ARF secara konsisten mendukung penyelesaian sengketa Laut China Selatan berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Negara-negara anggota ARF telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa wilayah ini melalui cara damai, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum internasional menjadi landasan utama bagi banyak negara di kawasan ini. Salah satu contoh penting dari dukungan ARF terhadap hukum internasional adalah putusan Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) pada tahun 2016, yang menolak klaim sepihak China atas hampir seluruh Laut China Selatan.
ARF mendukung keputusan tersebut, meskipun China menolaknya. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional ini tetap menjadi fokus utama bagi ARF, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada.
Salah satu kekhawatiran utama dalam perselisihan Laut China Selatan adalah potensi ancaman terhadap kebebasan navigasi dan perdagangan internasional. ARF memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama di bidang keamanan maritim, untuk memastikan bahwa semua negara di kawasan ini dapat berlayar di Laut China Selatan tanpa hambatan.
Selain itu, ARF juga mendorong upaya untuk mengurangi ketegangan yang bisa menyebabkan konfrontasi militer melalui pengaturan prosedur komunikasi militer yang lebih baik antara negara-negara terlibat. Pada tingkat yang lebih luas, ARF mempromosikan pembentukan mekanisme untuk meningkatkan transparansi militer dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Kerja sama ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidaksepahaman mengenai kegiatan militer di Laut China Selatan. Meskipun ARF memiliki peran yang penting, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan Laut China Selatan.
Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan antara negara-negara besar seperti China dan negara-negara ASEAN terkait pendekatan penyelesaian konflik. China cenderung menolak intervensi pihak luar, termasuk ARF, dalam masalah ini, dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara bilateral dengan negara-negara yang terlibat.
Ini membuat diplomasi multilateral melalui ARF menjadi sulit diterapkan secara efektif. Selain itu, meskipun ARF mempromosikan penggunaan hukum internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa, implementasi keputusan internasional, seperti putusan PCA, tidak selalu diikuti oleh semua pihak.
China, misalnya, terus melanjutkan kegiatan konstruksi dan militerisasi di wilayah yang disengketakan meskipun ada penentangan internasional. Asian Regional Forum (ARF) memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola perselisihan Laut China Selatan.
Melalui diplomasi multilateral, penerapan hukum internasional, dan kerja sama dalam keamanan maritim, ARF berupaya untuk meredakan ketegangan di kawasan ini dan mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun tantangan besar masih ada, ARF tetap menjadi platform yang penting untuk memastikan bahwa perselisihan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Keberhasilan strategi ARF akan sangat bergantung pada komitmen negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mengatasi ketegangan yang ada. Keberhasilan strategi ini juga mengutamakan penyelesaian damai di Laut China Selatan.
