Jejak Pemikiran Bung Hatta: Dari Demokrasi hingga Ekonomi Kerakyatan

Mohammad Hatta, atau yang akrab disapa Bung Hatta, adalah salah satu tokoh proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia yang pemikiran-pemikirannya memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut adalah beberapa pemikiran besar Bung Hatta yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia:

1. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Bung Hatta adalah perumus konsep "Kedaulatan Rakyat" yang menjadi dasar utama demokrasi Indonesia. Konsep ini menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, berbeda dengan konsep Volksouvereiniteit di negara-negara Barat yang hanya mencakup demokrasi politik. Kedaulatan rakyat yang digagas Bung Hatta mencakup demokrasi ekonomi, di mana rakyat memiliki hak dan peran aktif dalam perekonomian nasional.

Baca juga: Dari Keroncong hingga Metallica: Musik di Hati Para Presiden RI

2. Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi

Bung Hatta menekankan pentingnya ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Beliau percaya bahwa kemakmuran rakyat lebih penting daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Untuk mencapai hal ini, Hatta mempromosikan sistem koperasi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai perekonomian nasional yang maju dan mandiri

3. Implementasi Pancasila sebagai Norma Etis

Hatta menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran Pancasila sebagai ideologi negara telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Beliau menekankan pentingnya merumuskan Pancasila sebagai norma etis kehidupan warga negara Indonesia, yang dijadikan dasar dalam membina martabat bangsa di masa depan. citeturn0search3

Baca juga: "Ngak-Ngik-Ngok": Saat Soekarno Melawan Musik Barat

4. Demokrasi Kerakyatan

Baca juga: Musik dan Politik: Strategi Hegemoni di Era Orde Baru

Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah masa depan sistem politik Indonesia. Nilai-nilai demokratis dalam politik Hatta selalu bertumpu pada desa atau nilai demokrasi yang pro rakyat, yang tidak hanya mementingkan sekelompok elit, tetapi juga kesejahteraan seluruh rakyat. 

5. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pada tahun 1948, Hatta menyampaikan pidato berjudul "Mendayung Antara Dua Karang" yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia. Dalam pidato tersebut, Hatta menekankan bahwa Indonesia harus menjaga independensinya di tengah ketegangan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan tidak memihak pada blok manapun. Kebijakan ini dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif, yang berarti Indonesia bebas menentukan sikapnya dan aktif berperan dalam percaturan politik internasional demi kepentingan nasional. 

Pemikiran-pemikiran Bung Hatta tersebut telah memberikan landasan kuat bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal demokrasi, ekonomi, implementasi Pancasila, dan politik luar negeri.