Pasca acara PKB Road To Election 2024, Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama jajaran pengurus lain audiensi ke presiden Jokowi. Tujuannya, menyampaikan rekomendasi. Yang merupakan hasil jaring aspirasi kader PKB seluruh Indonesia. Banyak masukan dari berbagai daerah yang ditampung oleh DPP untuk ditindak lanjuti.
Beberapa masalah mencuat yang masuk rekomendasi umumnya ada kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Khususnya soal BBM dan pupuk subsidi. Dimaklumi, dua soal ini sekarang tengah jadi sorotan. Karena secara ekonomi, berdampak langsung pada kesejahteraan. Kenaikan harga BBM berimbas pada lonjakan harga kebutuhan pokok. Sementara para petani, menjerit akibat carut marut distribusi pupuk.
Khusus soal kenaikan BBM. Selain ada lonjakan harga, dibeberapa daerah terjadi layanan SPBU tidak lancar. Ada tempat dimana pengguna kendaraan bermotor tak mengalami kesulitan saat isi bahan bakar. Namun ditempat lain, terjadi antrian cukup panjang. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu..? Bukankah distribusi BBM sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah..?
Soal kenaikan BBM, PKB usul ada perubahan regulasi. Namun tidak menyangkut seluruh kebijakan. Hanya sebagian saja. Kata Cak Imin dalam konferensi pers setelah menghadap Presiden, apa tidak mungkin khusus sepeda motor dan kendaraan umum harga BBM diturunkan. Tanggapan bapak presiden, usulan PKB akan dikaji lagi. Mengingat pengguna sepeda motor saja, jumlahnya mencapai hingga 70 juta-an orang.
Meski usulan PKB melegakan bagi pemilik sepeda motor, cuma dalam proses penentuan akhir mesti didahului oleh kajian mendalam dan terinci. Kajian mendalam diperlukan, agar tidak sampai menganggu alokasi dana APBN sektor lain. Sementara rincian yang lebih mendetail, gunanya untuk mencari jenis kendaraan dan kelompok masyarakat yang layak mendapat penurunan harga.
Tanpa upaya demikian, dijamin muncul masalah seperti sekarang ini kerap terjadi. Sudah beberapa kali dikeluarkan kebijakan, tetap saja subsidi BBM tak tepat sasaran. Beberapa jenis kendaraan kategori mahal, baik roda empat maupun dua yang hanya bisa dimiliki oleh golongan orang kaya, masih antri isi bahan bakar jenis pertalite maupun bio solar.
Ingat, meski hanya sepeda motor, tapi kalau masuk kelas premium, ya jangan pula diberi kesempatan isi BBM subsidi. Untuk bisa mengetahui secara riil fakta dilapangan soal ini, paling tidak petugas SPBU melakukan seleksi ketat. Misal, pengguna diwajibkan menunjukkan STNK. Atau cara lain. Yang penting dapat diketahui jenis sepeda motor yang bersangkutan.
Mengapa harus sedetail itu..? Karena penampilan seringkali menipu penglihatan. Demikian pula yang terjadi pada sepeda motor. Nampaknya seperti tumpangan biasa saja. Padahal, riilnya merupakan jenis kendaraan sangat mahal. Yang pastinya hanya bisa dibeli pakai harga kisaran ratusan juta keatas. Bahkan bisa jadi, lebih tinggi harganya dibanding mobil keluarga kelas menengah kebawah.
Dalam konteks tersebut, usulan PKB layak diberlakukan hanya pada jenis sepeda motor yang punya ukuran mesin kecil. Ya maksimal 150 cc-lah. Sebab kalau sudah di atas 200 apalagi hingga 1000, pastinya tak butuh BBM subsidi. Ada memang sepeda motor ber-cc 150 yang juga punya harga mahal. Cuma jumlahnya tak banyak.
Itu yang soal BBM. PKB lewat forum PKB Road To Election 2024 juga menampung masukan soal Pupuk. Ternyata, hampir merata secara nasional para petani mengeluh soal ini. Dan nampaknya, mirip dengan BBM, masalahnya memang sudah terjadi relatif cukup lama. Entah apa kendalanya, kok belum juga dapat diselesaikan.
Di beberapa daerah, keberadaan pupuk bukan hanya langka. Tapi bahkan hilang dari peredaran. Entah kemana barang yang merupakan nutrisi dan obat bagi upaya perkembangan tanaman padi ini. Masak dimakan tikus. Ya tak mungkinlah. Entah kalau tikusnya masuk golongan “manusia”. Bisa jadi, akan lebih lahap dibanding makhluk pengerat itu sendiri.
Disarikan dari sebuah media lokal Sewelas.com edisi 20/09/2022, ada satu kecamatan di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, yang sudah menebus pupuk sebanyak 700 ton, justru raib digudang distributor. Hal ini ditemukan secara langsung oleh Tim Pansus DPRD Kabupaten Bondowoso saat melakukan sidak.
Bahkan yang lebih aneh lagi, Ketua DPRD setempat menemukan fakta ada realisasi pupuk hingga sebanyak 114 persen. Padahal, logikanya kan maksimal hanya 100 persen. Apalagi ternyata, didaerah tersebut jumlah para penanam padi lebih sedikit dibanding para petani tebu. Lalu bagaimana kok bisa terjadi, satu wilayah yang mayoritas petani tebu, namun realisasi pupuk yang peruntukannya khusus bagi tanaman padi justru melonjak sampai 114 persen..?
Fakta lain. Disarikan dari Suara Indonesia Lokal Bondowoso 20/09/2022, Ketua DPRD juga secara terang-terangan menyebut kelangkaan pupuk subsidi merupakan ulah para sindikat berjejaring. Lha bagaimana tidak. Ada gudang milik satu agen, yang mestinya tersedia pupuk sebanyak 1100 ton untuk distribusi hingga akhir tahun 2022, saat dilakukan sidak pada bulan September pupuk sudah habis. Lalu bagaimana untuk kebutuhan bulan Oktober, November dan Desember..?
Sudah tak sesuai harapan, para petani dihadapkan pada sulitnya mendapat pupuk. Masih dari laporan media lokal IjenIndonesia.com 20/10/2022, kesulitan petani terjadi karena nama yang bersangkutan tak masuk di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK. Ironisnya, petani yang berhak menebus pupuk subsidi di agen, adalah mereka yang namanya tercantum didaftar. Kalau tak ada, bagaimana bisa beli..? Apa harus beli ke Hongkong?
Itu sekelumit masalah yang mendera masyarakat bawah. Maka langkah PKB menjaring aspirasi lalu disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi patut di apresiasi. Meski tentu tak bisa diselesaikan saat ini juga. Karena menyangkut perubahan regulasi. Tapi paling tidak menumbuhkan harapan baru akan terpenuhinya hak-hak akan subsidi yang selama ini sulit didapat. Baik BBM maupun pupuk. Semoga saja langkah PKB berhasil.
