Setelah Edhy dicokok KPK dalam kasus suap ijin ekspor benih lobster, Jokowi menggantinya dengan Sakti Wahyu Trenggono, mantan bendahara Partai Amanat Nasional. Trenggono yang juga adalah bendahara tim kampanye Jokowi sejak di Solo hingga Jakarta, kembali menerapkan kebijakan larangan penggunaan cantrang, dengan cakupan dan jenis lebih luas dibanding Susi.
Baca juga: Ini Alasan Susi Pudjiastuti Tidak masuk Kabinet Lagi
Apakah PKB kembali bersama nelayan untuk menolak kebijakan Wahyu Trenggono? Menarik ditunggu. Sebab di dalamnya sarat dengan kepentingan. Meski masih harus dibukti melalui penelitian yang komprehensif, aksi PKB sangat mungkin ada korelasinya dengan lonjakan perolehan suara di Pemilu 2019 dari sebelumnya 11.298.950 suara (2014) menjadi 13.570.097 suara. PKB sukses menempati urutan keempat di bawah PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar.
Isu cantrang bukan komoditas politik kekinian. Sejak masih tren pukat harimau sebelum dimodifikasi menjadi cantrang, pemerhati dan aktivis lingkungan sudah menyerukan penolakannya. Tetapi besarnya suara nelayan, menjadi magnet tersendiri bagi partai-partai politik. Demi suara, demi mengamankan kursi di Senayan, apa pun halal dilakukan. Â
Salam @yb Â
