Demokrasi, Pasca-Demokrasi, dan Kesadaran Rakyat

Sepanjang abad 20 terjadi perubahan besar di banyak negara dunia. Hal ini akibat gelombang revolusi yang terjadi di barat dan berjalan beriringan dengan revolusi industri. 

Berbagai kekuatan tumbang, monarki absolut tinggal nama dan komunisme habis disingkirkan demokratisasi. Indonesia tak punya pilihan selain mengikuti arus itu. 

Militerisme orde baru jatuh di tangan rakyat dan sipil berkuasa penuh. Demokrasi muncul sebagai sebuah sistem yang ramai dipakai oleh negara-negara dunia. 

Robert Dahl, seorang ilmuwan politik Amerika ini menjelaskan bahwa ciri khas demokrasi yang paling penting adalah pemerintah yang responsif terus menerus terhadap preferensi atau keinginan rakyat. 

Ada tiga syarat pokok demokratisasi dianggap berhasil. Pertama, kompetisi yang akuntabel dan terbuka, Kedua, partisipasi politik dengan warga negara terlibat aktif. Dan Ketiga, soal kebebasan sipil dan politik yang dijamin oleh Negara.

Menurut Dahl, pemerintah harus terus tanggap terhadap kehendak rakyat atau bersikap demokratis. Untuk melakukan itu rakyat harus dibiarkan merumuskan keinginannya sendiri, ruang untuk menyampaikan kehendak rakyat dibuka seluas-luasnya dan kepentingan kolektif itu harus dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Tentu hal ini tidak mudah ditengarai konflik kepentingan dalam politik. Namun usaha ini tidak sepenuhnya naif dan harus diperjuangkan.

Demokrasi di Indonesia

Sejak merdeka, Indonesia punya sejarah demokrasi formal yang cukup baik. Pemilu 1955 disebut-sebut sebagai pesta demokrasi besar yang melibatkan banyak partai politik. Namun sejak tahun 60-an, Orde lama ternyata tak punya penyangga kuat, dan jatuh pasca tragedi G30S yang menimbulkan banyak kemunduran demokrasi. 

Peristiwa itu tidak lepas dari pengaruh perang dingin: blok timur-blok barat. Dengan konflik ideologis, negara-negara dunia ketiga mendapat imbasnya. 

Ilmuwan politik di zaman itu yang awalnya memusatkan penelitian pada masyarakat, beralih ke negara dan kemudian militer sebagai instrumen utama dari gelombang besar ini. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan sosial-ekonomi yang ternyata mendukung otoriterisme.

Cukup lama, terutama di negara dunia ketiga, pemerintah otoriter berkuasa. Dan kemudian berakhir akibat gelombang demokrasi liberal pasca perang dingin.