Mohon tunggu...
agus siswanto
agus siswanto Mohon Tunggu... Guru - tak mungkin berlabuh jika dayung tak terkayuh.

Guru Sejarah

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Tapera, Niat Baik yang Seharusnya Dipikirkan Lebih Baik Lagi

29 Mei 2024   09:18 Diperbarui: 29 Mei 2024   09:32 276
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
tIlustrasi perumahan (Sumber gambar: topmetro.news)

Gonjang-ganjing kenaikan UKT sebagai perguruan tinggi negeri baru saja berakhir. Mas Menteri selaku Lembaga yang membawahi perguruan tinggi negeri tersebut membatalkannya setelah menghadap Presiden Jokowi.

Namun, ruang publik kembali dihebohkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pada intinya PP ini mewajibkan semua pegawai untuk menyisihkan 3% gajinya untuk disimpan dalam bentuk Tapera.

PP ini sendiri sebenarnya hanya penguatan pada PP sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020. Dalam PP tersebut dikatakan bahwa tapera adalah penyimpanan yang dilakukan secara periodic oleh peserta dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Hal yang juga baru dalam Tapera adalah dimasukkannya para pekerja swasta dalam program ini, sama dengan BPJS. Dalam aturannya, para peserta akan dipotong 3% dari gaji. Dan ini diperinci, 0,5% kewajiban bagi pemberi kerja, sedangkan 2,5% kewajiban pekerja.

Satu lagi yang menjadi bentuk penolakan adalah Tapera sifatnya wajib bagi para peserta. Dikatakan bahwa 7 selambat-lambatnya 7 tahun setelah PP Nomor 25 tahun 2020 dikeluarkan, semua pekerja wajib sudah terdaftar. Berarti selambat-lambatnya pada tahun 2027.

Keberatan masyarakat mengarah pada potongan tersebut justru akan menambah berat beban mereka. Walaupun hanya 3%, tetap saja akan memberikan  beban tambahan bagi Masyarakat.

Selain itu, kejelasan status peserta pun masih dipertanyakan. Sebab, harus diakui untuk pekerja swasta hal ini akan sangat memberatkan. Lain halnya dengan para anggota TNI/Polri dan ASN.

Bagi anggota TNI/Polri dan ASN mungkin tidak menjadi masalah, karena mereka mempunyai sumber dana yang jelas dan pasti. Namun bagi pegawa swasta, lain ceritanya.

Untuk bertahan hidup saja mereka pasti mengalami kesulitan, belum lagi ancaman PHK. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin justru akan menjadi beban tambahan.

Memang jika dilihat dari niat baik pemerintah Tapera ada baiknya. Pemerintah mencoba memfasilitasi kebutuhan kepemilikan rumah bagi para pekerja.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun