Mohon tunggu...
Zabidi Mutiullah
Zabidi Mutiullah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Concern pada soal etika sosial politik

Sebaik-baik manusia, adalah yang bermanfaat bagi orang lain

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Audiensi PKB ke Presiden Jokowi Soal BBM dan Masalah Pupuk

1 November 2022   07:04 Diperbarui: 1 November 2022   07:34 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketum PKB Muhaimin Iskandar Dan Jajaran Pengurus Usai Bertemu Presiden Jokowi, Foto Dok. Kompas.com/Dian Erika

Pasca acara PKB Road To Election 2024, Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama jajaran pengurus lain audiensi ke presiden Jokowi. Tujuannya, menyampaikan rekomendasi. Yang merupakan hasil jaring aspirasi kader PKB seluruh Indonesia. Banyak masukan dari berbagai daerah yang ditampung oleh DPP untuk ditindak lanjuti.

Beberapa masalah mencuat yang masuk rekomendasi umumnya ada kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Khususnya soal BBM dan pupuk subsidi. Dimaklumi, dua soal ini sekarang tengah jadi sorotan. Karena secara ekonomi, berdampak langsung pada kesejahteraan. Kenaikan harga BBM berimbas pada lonjakan harga kebutuhan pokok. Sementara para petani, menjerit akibat carut marut distribusi pupuk.

Khusus soal kenaikan BBM. Selain ada lonjakan harga, dibeberapa daerah terjadi layanan SPBU tidak lancar. Ada tempat dimana pengguna kendaraan bermotor tak mengalami kesulitan saat isi bahan bakar. Namun ditempat lain, terjadi antrian cukup panjang. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu..? Bukankah distribusi BBM sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah..?

Soal kenaikan BBM, PKB usul ada perubahan regulasi. Namun tidak menyangkut seluruh kebijakan. Hanya sebagian saja. Kata Cak Imin dalam konferensi pers setelah menghadap Presiden, apa tidak mungkin khusus sepeda motor dan kendaraan umum harga BBM diturunkan. Tanggapan bapak presiden, usulan PKB akan dikaji lagi. Mengingat pengguna sepeda motor saja, jumlahnya mencapai hingga 70 juta-an orang.

Meski usulan PKB melegakan bagi pemilik sepeda motor, cuma dalam proses penentuan akhir mesti didahului oleh kajian mendalam dan terinci. Kajian mendalam diperlukan, agar tidak sampai menganggu alokasi dana APBN sektor lain. Sementara rincian yang lebih mendetail, gunanya untuk mencari jenis kendaraan dan kelompok masyarakat yang layak mendapat penurunan harga.

Tanpa upaya demikian, dijamin muncul masalah seperti sekarang ini kerap terjadi. Sudah beberapa kali dikeluarkan kebijakan, tetap saja subsidi BBM tak tepat sasaran. Beberapa jenis kendaraan kategori mahal, baik roda empat maupun dua yang hanya bisa dimiliki oleh golongan orang kaya, masih antri isi bahan bakar jenis pertalite maupun bio solar.

Ingat, meski hanya sepeda motor, tapi kalau masuk kelas premium, ya jangan pula diberi kesempatan isi BBM subsidi. Untuk bisa mengetahui secara riil fakta dilapangan soal ini, paling tidak petugas SPBU melakukan seleksi ketat. Misal, pengguna diwajibkan menunjukkan STNK. Atau cara lain. Yang penting dapat diketahui jenis sepeda motor yang bersangkutan.

Mengapa harus sedetail itu..? Karena penampilan seringkali menipu penglihatan. Demikian pula yang terjadi pada sepeda motor. Nampaknya seperti tumpangan biasa saja. Padahal, riilnya merupakan jenis kendaraan sangat mahal. Yang pastinya hanya bisa dibeli pakai harga kisaran ratusan juta keatas. Bahkan bisa jadi, lebih tinggi harganya dibanding mobil keluarga kelas menengah kebawah.

Dalam konteks tersebut, usulan PKB layak diberlakukan hanya pada jenis sepeda motor yang punya ukuran mesin kecil. Ya maksimal 150 cc-lah. Sebab kalau sudah di atas 200 apalagi hingga 1000, pastinya tak butuh BBM subsidi. Ada memang sepeda motor ber-cc 150 yang juga punya harga mahal. Cuma jumlahnya tak banyak.

Itu yang soal BBM. PKB lewat forum PKB Road To Election 2024 juga menampung masukan soal Pupuk. Ternyata, hampir merata secara nasional para petani mengeluh soal ini. Dan nampaknya, mirip dengan BBM, masalahnya memang sudah terjadi relatif cukup lama. Entah apa kendalanya, kok belum juga dapat diselesaikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun