Di beberapa daerah, keberadaan pupuk bukan hanya langka. Tapi bahkan hilang dari peredaran. Entah kemana barang yang merupakan nutrisi dan obat bagi upaya perkembangan tanaman padi ini. Masak dimakan tikus. Ya tak mungkinlah. Entah kalau tikusnya masuk golongan “manusia”. Bisa jadi, akan lebih lahap dibanding makhluk pengerat itu sendiri.
Disarikan dari sebuah media lokal Sewelas.com edisi 20/09/2022, ada satu kecamatan di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, yang sudah menebus pupuk sebanyak 700 ton, justru raib digudang distributor. Hal ini ditemukan secara langsung oleh Tim Pansus DPRD Kabupaten Bondowoso saat melakukan sidak.
Bahkan yang lebih aneh lagi, Ketua DPRD setempat menemukan fakta ada realisasi pupuk hingga sebanyak 114 persen. Padahal, logikanya kan maksimal hanya 100 persen. Apalagi ternyata, didaerah tersebut jumlah para penanam padi lebih sedikit dibanding para petani tebu. Lalu bagaimana kok bisa terjadi, satu wilayah yang mayoritas petani tebu, namun realisasi pupuk yang peruntukannya khusus bagi tanaman padi justru melonjak sampai 114 persen..?
Fakta lain. Disarikan dari Suara Indonesia Lokal Bondowoso 20/09/2022, Ketua DPRD juga secara terang-terangan menyebut kelangkaan pupuk subsidi merupakan ulah para sindikat berjejaring. Lha bagaimana tidak. Ada gudang milik satu agen, yang mestinya tersedia pupuk sebanyak 1100 ton untuk distribusi hingga akhir tahun 2022, saat dilakukan sidak pada bulan September pupuk sudah habis. Lalu bagaimana untuk kebutuhan bulan Oktober, November dan Desember..?
Sudah tak sesuai harapan, para petani dihadapkan pada sulitnya mendapat pupuk. Masih dari laporan media lokal IjenIndonesia.com 20/10/2022, kesulitan petani terjadi karena nama yang bersangkutan tak masuk di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK. Ironisnya, petani yang berhak menebus pupuk subsidi di agen, adalah mereka yang namanya tercantum didaftar. Kalau tak ada, bagaimana bisa beli..? Apa harus beli ke Hongkong?
Itu sekelumit masalah yang mendera masyarakat bawah. Maka langkah PKB menjaring aspirasi lalu disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi patut di apresiasi. Meski tentu tak bisa diselesaikan saat ini juga. Karena menyangkut perubahan regulasi. Tapi paling tidak menumbuhkan harapan baru akan terpenuhinya hak-hak akan subsidi yang selama ini sulit didapat. Baik BBM maupun pupuk. Semoga saja langkah PKB berhasil.
