Secara khusus kepada bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging dan telur yang walaupun termasuk dalam daftar barang kena pajak (BKP), namun dibebaskan dari pengenaan PPN ini.
Selain itu, jenis jasa tertentu seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi dan jasa angkutan umum, juga tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.
Dampak Kenaikan PPN
Dampak dari kenaikan PPN ini sudah tentu akan berimbas kepada kenaikan harga bahan baku produksi yang dapat juga berimbas terhadap kenaikan beberapa produk termasuk diantaranya properti atau rumah.
Rencana pemerintah menaikkan tarif PPN bisa dianggap sebagai jalan pintas untuk menaikkan penerimaan negara.
Namun, akibatnya, langkah tersebut bisa menghambat pertumbuhan sejumlah indikator ekonomi nasional dan sekaligus menekan kelompok masyarakat menengah dan bawah.
Menurut Ekonom Senior Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Tauhid Ahmad, dalam Kompas.id (12/3/2024):
"Menaikkan PPN memang langkah paling mudah dan cepat untuk mengerek penerimaan, apalagi sumber pemasukan lain, sekarang lagi turun. Namun dampaknya bisa jadi buruk bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan konsumsi rumah tangga".
Karena itu, kita dapat memahami bahwa di satu sisi pemerintah Indonesia ke depan memang mempunyai tanggungan janji-janji kebijakan baru yang ingin direalisasikan ketika menjabat seperti makan siang dan minum susu gratis. Akan tetapi, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih serba tidak pasti. Maka tiada pilihan lain selain menaikkan tarif pajak negara.
Daya beli masyarakat kita saat ini juga sedang lesu oleh karena terhimpit kenaikan biaya hidup. Karena itu semestinya ada langkah lain yang bisa diambil untuk mengerek penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif pajak.
Bijak Menyikapi Kenaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebagai Warga Negara yang Baik
Mewanti-wanti Pemerintah
Seperti dikatakan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdulah, kita perlu mewanti-wanti Pemerintah agar berhati-hati membuat kajian yang matang atas rencana kebijakan tersebut.
Meskipun dengan menaikkan PPN 12 % tersebut akan memberi dampak kenaikan pendapatan negara antara Rp 350-375 Triliun, tetapi hal tersebut juga akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional kita sekitar 0,12 persen.
Demikian pun konsumsi masyarakat akan turun sekitar 3,2 persen. Â Sementara itu, upah minimum akan anjlok, dan ujung-ujungnya lagi adalah pemerintah bisa jadi akan mengalami banyak resiko ekonomi di tengah ketidakpastian global.
