Beberapa artikel juga menyajikan suara akademisi dan tenaga medis yang menyoroti risiko jangka panjang dari paparan logam berat. Sebaliknya, pemerintah provinsi dan perusahaan tambang lebih sering tampil dalam konteks pasif, bahkan absen dalam memberikan tanggapan yang jelas.
Media Berbeda, Gaya Narasi Berbeda
Setiap media memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyajikan isu ini. Kompas.com dan CNN Indonesia cenderung mengangkat temuan kesehatan dan dampak terhadap warga dengan pendekatan human interest. Mongabay Indonesia memilih menggali lebih dalam aspek konflik lahan, praktik kriminalisasi, dan kerusakan ekologis. Tempo.co banyak menyoroti kurangnya ketegasan pemerintah., sementara Malut Tv memberi ruang besar pada suara Walhi dalam bentuk dialog  dan narasi moral soal keadilan ekologis.
Dalam salah satu artikel di Kompas.com, disebutkan bahwa warga pesisir yang menjadi objek pemeriksaan medis menunjukkan kandungan logam berat di atas ambang batas aman. Temuan ini dinyatakan oleh tim peneliti laboratorium ekologi pesisir dari sebuah kampus ternama. Dalam artikel berbeda di Mongabay, WALHI secara tegas menyebut bahwa yang terjadi saat ini bukan sekadar pencemaran, tapi "ekosida" atau kehancuran sistematis atas lingkungan hidup.
Sementara itu, NusantaraHijau.id dalam laporannya menampilkan pernyataan dari koalisi masyarakat sipil Maluku Utara yang mendesak pemerintah menyatakan status darurat ekologi terbatas di wilayah Teluk Weda dan sekitarnya.
Kesimpulan: Media Angkat Krisis Ekologi Jadi Isu Nasional
Temuan survei ini menunjukkan bahwa dalam sepekan terakhir, media daring telah berhasil mengangkat krisis tambang di Maluku Utara sebagai isu nasional. Narasi tidak lagi terfokus pada persoalan ekonomi atau investasi, tetapi telah beralih ke soal hak hidup, kesehatan publik, dan keadilan ekologis.
Pemberitaan secara umum mengedepankan sisi kemanusiaan dan lingkungan, dengan warga dan komunitas lokal sebagai aktor utama yang terdampak. Suara pemerintah dan industri nyaris tidak terdengar dalam pemberitaan, yang mengindikasikan potensi krisis legitimasi di tengah minimnya transparansi informasi dari otoritas dan perusahaan tambang.
Rekomendasi: Moratorium dan Audit Lingkungan Mendesak Dilakukan
Berdasarkan hasil survei ini, terdapat  beberapa point yang menjadi rekomendasi  beberapa langkah mendesak, yaitu:
