Politik
Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2017 memperoleh capaian sebesar 66,63 poin, turun 3,48 poin dari capaian tahun 2016 (sebesar 70,11 poin). Berbeda dari IDI 2016, capaian Aspek Hak-hak Politik tahun 2017 menempati posisi paling rendah dibandingkan kedua aspek yang lain. Selain itu, dari ketiga aspek IDI, aspek hak-hak Politik adalah satu-satunya aspek yang mengalami penurunan.

Salah satu indikator yang saya kutip yakni Indikator "Demonstrasi/mogok yang Berakhir dengan Kekerasan" (Indikator 16) secara konsisten menunjukkan kualitas capaian yang buruk karena selalu berada jauh di bawah 60 poin. 

Indikator ini sesungguhnya menunjukkan tren peningkatan capaian dari tahun 2013 hingga 2016, yang berarti jumlah aksi demo/mogok dengan kekerasan di seluruh Indonesia menurun. Namun pada tahun 2017 tren perbaikan ini tidak berlanjut, bahkan capaian indikator ini menurun cukup signifikan.

IDI

Capaian kedua indikator dalam Variabel Partisipasi Politik dalam Penyelenggaraan Negara di atas menunjukkan fenomena yang menarik dalam demokrasi Indonesia, yaitu adanya keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan Negara (civic engagement) yang sering bergulir menjadi demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan. 

Keterlibatan yang bergairah dari warganegara dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan negara adalah hal yang sangat penting dalam suatu demokrasi; demokrasi akan berhenti bila warga negara hanya pasif, tidak peduli, dan diam saja di hadapan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Aspek Lembaga Demokrasi: Melemahnya kinerja lembaga politik dan birokrasi

Dari beberapa indikator yang ditampilkan dalam laporan lengkap Bappenas (tidak bisa seluruhnya ditampilkan dalam makalah), ada 3 indikator yang secara konsisten sepanjang tahun pengukuran memperoleh capaian yang buruk. 

Indikator indikator tersebut adalah Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD; Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif; Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu. 

Sementara itu dua tahun terakhir indikator Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah juga menunjukkan perolehan yang buruk. 3 dari 5 variabel di atas merupakan indikator dari Variabel Peran DPRD, satu merupakan indikator dari Variabel Peran Partai Politik, dan yang terakhir merupakan indikator dari Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.[10]

Dari tren capaian di atas tampak kemungkinan adanya semacam "underlying factor" yang menarik turun kinerja indikator-indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi. Faktor tersebut tampaknya berkaitan dengan politik (dan pastinya, tidak mungkin tidak). 

Bila hal ini kita kaitkan dengan proses demokrasi secara luas, maka capaian yang buruk pada indikator. Indikator yang terkait dengan partai politik dan DPRD ini mengindikasikan persoalan representasi yang cukup serius; yaitu persoalan tidak terealisasikannya pilihan-pilihan rakyat (votes) di dalam suara-suara yang mewakili mereka (voice) di lembaga-lembaga deliberasi dan pengambilan keputusan. Pendeknya, di Indonesia hari ini Votes belum menjadi Voice.

Tabel Lembaga Demokrasi

Politik Identitas Merusak Demokrasi?
Kita semua tahu bahwa pada tahun 2016 menuju 2017, di DKI Jakarta berlangsung Pilkada dengan kontestasi yang sangat intens; diwarnai dengan penggunaan politik identitas yang sangat masif dan emosional; yang sering bermuara pada banyak pelanggaran aturan Pilkada dan prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya.