Danantara Suntik Rp30 Triliun ke Garuda, Misi Penyelamatan atau (Lagi-lagi) Pemborosan?

Logika prinsip mendasar investasi semestinya harus jelas proyeksi dan perhitungannya. Kinerja investasi bisa dikatakan berhasil hanya bila memberikan keuntungan. Pertanyaannya, bila tahun 2025 ini saja Danantara sudah menyuntikkan dana puluhan triliun rupiah ke Garuda, kira-kira butuh berapa tahun lagi agar dana tersebut bisa kembali?

Jangan-jangan dana tersebut memang sejak awal sudah "diikhlaskan" tidak akan pernah kembali dan tahun depan Danantara sudah harus memikirkan dan menyiapkan dana puluhan triliunan rupiah untuk disuntikkan lagi.

Bicara soal alasan nasionalisme, iseng saya mencari informasi di internet, ternyata negara sebesar Amerika Serikat (AS) justru tak memiliki maskapai penerbangan nasional (flag carrier). Amerika Serikat sudah melakukan deregulasi industri penerbangan bahkan sejak 1978.

Apakah itu membuat industri penerbangan disana mati? Justru sebaliknya. Maskapai penerbangan swasta justru bersaing dengan sehat dan bisa terus tumbuh besar disana. Salah satu maskapai juga ternyata masih tetap memajang nama "Amerika" layaknya nama "Indonesia" yang melekat pada Garuda.

Pertanyaan berikutnya, apakah sejak dilakukannya deregulasi industri penerbangan tersebut, Amerika Serikat bisa dikatakan sudah tidak punya jiwa nasionalis lagi?

Menurut hemat saya, pemerintah (melalui Danantara) sudah saatnya menimbang ulang secara serius terkait hal penting ini. Jangan sampai atas nama penyelamatan atau alasan-alasan lainnya, anggaran negara harus terus-menerus tersedot ke sektor yang jelas-jelas hanya menjadi beban keuangan negara.

Bila alasannya sekadar ingin menyelamatkan, harus jelas proyeksi dan sampai kapan batasan waktunya. Perusahaan juga harus dituntut agar berkinerja dan punya tanggung jawab menyehatkan perusahaannya.       

Saya kira, bukankah lebih baik anggaran tersebut dialokasikan ke sektor (bisnis) yang berpotensi menambah pemasukan negara sehingga itu bisa digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.  

***

Jambi, 9 Oktober 2025