Pemerintah telah mencabut subsidi minyak goreng curah,sejak April 2022. Salah satu alasan pencabutannya, adalah karena harga cenderung turun mendekati HET/Harga Eceran Tertinggi. Penetapan HET-nya tercantum dalam Permendag No 11 Tahun 2022 Tentang Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) dengan HET Rp.14.000/liter dan Rp.15.500/kg.
Kebijakan penghapusan subsidi MGCR juga didorong oleh regulasi larangan ekspor Migor dan bahan baku minyak goreng/sawit serta ketentuan DMO dan DPO komoditas sawit (setelah izin ekspor dibuka kembali). Dalam rangka memperkuat pasokan dalam negeri. Kecukupan pasokan tersebut, bertujuan menstabilkan harga Migor domestik.
Dinamika peralihan konsumsi minyak goreng dunia dari non palm oil ke palm oil akibat krisis Rusia-Ukraina, membuat perlihan permintaan/konsumsi ke palm oil meningkat. Inilah yang mengganggu rantai pasok Migor dalam negeri beberapa waktu lalu.
Khusus untuk minyak goreng curah, kendati kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan larangan ekspor sawit, dalam rangka mempertebal pasokan dalam negeri, dinamika harga masih terus terjadi. Kendati cenderung turun dari sebelumnya, 38,2% harga minyak gorong curah, masih di di atas HET berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Sesuai data SP2KP-Mendag, rata-rata harga minyak goreng curah masih di atas HET, yakni Rp.16.322/liter. Secara agregat, harga di atas HET sesuai Permendag 11, masih terjadi di 13 wilayah atau sekitar 38,2% secara nasional, dengan kisaran harga Rp.15.732/liter-Rp.29.000/liter dan 61,8% sesuai HET dengan kisaran rata-rata harga Rp.14.536/liter.
Daerah dengan harga minyak goreng curah tertinggi adalah Papua Barat (Rp.29.000/liter), Papua (Rp.23.833/liter), Maluku Utara (Rp.22.425/liter), dan Sulut (Rp.20.250/liter). Sementara harga di bawah HET hanya terjadi Banten (Rp.13.892/liter).
Untuk harga minyak goreng kemasan sederhana, masih bertengger di harga tertinggi Rp.22.400/liter. Harga tertinggi terjadi di Papua Barat dan Papua sebesar Rp.28.000/liter. Di wilayah yang sama, harga minyak goreng kemasan premium tertinggi Rp.32.500/liter.
Terkait dasar untuk mencabut subsidi minyak goreng curah, perlu ditelaah lebih dalam lagi. Bila asumsinya, harga cenderung mendekati HET untuk minyak goreng curah, maka perlu diakurasi kembali, karena berdasarkan SP2KP, harga agregat di atas HET masih terjadi di 13 provinsi.
Kebijakan DMO dan DPO terhadap bahan baku palm oil, idealnya selaras dengan tingkat permintaan/domestic demand terhadap tingkat kebutuhan produksi untuk pasokan minyak goreng dalam negeri.
Namun ketika harga masih tinggi dari regulasi yang ditetapkan untuk minyak goreng curah, maka lagi-lagi yang dipersoalkan adalah akurasi data pemerintah. Dus, ekspor sawit sudah dibuka kembali, sembari memperketat DMO dan DPO sawit.
Meskipun secara nasional, mayoritas harga minyak goreng curah di masyarakat cenderung mendekati HET, sesuai data SP2KP-Kemendag, namun ada 32,4% wilayah dengan harga minyak goreng curah "masih jauh dari HET." Dikisaran Rp.16.100/liter-Rp.29.000/liter. Untuk itu, perlu extra effort, dalam rangka mendorong kelancaran pasokan di wilayah-wilayah yang masih mengalami bottleneck pasokan.
Pengetatan regulasi DMO dan DPO sawit, serta pengakurasian data terkaitnya sesuai kebutuhan produksi dalam negeri, penting dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, ekstra regulasi serta law enforcement terhadap perusahaan-perusahaan bandel yang melanggar DMO dan DPO.
Kendati Mendag Zulkifli Hasan memasang strategi mempertebal pasokan dengan mengguyur 300 ribu ton Minyak goreng, terkaramnya harga Migor curah di atas HET di beberapa wilayah, bisa disebabkan oleh terganggunya jalur distribusi di level produsen, serta kerja pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Terganggunya jalur distribusi akibat tingkat kesulitan geografis seperti daratan Papua Barat dan Papua. Bottleneck jalur distribusi, harus dituntaskan, baik akibat faktor alamiah maupun oleh pihak-pihak tak ingin mengeruk untuk di balik sumbatan distribusi.
Khusus untuk wilayah dengan masalah tingkat kesulitan geografis yang tinggi, perlu mendapat perhatian khusus pemerintah, misalnya memberikan subsidi atas selisih harga aktual dan HET, agar masyarakat tidak dibebani dengan harga minyak goreng yang terlampau tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Malut.
Dana BPDPKS selama ini, cenderung disiram untuk insentif biofuel energy berbahan baku sawit. Dari dana Rp.130-an triliun yang dikelola BPDPKS, hanya Rp.7 triliun yang dialokasi untuk subsidi minyak goreng untuk rakyat kecil. Selebihnya disiram ke cukong untuk biodisel berbahan baku sawit!
Menariknya, pasca pemerintah mencabut larangan ekspor sawit, aliran ekspor Indonesia ke pasokan global, mengekspor harga CPO. Hal tersebut terlihat dari data Market Insider pada 23/6, dimana harga harga palm oil MYR 4.875 /ton secara month to date. Harga CPO terkoreksi cukup dalam bila dibandingkan dengan periode yang sama di bulan Mei, dengan harga CPO MYR 6.800/ton.
Dari forecasting Trading Economics, palm oil diperkirakan akan diperdagangkan pada 5.639,44 MYR/MT pada akhir kuartal ini, menurut model makro global dan ekspektasi analis Trading Economics. Kedepan, diperkirakan palm oil diperdagangkan di MYR 6.234,47/MT hingga akhir 2022.
Bila mendapat katalis negatif, harga CPO berpotensi turun ke level support di kisaran MYR 3.500/MT---MYR 4000/MT. Proyeksi ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang melihat harga CPO hingga penghujung tahun ini bergerak di level support MYR 4.500/MT---MYR 5.500/MT, sedangkan di level resistance berkisar MYR 7.000/MT---MYR 8.000/MT.
Bayang-bayang resesi yang menghantui ekonomi dunia, memicu turunnya permintaan terhadap energi. Baik energi fosil maupun berbahan baku nabati seperti sawit dll. Hal tersebut tercermin dari harga minyak mentah dunia dan dan harga palm oil acuan.
Dari summary analysis Trading Economics, disampaikan bahwa minyak mentah (crude oil) berjangka WTI diperdagangkan sekitar $104 per barel pada hari Jumat (24/6) dan berada di jalur penurunan dua minggu berturut-turut, ini ditekan oleh kekhawatiran bahwa pengetatan moneter yang agresif di negara-negara ekonomi utama yang bertujuan untuk menahan lonjakan inflasi dapat menyebabkan resesi global dan mengurangi permintaan minyak.
Demikian juga Indeks Harga Pangan terkoreksi 0,6% secara bulanan menjadi 157,4 pada Mei 2022, dan diperkirakan kembali trekoreksi pada Juni 2022. Penurunan utama terlihat pada indeks minyak nabati (-3,5%), di tengah penurunan harga minyak sawit, bunga matahari, kedelai, dan lobak, akibat pencabutan larangan ekspor minyak sawit Indonesia.
Seiring data melandainya indeks harga pangan FAO, khususnya indeks harga lemak nabati, selain menjadi katalis negatif bagi hasil ekspor/neraca perdagangan, namun bisa dioptimalkan untuk pasokan domestik. Dengan demikian, penulis meyakini, harga minyak goreng perlahan-lahan akan stabil, sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat dan pemerintah *
