Seperti berkali-kali sudah dijelaskan oleh Ketua KPU RI Budiman, bahwa keberatan akan hasil Pemilu yang di buat oleh KPU akan diberi kesempatan untuk disengketakan melalui jalur hukum ke MK segera setelah pengumuman hasilnya pada hari Rabu 22 Mei 2019.
Apakah boleh diajukan sebelum itu keberatannya? Tentu saja tidak boleh. Karena hasilnya saja belum diketahui. Pun kalau mau mengadu ke MK sekarang, MK pasti akan bingung karena hasil belum diumumkan oleh KPU.
Nampaknya, pembentukan opini publik untuk melemahkan lembaga KPU yang gagal menyelenggarakan pemilu yang jurdil sangat kuat. Dan kalau opini ini terus menerus dibangun, sangat mungkin KPU akan ambruk.Â
Isu ini menjadi penting, karena KPU merupakan representasi masyarakat untuk menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 ini. Bukan pemerintah tetapi dari, oleh dan untuk rakyat.
Jadi, seharusnya semua masyarakat harus menjaga dan menguatkan lembaga KPU ini untuk bisa kita memilih Pimpinan negara ini secara benar. Bahwa ada banyak penyimpangan yang dilakukan oleh banyak oknum, harus di proses sesuai koridor undang-undang dan hukum yang sudah di buat oleh rakyat sendiri melalui lembaga legislatif.
Nah, bila saat ini sedang berada dalam  situasi komfrontatif, lalu semua tidak mau mengikuti aturan hukum yang sudah ada, maka yang ada adalah "hukum jalanan" yang hasil akhirnya pasti kekacauan dan korban yang akan terjadi adalah masyarakat sendiri. Dan ini semua orang tidak mau hal itu terjadi. Peristiwa Mei 1998 sungguh sangat menyakitkan.
Kembali kepada rencana aksi demo yang katanya aksi damai, tanpa kekerasan seperti yang dijelaskan oleh Titiek Soeharto, pasti akan menambah semangat untuk mengawal demokrasi yang berkualitas di Indonesia dan harus di apresiasi dengan semangat demokrasi juga.
"Tentunya kita akan kelihatannya demo damai, tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk saja sampai aparat, ini kan selama ini kita kaya dicuekin saja nih. Kita sudah teriak-teriak pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal begitu banyak, kita sudah menyuarakan itu. Tapi kok kayanya dicuekin saja. Nah, ini bentuk protes kita. Kita nanti akan melakukan demo damai," ujar Titiek setelah menghadiri deklarasi 'gerakan kedaulatan rakyat' di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Percakapan dan opini publik yang terjadi di warung-warung kopi adalah apakah Jokowi-Amin atau pun Prabowo-Sandi bisa di diskualifikasi dalam Pemilu 2019 ini dan kalau bisa, siapa yang akan melakukan hal itu?
Ini menarik, di tengah-tengah masyarakat karena pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa Pemilihan Umum baik Pilpres dan Pileg 2019 dibatalkan? Dan kalau bisa dibatalkan siapa atau lembaga mana yang akan membatalkannya?
Di berbagai group whats-up (GWA) muncul analisis dan dialog dialog yang isinya kurang lebih seperti berikut :
