Alasan diganti: Banyak pihak (terutama Sekutu) meragukan apakah Indonesia demokratis. KNIP mendesak sistem parlementer agar kabinet bertanggung jawab ke parlemen, bukan semata presiden. Maka kabinet ini berubah jadi parlementer.
Kabinet Sutan Sjahrir I (14 November 1945 -- 12 Maret 1946)
Kabinet parlementer pertama, dipimpin tokoh muda Sutan Sjahrir. Ia dianggap pandai berdiplomasi di mata internasional.
Alasan diganti: Banyak tekanan dari kelompok oposisi dalam negeri, khususnya mereka yang tidak sepakat dengan pendekatan diplomasi Sjahrir terhadap Belanda. Dukungan politik di KNIP melemah, sehingga kabinet jatuh.
Kabinet Sutan Sjahrir II (12 Maret -- 2 Oktober 1946)
Dibentuk kembali karena Sjahrir masih dipercaya sebagian besar kelompok politik.
Alasan diganti: Terjadi penculikan Sjahrir oleh kelompok oposisi yang tidak setuju dengan arah politiknya. Walau berhasil selamat, posisinya semakin goyah.
Kabinet Sutan Sjahrir III (2 Oktober 1946 -- 27 Juni 1947)
Mencapai kesepakatan dalam Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947). Perjanjian ini mengakui de facto wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatra, dan Madura.
Alasan diganti: Linggarjati dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Dukungan politik pada Sjahrir hilang, partai-partai menarik diri.
Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947 -- 11 November 1947)
