Reshuffle Kabinet 2021 Terserah Presiden, Tapi Berantas "Mafia" Prioritasnya!

Versi Edited :  Penyempurnaan Susunan dan kesalahan Kata/Kalimat.  Tidak Mengurangi Isi Artikel Asli

Sebelumnya, Disclamer dulu ya. Ini opini saya ,  jadi boleh dong ya?  Bagi yang gak sejalan dan gak sepaham, boleh dong. Bebas!

Selanjutnya tarik napas, kalo kepengen baca sampe selesai. Ini artikel gak ada serinya, langsung disatuin. 

Nah, isu tentang keinginan presiden untuk merombak kabinetnya belakangan ini mencuat lagi. Mulai dari dukungan relawan Jokowi, pengamat politik, hingga hasil suervey Poltracking Indonesia yang menyatakan 59,3 persen responden menyetujui perombakan Kabinet yang dirilis, Senin, 25 Oktober 2021.

Ada yang meramal, bahwa perombakan kabinet akan diberengi dengan  pengangkatan Panglima TNI baru, paling tidak awal November 2021, karena Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang pensiun 1 Desember 2021. Jika ini alasannya, hmm ...relevansinya dimana coba? kalo cuman sebuah ramalam sebagai momentum yang tepat  ya boleh lah, sah-sah saja. 

Ada juga, yang "Meramal" perombangan kabinet akan dilakukan  menunggu PPKM selesai lebih dulu, sehingga para menteri bisa maksimal. Kapan itu? Memang selama PPKM, para menteri gak bisa bekerja secara maksimal?

Saya pake kata "Ramalan" saja ya,  karena saya lebih percaya pernyataan langsung secara resemi oleh Presiden, bukan dari juru bicara Kepresidenan sekalipun. Wacana tinggal wacana, jadi apa gak, kapan itu, hanya Presiden yang tahu, harusnya Beliau gak bisa di dikte!

Jika berbiaca apakah ada signal resufle dari Presiden, yang secara langsung menunjukan keinginannya merombak kabinetnya? Saya belum dapat yang lain, tapi bisa analisa  ketika pidato arahannya pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020, yang kemudian rekaman pidato tersebut diunggah Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020.

Melalui pidato "keras", yang diterjemahkan Presiden marah-marah dan menegur keras jajaran menterinya yang ia sebut belum satu perasaan, terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat Covid-19. 

Pada saat itu Ia menuding tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi ini. Dalam pidato inilah jelas, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan.

Lalu apa yang terjadi setekah pidato Presiden tersebut? Memang terjadi perombakan kabinet, yang diumumkan presiden  Jokowi (22/12/2020). Pada perombakan kabinet ini terjadi pergantian enam menteri.

Jadi belum setahun, jadi apa dasarnya lagi dilakukan perombakan kabinet? Mau setiap bulan, itu hak presiden. Jadi boleh saja! Tapi urgensinya apa?

Eh tapi tunggu dulu, apa presiden hanya sekali "marah-marah" saat itu. Itu yang diketahui publik, tapi menurut saya, peringatan dan teguran keras pasti terjadi dalam rapat kabinet terbatas atau paripurna atau jenis rapat koordinasi lainnya. Apakah pertanda beliau kecewa? Wajar lah, kalau laporan dan pengamatan langsung beliau di lapangan gak sesuai dengan arahan Beliau yang sudah menjadi tugas pembantunya untuk mengeksekusi di lapangan. Atau paling gak beliau menegur ketika ada menteri yang membuat blunder di masyarakat.

Ok, untuk melihat kemungkinan Resuffle, mungkin kita lihat dan analisa dulu hasil survey beberapa lembaga survey terkait tingkat kepuasaan terhadap pemerintahn Jokowi yang tentunya penilaian masyarakat tersebut gak terlepas dari kinereja para menteri Jokowi.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)  - (Mei 2021)

Berdasarkan hasil survey SMRC mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum. Sebanyak 12,6 persen responden mengaku sangat puas, sedangkan 63,0 persen cukup puas, jadi digabung 74,5 % Puas.  Pada periode tersebut, responden yang merasa sangat puas pada kinerja Jokowi secara umum sebesar 16,5 persen. (kompas.com 13 Juli 2021)

Lembaga Survei Indonesia (LSI) -- Juni 2021

Berdasarkan hasil temuan LSI sebanyak 59.6 persen responden merasa sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah virus Corona (COVID-19).  Namun, terdapat 37.1 persen responden yang tidak puas (tribunnews 18 Juli 2021)

Charta Politika  (Agustus 2021)

Menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah turun dari 65,3 persen di Maret 2021 menjadi 62,4 persen. (CNN Indonesia 12/08/2021)

Tingkat kepuasan terendah ada di wilayah Maluku dan Papua dengan angkanya 45 persen, Kalimantan 47,7 persen dan Sumatera di angka 55,2 persen (liputan6.com 26 Agustus 2016)

Poltracking Indonesia (Oktober 2021)

Hasil survei Poltracking sendiri menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai 67,4 persen.

Jika dirinci lebih lanjut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah paling tinggi di bidang politik dan stabilitas nasional, yakni 64,1 persen. (cnnindonesia.com 25/10/2021)

Hasil simpulan sementara, dari beberapa data hasil dari lembaga survey di atas, kisaran kepuasaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi masih di atas 60%, apakah angka ini ideal? Tentu anda sendiri dapat menilainya. Tapi menurut saya seharusnya jauh atau lebih tinggi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi trigger nya tentu ada, dalam sebuah survey, selain otak ikut berpikir, perasaan bisa menjadi dasar pertibangan, apalagi dalam keadaan Pandemi Covid-19.  

Sehingga menurut saya peneurunan tingkat kepuasaan tersebut, sekali lagi lahir dari penilaian responden secara emosional karena penanganan pandemi covid-19, gak berdampak/dirasakan adanya perbaikan yang significant secara merata  dari berbagai aspek. Hal ini wajar-wajar saja. Tapi menurut saya lagi, gak menunjukan keadaan sebenarnya. Sekalipun lembaga survey dapat meyakinkan tingkat kepercayan diatas 90%

Sebagai catatan penting adalah  dari Poltracking Indonesia yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah paling tinggi di bidang politik dan stabilitas nasional, yakni 64,1 persen.  Nah ini bisa dianalisa lebih lanjut,apa yang ada dibenak mereka sebelum merespon hasil survey. 

Yang jadi PR besar tentu saja penanganan secara baik dan tuntas dampak dari covid-19 dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sekalipun sektor lain juga penting namun kontribusinya pada pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021 dan 5,2% pada tahun 2022 dalam situasi pasca pandemi Covid-19 

Jadi Presiden sudah on the track, menterinya harus lebih bekerja keras lagi dan tentu tetap didukung penuh oleh TNI, Polri dan peran seluruh masyarakat. Namun sebagai catatan, harus dapat diimplementasi oleh pemerintahan baik provisi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Lalu bagaimana korelasinya terhadap suervey Poltracking Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat 59,3 persen responden menyetujui perombakan Kabinet? Saya rasa sudah cukup jelas opini saya diatas dan menurut saya cukup masuk akal ketika responden menjawab pertanyaan survey. Secara emosional responden pasti mengalami dampak secara langsung dari mandemi Covid-19 khususnya masyarakat menengah ke bawah,  sekalipun gak sedikit pula berdampak pada pengusaha-pengusaha  menengah ke atas. 

Sehingga dari survey tersebut, dan adanya dorongan masyarakat untuk presiden merombak kabinetnya semata-mata untuk memperbaiki kondisi mereka kembali, temaptnya pemulihan ekonomi. Jadi masih ditimbang-timbang. Survey dilakukan bukan dalam keadaan ceteris paribus. Ini surveynya dilakukan dalam keadaan gak normal. Namun kalao hasil tujuan dan hasil survey adalah tentang tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19, masuk dapat diterima, namun gak akan menggambarkan keadaan sebenarnya/normal kettika pandemi covid-19 dapat ditangani secara baik, dan pemulihan ekonomi kembali menguat, termasuk didalamnya iklim usaha dan masalah ketenaga kerjaan. 

Oleh karena itu, jika Jokowi memang ingin melakukan perombakan kabinet, gak akan berdasarkan hasil-hasil survey tersebut. Tapi akan menjadikannya sebagai pemacu untuk lebih optimal lagi memperbaiki ekonomi rakyat pasca covid-19. Kalopun iya, Beliau pasti mempertimbangkan kinereja meteri-menterinya serta lembaga atau institusi yang berhubungan langsung pada persoalan tersebut agar Negara ini cepat mengalami recovery yang menujukan hasil yang positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Ini masih jika ya? Karena saya masih melihat indikator lain selama masa pandemic covid-19 yaitu terkait Pertumbuhan Ekonomi. Kalopun lembaga atau badan penangan covid-19 dirombak, belum tentu ini yang menjadi alasan jokowi merombak kabinet. 

Seperti saya kemukakan di atas, dalamkeadaan covid-19, pemerintah bisa ekonomi Indonesia masih bertumbuh secara prlahan namun pasti. Nah  aspek ini juga perlu dilihat secara komprehenship.

Seperti kita ketahui, dan sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021 dan 5,2% pada tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global. Dan ternyata dalam masa pandemi covid-19 petumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan walau perlahan-lahan.

Untuk mem-breakdown pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat beberapa catatan :

• Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07 persen.
• Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen.
• Ekonomi Indonesia semester I-2021 terhadap semester I-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,51 persen.

Lalu bagaimana dengan kaminan pertumbuhan ekonomi diakhir tahun 2021 atau tahun 2021 yaitu 3,7%-4,5%?  Menurut menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa pemerintah memandang rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5% hingga 5,5% pada tahun 2022 merupakan asumsi yang secara potensial dapat dicapai. Asumsi ini akan sangat tergantung pada kemampuan menjaga penularan pandemi Covid-19. (kontan.co.id, 24/08/2021). Jadi kembali lagi ke masalah penanganan covid-19 atau pasca Covid-19 dan bagaimana percepatan recovery ekonomi masyarakat yang terdampak langsung terkait hal tersebut. 

Ia mengklaim pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen (yoy) menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang kuat dan dapat dicapai apabila Covid-19 dapat dikendalikan.

Jadi kalau dilihat dari upaya pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi perlu dihargai, sekalipun banyak pengamat mencibir dan mengkritik habis-habisan pemerintah dalam hal ini. 

Sehingga saya masih percaya Jokowi gak akan melakukan perombakan kabinet, hanya karena masalah covid-19, sekalipun pernah. Nah catatan di sini, bila menterinya lambat dan gak berjalan seirama dengan keinginan Presiden, ya bisa terjadi resuffle. 

---

Ok? Yuk  kita lihat indikator lainnya, yaitu dalam soal politik, sekalipun telintas gak ambil pusing relevansi Resuffle dengann pemilu serentak 2024 mendatang.

Tapi sebelumnya saya mengajak pembaca untuk melihat kembali sejarah perombakan kabinet oleh jokowi serta isu apa yang melatarbelakanginya. Dalam bagian ini, saya gak mau menengok kebelakang dan membahas alasan dibaliknya. Hanya Jokowi dan Wapresnya yang tahu.

Setelah Joko Widodo  terpilih sebagai presiden pada pada periode 2014-2019, Beliau terpilih kembali melalui Pilpres 2019  masa jabatannya yang kedua yang didampingi Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk periode 2019 hingga 2024 mendatang.

Nah sudah berapa kali selama masa kepemimpinannya, Jokowi melakukan perombakan kabinetbaik 2014-2019 dan 2019-2024? (Kompas.com 22/12/2020)

Reshuffle Pertama

Belum genap satu tahun menjabat sebagai Kepala Negara, pada 12 Agustus 2015, Jokowi mengganti tujuh posisi dalam kabinetnya :

• Menko Bidang Perekonomian
• Menteri PPN/Kepala Bappenas
• Menko Bidang Kemaritiman
• Menko Polhukam 
• Menteri Perdagangan
• Sekretaris Kabinet
• Kepala Staf Kepresidenan

Reshuffle Kedua 

Pada 27 Juli 2016, Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet. Ada pergantian 12 posisi menteri dan satu badan.

• Menteri Perhubungan
• Menteri PPN/Kepala Bappenas
• Menteri Keuangan
• Menteri Agraria dan Tata Ruang
• Menteri ESDM
• Menteri Perindustrian
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• Menteri Desa dan PDTT
• Menteri PAN-RB
• Menko Kemaritiman
• Menko Polhukam
• Menteri Perdagangan
• Kepala BKPM

Reshuffle Ketiga 

Pada 17 Januari 2018, Jokowi melakukan reshuflle untuk 3 posisi

• Menteri Sosial (Karena pengunduran diri)
• Kepala Staf Kepresidenan digantikan Moeldoko
• Koordinator Staf Khusus Presiden.

Reshuffle keempat

15 Agustus 2018, Jokowi melakukan reshuffle jilid empat untuk satu pos kementerian yaitu Menteri PAN-RB (Isu Partai Pendukung)

24 Agustus 2018, Jokowi kembali melantik menteri  Menteri Sosial (Menteri lama Terjerat Kasus Korupsi)

Reshuffle kelima

22 Desember 2020

• Menteri Sosial (Menteri lama Tersejart Kasus Korupsi)
• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Menteri Kesehatan
• Menteri Agama
• Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) -- Menteri Lama Terjerat Kasus Korupsi
• Menteri Perdagangan

Dhus, dari sejarah perombakan kabinet di atas, saya memang gak tampilkan nama menterinya. Tapi anda bisa meraba-raba atau mengingat-ingat kembali berbagai persoalan dibalik perombakan kabinet dari waktu kewaktu, sejak kepempimpinan  Jokowi pada periode pertama hingga kedua.

Saya akan berikan ringkasan statistik untuk melengkapi sejarah reshuffle kabinet di atas, sebagai data terkini.

• Pada Awal kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024, dilihat dari komposisi Menteri terdapat 53% dari unsur Profesional  dan dari Parpol 47%.
• Komposisi partai dukungan Kabinet Indonesia Maju sejak Agustus 2021 di DPR RI,  Pro-pemerintah: 471; Oposisi: 104 (Demokrat 54 dam  PKS 50)
• Komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju menurut partai : PDIP  (4 Menteri), GOLKAR (4 Menteri), PKB (3 Menteri), NASDEM (3 Menteri), Gerindra (2 Menteri) dan PPP (1 Menteri)
• Komposisi Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju : PDP (1 Wamen), Golkar (1 Wamen), PPP (1 Wamen), PSI (1 Wamen), PPI (1 Wamen)

Dari catatan ringkas tersebut, posisi partai pendukung pemerintah mendapat porsi dalam kementrian. Kecuali Partai Amanat Nasional, yang belakangan bergabung. Ada anggapan harusnya PAN mendapat porsi dalam kabinet. Kalau ini menjadi pertimbangkan Jokowi merombak kabinetnya, saya rasa gak deh, mau menggeser menteri dari kalangan profesional? Tunggu dulu Jokowi gak semudah itu melakukannya.

Apalagi batas Pemilihan Presiden atau Presidential Threshold untuk dapat mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 20% kursi DPR RI, atau setidaknya 115 kursi DPR RI.  Dimana PDI Perjuangan saat ini sudah memiliki 128 kursi di DPR RI, udah lebih lah, jadi apa tujuannya menter-menteri dari partai pendukung pemerintah ini? Apalagi yang bergabung. Apa dengan perombakan kabinet hanya untuk ikutan nebeng nanti jika PDIP mencalonkan calon presidennya atau menaikan akseptabilitas kader partai nanti dalam pemilu legislatif serentak ?  

Jadi apa urgensinya masyarakat mendesak Jokowi melakukan perombakan kabinet di sisa masa kepemimpinannya? Ini menurut saya lho ya.

1. Dapat terjadi perombagkan kabinet, namun tepatnya bisa jadi rotasi menteri bukan pada pergantian menteri. Kalau perombakan Badan dan satuan tugas bisa terjadi, dan dimungkinkan mengganti dengan orang yang baru. 
2. Perombakan kabinet akan dilakukan apabila memang terjadi lagi kejadian pidato "marah-marah" Presiden pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020, atau marah-marah lainnya dalam jenis sidang kabinet lainnya,  yang menurutnya pekerjaan para pembantunya gak ada progres signifikan yang dibuat dalam menanggulangi pandemi saat itu. Sehingga menteri yang tidak mendukung program prioritas Presiden dalam hal ini dapat saja terjadi pergantian. Namun sejauh ini dengan semakin menurunnnya kasus positif Covid-19 dan semakin besar wilayah di Indonesia berada dalam zona rendah reziko Covid-19. Jadi untuk alasan ini gak mungkin dilakukan perombakan kabinet. Kecuali perombakan badan, institusi atau satgas penangan Covid-19 sangat dimungkinkan.
3. Perombakan kabinet untuk mengakomodir unsur PAN, gak akan terjadi apalagi menjadi dasar pertimbangan presiden. Kalau iya, surprise buat saya, sebegitu pentingnya peran PAN dalamkoalisi Pemerintah hingga  menempuh politik dagang sapi.
4. Jika Presiden kuatir dan merombak kabinetnya, atas dasar  pertimbangan bahwa dalam dua tahun kedepan terdapat Rancangan Undang-Undang yang akan diuslkan pemerintah sebagai legasi Jokowi, dan memudahkan untuk lolos karena mendapat dukungan dari partai pendukung pemerintah termasuk PAN, sepertinya gak sepenting itu kali. Tanpa PAN pun, partai pendukung pemerintah masih mendominasi.
5. Sisa 3 Tahun ini, menteri teknis dan politisi lagi, mau buat apa coba? Kalo harus duduk belajar dan turun tangan di lapangan. Mikirnya pasti 2024. Cuman ya tergantung desakan dan bisikan juga. Kejadian ini bisa terjadi, karena pernah menteri profesional saja ada yang ketendang dari kabinet. 
6. Dalam Bidang Keamanan, Hukum dan HAM seperti hasil survey Poltracking Indonesia yang menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah paling tinggi di bidang politik dan stabilitas nasional, yakni 64,1 persen. Perombakan kabinet dapat terjadi hanya pada rotasi menter
7. Dalam bidang ekonomi, dengan upaya yang cukup significant dari kementerian dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan tentunya kontrbusi dari kementrian lainnya, masih menujukan usaha yang baik. Jadi jika terjadi perombakan kabinet atas dasar petimbangan ini, saya pikir gak akan terjadi.
8. Dari seluruh kementerian, untuk menteri dibawah Koordinator kementrian Bidang Perekonomian menurut saya sangat dimungkinkan karena terkait erat dengan program Presiden dalam penanganan Covid-19, pendidikan, kesehatan  dan masalah kesejahateraan masyarakat yang menurut saya menjadi tolak ukur untuk menujukan tingkat kepuasaan pemerintahan dan dapat menongkrak pertumbuhanekonomi. Tapi semua kembali ke hak prerogative presiden.
9. Jika perombangkan kabinet ini terkait dengan pemilu serentak 2024, gak perlu menjadi kekuatiran. Kecuali ada keinginan partai-partai untuk menampilkan jagoannya di kursi menteri untuk selanjutnya maju dalam pemilu serentak 2014, khususnya untuk pilpres. Jadi menurut saya gak akan mungkin, kecuali dalam prespektif lain, para pembisik (penasehat) Presiden melihat hal ini sebagai hal yang penting. Dan lagi-lagi Presiden ditelikung. 

Kalo ada permainan mafia di dalam tubuh kepresidenan, ini bisa menjadi masalah besar banget. Jokowi bisa ditekan untuk melakukan resuffle. Emang ada mafia di lembaga kepresidenan? Adalah...tebaik-tebak buah manggis deh. Lah itu yang desak dan membisik bukan mafia ya?

Nah lalu apa hubungannya dengan Mafia? Ini bagian seru kalo dibahas. Gak ukup hanya lewat tulisan. 

Dikutip dari buku Negara Mafia oleh Laode Ida (2010: 36), mafia merupakan suatu perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan di suatu negara, yang melakukan berbagai kejahatan atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan sering merugikan masyarakat dan Negara. Para mafia melakukan tindak kriminal dengan cara-cara yang tidak biasa dan sulit dideteksi oleh masyarakat biasa. (Kumparan 12 Juli 2021).

Kemudian, melalui artikel “Organized Crime Takes Office by Moisés Naím” Dalam politik, negara mafia adalah sistem negara di mana pemerintah terikat dengan kejahatan terorganisir sampai pada tingkat ketika pejabat pemerintah, polisi , dan/atau militer menjadi bagian dari perusahaan kriminal.

Jadi  jika tidak cermat dan teliti, maka akan sulit untuk memastikan orang yang berada dalam golongan mafia. Hal ini karena aktivitas yang mereka lakukan seolah normal-normal saja.

Melalui CNBC Indonesia, 11 Desember 2019, Menyebutkan bahwa Berkali-kali Presiden Joko Widodo menyinggung soal masalah pelik yang membuat RI terus defisit, yakni impor minyak yang terus membengkak. Jokowi meyakini soal impor minyak ini tak lepas dari masih adanya mafia migas.

Udah lama kan isu Mafia Migas itu, masih melalui CNBC hitungan tim reformasi tata kelola migas sewaktu membongkar praktik mafia migas di 2014-2015 lalu di tubuh Petral, diketahui para importir minyak ini bisa mendapatkan US$ 1 sampai US$ 3 dari tiap barel impor minyak ke Indonesia.

Nah lho masih ada prakteknya sampai sekarang. Sampai-sampai masih menjadi PR besar. Jadi  masih relefan dengan definisi yang di sebutkan di atas.

Apa cuman di Migas? Oh tidak.Melalui laman tempo.co (1/09/2021) Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Polri menindak tegas mafia obat Covid-19. Menurutnya, negara harus hadir dengan kekuasaannya untuk mengatasi persoalan tingginya harga dan kelangkaan obat di pasaran.

Bayangin aja, dalam masalah covid-19, yang membutuhkan penanganan bersama. Masih aja yang bermain. Kalau obat Covid-19 mencuat, lalu? Apakah gak dari dulu sudah bercokol mafia di bidang farmasi, tarulah obat sebagai contoh.

Mau contoh lain? Searching saja di mbah google.

Lalu kenapa mereka bertahan? Ya itu tadi defenisi di atas itu, jaringannya dari dalam pemerintah sendiri dan melibatkan institusi penting. Dan lagi-lagi praktiknya sulit dilacak, apalagi orangnya. Iya gak? Pantesnya di gebuk. Tapi kok masih bertahan ya?

Lalu kalo gitu apakah praktik (Negara) mafia juga melibatkan politisi gak? Ya terang, anda bisa menjawab sendiri. Justeru ini yang harus digebukin,  pasti ada cara untuk memberantas masalah mafia ini. 

Tapi dengan satuan khusus seperti mungki densus anti teror, pasukan siluman yang tak terdeteksi  yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Dan singkat dulu soal mafia ini, yang jelas- jelas sangat merugikan Negara dan raja tega gak peduli orang miskin. Mana peduli mereka? Jadi anda analisa dan simpulkan sendiri saja lah. Kenapa ini negara sekaya ini, masih tergolong negara berkembang atau miskin, gak usah di pelintir istilah dengan peringkat negara modern atau apa kek. 

Yang jelas negara ini miskin lebih celaka lagi dijajah oleh bangsa sendiri, si mafia kunyuk itu. Miris gak? Jadi ini harus diprioritaskan. Alat negara ada, dana alokasikan. Pasukan berani mati masih ada. Mau resuffle ratusan kali, kalo pimpinan gak bisa ngatasi bawahan dan ehemmmm ikut main, celaka. 

Dalam hal ini saya masih menggantungkan harapan sama TNI dan Polri, sekalipun ada oknum yang ikutan terlibat dalam praktek mafia, seperti korupsi dan narkoba tapi gak sebanding dengan sebgaian besar prajurit yang setia dan berani mati untuk nusa dan bangsa. Gilee... ayo siapkan barisan.  

Udah ya, terlalu panjang atikel ini, nanti dihubung-hubungkan aja sendiri penjelasan dari awal, ok? dan Renungin.  

Nah selanjutnya tibalah pada saran dan harapan saya pribadi. Boleh dong? Terutama kepada Bapak Presiden yang sangat saya hormati,

1. Jika gak perlu melakukan perombakan, lakukan sesuai hak bapak, bukan atas dorongan atau bisikan orang-orang terdekat Bapak yang banyak mengambil keuntungan politik, ketika bapak nanti gak lagi menjabat sebagai Presiden.
2. Jika perlu melakukan perombakan, lihat track record para menterinya pak.  Jangankan dia adalah sahabat atau orang dekat bapak yang dahulu bahkan mungkin hingga kini bapak percaya, bahkan saudarapun. Jika perlu dicopot jika sudah terbukti bayak indikasi ia "bersliat",  jangan diandalkan lagi. Dengar suara rakyat dan data-data yang disajika para pakar. Bapak harus jadi "Raja Tega" untuk melakukannya.
3. Bapak yang paling tahu laporan kinereja para pembantu bapak. Karena ini adalah periode terakhir Bapak menjabat, saya rasa tidak ada beban yang cukup berarti dalam hubungan personal dengan siapa saja. Hubungan bapak yang saya tahu adalah dengan seluruh rakyat, khususnya rakyat kecil yang lebih-lebih terdampak karena covid-19. Bapak adalah bapak kami semua, dan hati bapak ada pada rakyat. Untuk itu singkirkan pengaruh politik di pikiran bapak apalagi politik dagang sapi, jika diperlukan perombakan kabinet, lihatlah kementerian-kementerian yang memiliki raport merah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Tinggalkn legasi untuk pemerintah berikutnya.
4. Sekalipun menteri-menteri itu kelihatan jujur dan tulus, tapi dalam budaya timur baik secara pribadi maupun probadi mereka memperoleh privilege di masyarakat, dalam keperluan urusan apapun, baik dalam hal perusahaan sampai dengan travelling pun  hingga kegiatan sehari-hari di area publik atau pemerintah terendah di masyarakat secar taklangsung atau ada pun yang langsung memanfaatkannya, akan mendapatkan kemudahan itu ada.. Ini budaya pak, mereka ini yang menggerogoti hak-hak rakyat. 
5. Percaya gak pak? Bapak pasti percaya.  Untuk menjadi menteri dari unsur parpol,  memiliki peluang gak langsung memudahkan para kadernya di daerah untuk mengumpulkan dana, minimal untuk tujuan pemilu legeslatif, bisa juga kan pak?
6. Republik ini, banyak tersandra dengan para perampok. Semua laporan kepada bapak, asal bapak senang (ABS). Padahal para bandit dan mafia ini sudah lama bercokol di banyak kementrian dan sangat sulit diberantas, bahkan berstatus ASN pula dan punya kuasa pengguna anggaran. Ada sebuah cerita dari seorang menteri di periode sebelum bapak memimpin, kementerian penting di Republik ini. Sang menteri menjadi bercerita secara gak langsung kebetulan saya mendampingi salah satu tokoh perempuan di Indonesia. Beliau merasa stress karena ulah anak buahnya yang sudah karatan, menjalin kerjasama dengan para mafia sejak lama dan dilingkungan kementeriannya dianggap hal yang biasa. Sehingga bapak perlu menteri yang tangguh untuk memberantas para perampok dan mafia tersebut. 
7. Untuk melakukan hal ini pembertas praktek mafia (dalam segala hal, baik materi maupun kemudahan yang menguntungkan pribadi atau kerabat),  Bapak gak bisa sendiri dan andalkan orang-orang lama! Bila perlu dengan pasukan sendiri yang isinya sersan daripada mayor apalagi jenderal! Bapak dimungkinkan oleh undang-undang untuk melakuan hal ini.   
8. Bila ada keinginan yang kuat untuk membentuk tim pemberantas mafia, bukan semacam tim anti atau pemberantas pungli yang gak terdengar lagi. Akan tetapi tim yang berani bertindak dengan kewenangan khusus yang bapak berikan tanpa melanggar hukum dan tatanan peraturan perundang-undangan. Bentuk terobosan peradilan khusus untuk mereka ini, BAPAK JANGAN MENGANDALKAN KPK SAJA PAK!! Ini serius.
9. Saya juga sarankan, jangan hanya karena pertimbangkan menteri baru dari unsur parpol, mereka adalah para politisi dan menduduki kursi menteri membuka peluang mereka bekerja memanfaatkan kedudukannya. Saya yakinkian Bapak, kontribusinya pada Partai Politik melalui kedudukannya PASTI ADA!!  Dengan segala cara dan mengakali hukum. Sehingga yang bapak perlu memberantas adalah mata rantai mafia yang ada di seluruh kementerian teknis khususnya.  Bapak harus berani. Jangan percaya para politisi dan pengusaha besar yang menduduki jabatan menteri saat ini. Saya rasa Bapak lebih tahu dari kami semua.
10. Bapak kelihatan lembut, namun saya tahu Bapak memiliki prinsip dan keras. Hanya saja, (maaf) bapak kadang menyerah ketika ditekan oleh yang lebih tinggi, padahal bapak adalah orang nomer satu di Negara yang kita cintai ini.  Dan karena kepercayaan kepada orang sekitar para pembisik bapak,  Bapak kadang mengambil keputusan yang keliru.  Singkrikan mereka pak!
11. Semu ada resikonya, bahkan upaya pemaksulan. Jangan gentar pak. Sekalipun karena usaha bapak yang keras dan tegas di tahun-tahun terakhir memerintah akan mendapat cacian, ejekan yang lebih sadis lagi. Selama Bapak bersama Allah dan hati nurani rakyat di hati, pikiran dan tindakan bapak. Sejauh gak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Tinggalkan legasi (warisan) untuk generasi di masa depan
12. Lakukan kebijakan sesuai hak Bapak dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan, sekalipun gak popular asal bepihak pada rakyat dan kelangsungan bangsa. Wujudkan pembangunan yang merata agar dinikmati seluruh tumbah darah indonesia. 
13. Berantas semua organisasi yang memiliki tujuan menganggu Keutuhan NKRI dan Kelangsungan Bangsa Ini dan berusaha menggantikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
14. Gak ada manusia yang sempurna, namun bapak telah berbuat yang terbaik di Republik yang kita cintai bersama ini. Doa kami selalu untuk Bapak sekeluarga

Nah kan seperti mengajari ikan berenang dan kurang ajar nasehatin Presiden kan?. Mohon maaf kalau ada salah kata pak. Ini suara hati rakyat. eh kok rakyat, saya pribadi.. mungkin ada yang sama, tapi saya gak tau juga...... 

Udah ah, dah terlalu kepanjangan!.

Semoga menjadi perenungan bersama

Salam