Menangani ATS dan Wajib Belajar 13 Tahun

Pemerintah Pusat maupun Daerah, sangat konsen dengan urusan wajib dalam pemenuhan layanan dasar. Amanat UU no 20 tahun 2003 bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam pelayanan urusan pendidikan. Wajib Belajar 13 tahun merupakan isu strategis nasional dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar urusan pendidikan. Artinya setiap warga negara usia sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan dasar urusan pendidikan dari semua kalangan.

Data anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia yang di akses pada dasboar ATS per tanggal 11 Juli 2025 sangat tinggi yaitu mencapai 2.005.903 jiwa yang terdiri dari jumlah anak usia sekolah yang Drop Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), dan Belum Pernah Bersekolah (BPB). Beberapa faktor penyebab ATS secara umum antara lain: Ekonomi keluarga yang sulit, aksesbilitas pendidikan yang terbatas, minat anak dan perhatian orang tua yang kurang, tradisi di beberapa daerah yang kurang mendukung.  

Komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ATS dengan berbagai upaya antara lain:

• Berbagai program dan kebijakan bantuan pendidikan (biaya dan kebutuhan bersekolah), dan akses diperluas.
• Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
• Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
• Pendidikan nonformal sebagai alternatif bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal.
• Berkolaborasi dengan para pihak dalam rangka mengentaskan ATS sesuai dengan kewenangannya.

Kampanye Wajib Belajar 13 Tahun dan penanganan ATS terus digalakan agar semakin banyak anak-anak Indonesia dapat memperoleh haknya demi meraih masa depannya. Jika satu anak kembali bersekolah, artinya kita telah menyelamatkan masa depanya. Ayo kita menemukan yang hilang, mengembalikan harapannya, tutup penulis.

Penulis, Jack Mite

Pegiat Pendidikan