Demokrasi, Pasca-Demokrasi, dan Kesadaran Rakyat

Karena demokrasi liberal sudah terlanjur bergabung justru akan menjatuhkan demokrasi dan beralih pada "pasca-demokrasi" atau masa ketika demokrasi hanya tinggal nama yang diumbar tiap pemilu saja.

Colin Crouch dikutip Chantal Mouffe dalam bukunya Populisme Kiri menyebut bahwa pasca-demokrasi menandakan kemunduran fungsi parlemen dan kedaulatan rakyat akibat demokrasi liberal. Crouch menyebutkan kemunduran demokrasi diakibatkan ketidakseimbangan kepentingan korporasi dan kepentingan kelompok-kelompok lain. 

Kondisi ini menjadikan demokrasi terpusat pada urusan elite tertentu yang mana pernah terjadi di masa pra-demokrasi. Jacques Ranciere dikutip Mouffe pada buku yang sama mengartikan Pascademokrasi sebagai kondisi pemerintahan dimana demokrasi telah mengeliminasi partisipasi, kesalahan perhitungan dan perselisihan rakyat. Ia menyebutnya demokrasi setelah demos (rakyat).

Membangun Kesadaran Rakyat

Kelompok-kelompok oposisi (partai maupun kelompok penekan) akan terus menyerang rezim pasca demokrasi ini. Namun sistem ini sudah terlanjut mengakar bahkan kelompok oposisi terjun ke dalamnya. 

Hal ini bisa kita lihat pada pengalaman pemilu 2019. Kelompok penekan mungkin akan terus teguh pada prinsipnya namun kalah jumlah dan pengaruh. 

Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk membendung gelombang yang bahkan terjadi di banyak negara dunia ini? tidak lain adalah kekuatan rakyat. Kekuatan yang surut itu harus menjadi pasang kembali.

Rakyat selalu mengandaikan perbaikan dan berbagai cara dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Akan tetapi setiap tindakan yang dilakukan harus dengan kesadaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi. 

Konsepsi dan teorisasi yang memadai harus menjadi modal, jika tidak upaya perbaikan akan sia-sia (Mas'oed: 2003: v). Jika kesadaran tersebut sudah diperoleh, rakyat akan menemui sumbu perlawanannya. 

Perlawanan ini harus berangkat dari kesadaran kolektif bahwa elite sudah tidak bisa diselamatkan. Pemilu sebagai "corong" demokrasi sudah menemui titik buntu. 

Hukum jadi alat oligarki untuk membela diri dan membunuh hak-hak rakyat. Dan rakyat dalam situasi tersebut harus menunjuk kepala-kepala penguasa sembari menurunkan mereka dari kursi kekuasaan.