Kementerian Agama juga perlu menggedor kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap dampak negatif dari banyaknya ujaran kebencian, berita bohong, dan propaganda yang mengancam kehidupan bersama. Selanjutnya Menteri Agama bersama Menteri Komunikasi dan Informatika membentuk gugus tugas bersama. Gugus tugas ini bekerja 24 jam dengan penyedia media sosial untuk menangani konten-konten negatif sebelum menyebar lebih luas.
Kedua, gerakan sapu bersih intoleransi mutlak disertai penegakan hukum yang lebih tegas. Selama ini kelompok-kelompok intoleran dan ujaran-ujarannya di media sosial belum ditangani secara serius. Belum ada penegakan hukum yang konsisten dan memberikan efek jera kepada para pengabdi ujaran kebencian, produsen berita bohong, dan buzzer propaganda.Â
Disadari atau tidak, pembiaran selama ini telah memperkuat keberadaan kelompok-kelompok intoleran dan melegitimasi tindakan-tindakan mereka di media sosial. Ironisnya, ada produsen dan penyebar konten negatif di media sosial yang leluasa menampilkan diri di depan publik, tampil di TV sebagai pesohor atau pakar, dan terus mengulangi perbuatannya tanpa tersentuh hukum.
Seorang Menteri Agama memang perlu bersikap teduh dan moderat. Tapi dalam menghadapi ancaman perpecahan harus bertindak tegas. Sebagai bagian dari pemerintah, Menteri Agama perlu berani mendorong penegakan hukum terhadap para penjahat di media sosial. Sekadar himbauan saja tidak cukup. Semakin banyak konten negatif di media sosial dan tidak sulit sebenarnya mengidentifikasi tangan siapa yang berbuat. Namun, berapa banyak yang sudah ditindak?
Menteri Agama atau Kementerian Agama perlu menempuh cara masif dan kreatif. Salah satunya memfasilitasi produksi konten-konten baik, seperti video-video pendek yang berisi ceramah kebaikan dengan mengajak para tokoh muda dan ulama moderat. Selanjutnya video-video tersebut diunggah dan disebarkan secara rutin di media sosial. Menteri Agama, para tokoh, serta ulama-ulama moderat perlu lebih sering "tampil" di media sosial untuk memberikan pencerahan dan moderasi.
Cara tersebut bisa menutupi kekurangan layanan pengecekan berita bohong dan pelaporan konten negatif yang belum maksimal. Namun demikian ada yang lebih diharapkan dari semakin banyaknya konten baik di media sosial, yakni mencegah bahaya atas pemahaman agama yang dikecohkan dan dimanipulasi oleh konten-konten negatif.
Keempat, sebagai gerakan berkelanjutan, gerakan sapu bersih intoleransi disertai revitalisasi dialog agama untuk merekatkan lagi masyarakat yang terbelah akibat pengaruh konten negatif di media sosial. Semua pihak diajak untuk melepaskan balutan kemunafikan yang selama ini diam-diam menyisakan rasa saling tidak nyaman karena setiap pihak merasa sebagai korban dan setiap agama memiliki klaim kebenaran masing-masing.
Dialog harus benar-benar dilandasi kejujuran pada tingkat pemahaman yang paling dalam dan dibingkai sebagai ruang untuk saling memahami bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai ajaran yang khas dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi seorang Menteri Agama untuk aktif terlibat dan mendorong dialog antar agama dijalankan dengan prinsip kesetaraan.
Memang benar toleransi dan kerukunan masih bisa dijumpai pada masyarakat di akar rumput. Namun, sejumlah kejadian juga menunjukkan bahwa kehidupan akar rumput rentan bergejolak manakala identitas agama dibenturkan dan media sosial membuatnya bertambah buruk. Dengan demikian dialog antar agama juga harus menyentuh relung kehidupan akar rumput. Selain karena masalah intoleransi sering berlarut-larut, pendekatan sampai akar rumput juga penting karena kesepahaman seringkali hanya ada pada tokoh-tokohnya saja, belum menyentuh relung kehidupan masyarakat di bawah.
Tampaknya sekarang kita perlu bertanya dengan suara yang lebih keras: apakah kita masih menginginkan masa depan untuk bangsa ini? Jika iya, tidak ada pilihan lain kecuali bergerak bersama menyapu bersih intoleransi agar tak terus mengotori dan merusak kehidupan bersama.
