Tentu saja, skeptisisme ada. Apakah ini hanya proyek politik jelang Pilkada? Apakah koperasi ini nanti akan ditinggal begitu saja setelah peresmian dan pidato Prabowo selesai?
Zulkifli Hasan menjawab itu dengan logistik. Ia menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya didampingi oleh Kemendag, tapi juga oleh Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, dan didukung oleh bank-bank besar milik negara: Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
"Semuanya sudah siap. Mereka yang punya rekening, koperasi bisa akses langsung. Jadi ini bukan koperasi yang ditinggal begitu saja," katanya.
Dan memang, dalam dokumen internal Satgas, saya melihat bahwa sistem monitoring koperasi ini dibuat dengan dashboard digital yang bisa diakses Presiden.
Semua koperasi yang masuk dalam 80 percontohan akan memiliki nomor ID, sistem pelaporan transaksi harian, dan bisa memantau stok barang seperti di minimarket modern.
Dalam ilmu ekonomi pembangunan, ini bisa dikategorikan sebagai "state-enabled cooperative logistics": koperasi yang diaktifkan oleh negara, tapi dijalankan oleh masyarakat sendiri.
Ini sejalan dengan teori Joseph E. Stiglitz dalam Making Globalization Work (2006, hlm. 115), yang menyatakan:
"Ketika negara hanya menjadi fasilitator, bukan pelaku pasar, maka efisiensi dan keadilan bisa berjalan bersama."
Koperasi ini tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pasar modern. Tapi menjadi pelengkap.
Ia hadir di ruang kosong yang selama ini tidak tersentuh: distribusi pupuk di pelosok, logistik pangan antar kampung, dan penyerapan hasil tani skala mikro.
Dan yang paling penting, koperasi ini akan memberi daya tawar baru bagi desa.
