Menimbang Indeks Kesehatan Demokrasi sebagai Penentu Kesehatan Negara

Satu satunya teori yang dapat menjelaskan kaitan antara kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dengan sistem politik barangkali adalah pandangan yang dikemukakan oleh Tingsten. Tingsten dalam salah satu studinya menjelaskan bahwa ada hubungan antara sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh pada persentase kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dalam bilik suara.[5] 

Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali pergantian demokrasi: Demokrasi konstitusional/parlementer, Demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila, tapi tetap tidak memperbaiki angka golput yang semakin tinggi.

Demokrasi Bisa Berkembang?
Pengembangan demokrasi menurut Sorensen[6] bertumpu pada tiga hal utama, yakni kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. 

Kompetisi dikaitkan secara luas antara individu dan kelompok-kelompok organisasi dan seluruh kekuasaan pemerintah, dalam jangka waktu yang teratur, dan meniadakan penggunaan kekerasaan, sedangkan partisipasi politik yang inklusif dalam suksesi kepemimpinan dan pada akhirnya pengambilan kebijakan. 

Adapun kebebasan politik dan sipil bertalian dengan kebebasan berpendapat, pers yang bebas, dan kehendak untuk mendirikan organisasi untuk berserikat yang bertujuan untuk menjamin integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Indeks Demokrasi Indonesia atau yang lazim dikenal dengan istilah IDI adalah sebuah alat ukur yang oleh penyusun program ini disebut sebagai country spesific, yakni sebuah model pengukuran yang dibangun berdasarkan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. 

IDI dimaksudkan untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia dan pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). 

IDI adalah pengukuran kondisi demokrasi provinsi. Ia menghasilkan indeks demokrasi dari setiap provinsi di Indonesia. 

Oleh karena itu, dalam bagian ini bila kita bicara mengenai gambaran demokrasi nasional atau indeks keseluruhan (overall index) maka kita sesungguhnya berbicara mengenai "rerata" dari capaian provinsi-provinsi.[7]

IDI Nasional

Capaian keseluruhan indeks di atas disumbang oleh tiga aspek yang masing-masing memiliki dinamika dan tren tersendiri. Sebagaimana tampak dalam Tabel 1 di bawah, pada tahun 2017 capaian Aspek Kebebasan Sipil, walaupun naik sebesar 2,30 poin dari tahun sebelumnya, masih belum mampu kembali ke kategori "Baik" (di atas 80 poin) sebagaimana capaian di tahun-tahun sebelum tahun 2016.