Praktik korupsi yang begitu massif dan sistematis di hampir semua tingkatan birokrasi dan pemerintahan di Indonesia, mengindikasikan adanya asosiasi diferensial baik secara vertikal maupun horizontal di antara para pelakunya.
Tidak sulit untuk menemukan bahwa pejabat tinggi cenderung berinteraksi intensif dengan pejabat tinggi lainnya dan melakukan praktik korupsi bersama-sama. Demikian pula adanya transfer pengetahuan tentang cara melakukan korupsi dari generasi pejabat senior kepada juniornya. Mereka belajar teknik dan cara merasionalkan perilaku korupsi melalui asosiasi dan interaksi intensif ini.
Dalam teorinya, Sutherland merumuskan 9 proporsi yang menjelaskan mekanisme terbentuknya perilaku kriminal dan menyimpang melalui proses belajar difensial dalam asosiasi personal:
- Perilaku kriminal diperoleh melalui interaksi/komunikasi. Perilaku korup pejabat publik diperoleh dari proses interaksi dan komunikasi dengan rekan-rekan sesama pejabat maupun atasannya yang korup.
- Perilaku kriminal dipelajari dan diperkenalkan selama masa pergaulan personal. Korupsi yang dilakukan pejabat publik turut dipengaruhi dan dipelajari dari lingkungan kerja dan pergaulannya sehari-hari. Â
- Bagian penting proses pembelajaran terjadi dalam kelompok personal yang intensif. Interaksi dan asosiasi yang kuat dan intens dengan kelompok birokrat korup akan semakin memperkuat proses pembelajaran tersebut. Â
- Teknik melakukan kejahatan dipelajari melalui asosiasi difensial. Trik dan cara melakukan korupsi juga turut dipelajari pejabat publik dari lingkungannya.
- Arah motivasi ditentukan oleh definisi hukum yang negatif & positif. Sikap toleran terhadap suap dan KKN mendorong perilaku koruptif.
- Seseorang menjadi delikuensi tergantung pada frekuensi asosiasi diferensial melebihi asosiasi konformis. Semakin sering dan intensif bergaul dgn kelompok korupsi, maka makin tinggi kemungkinan meniru perilaku tersebut.
- Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas. Semakin sering, lama, prioritas dan intensitasnya, maka perilaku korupsi makin mungkin diperoleh individu tersebut.
- Proses terjadinya perilaku kriminal melalui asosiasi diferensial adalah mirip dengan proses belajar konformitas. Keduanya diperoleh melalui interaksi dan asosiasi social.
- Walaupun sebab musabab awal perilaku kriminal dapat disebabkan kondisi patologis/biologis, namun perilaku kriminal itu sendiri dipelajari. Meski terkait motif ekonomi, perilaku korupsinya sendiri harus dipelajari dari lingkungan.
Mengacu 9 proporsi Sutherland di atas, jelas terlihat bahwa faktor lingkungan dan asosiasi dengan kelompok korup memiliki andil besar terhadap pembentukan perilaku koruptif pejabat publik di Indonesia. Oleh karena itu komitmen reformasi birokrasi dan sistem yang kondusif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) menjadi keniscayaan untuk memutus rantai praktik korupsi yang sudah sistemik dan meluas di Indonesia saat ini.
Contoh Kasus Korupsi di Indonesia
Salah satu kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi e-KTP senilai Rp2,3 triliun oleh mantan dirut PT Pegadaian, Irman Zahiruddin dan rekan-rekannya di Kemendagri pada 2012-2013. Dalam kasus ini, Irman melakukan korupsi anggaran lewat pengadaan proyek e-KTP.
Berdasarkan teori asosiasi diferensial, terjadinya perilaku koruptif Irman dipengaruhi oleh lingkungan di tempatnya bekerja. Praktik suap dan korupsi pengadaan barang sudah lazim terjadi di lingkungan Kemendagri dan Pegadaian tempatnya bernaung. Interaksi dan asosiasi Irman dengan rekan-rekan seprofesi yang korup inilah yang turut membentuk pemikiran dan mempengaruhi perilakunya.
Berdasarkan teori asosiasi diferensial, terjadinya perilaku koruptif Irman dipengaruhi oleh lingkungan di tempatnya bekerja. Praktik suap dan korupsi pengadaan barang sudah lazim terjadi di lingkungan Kemendagri dan Pegadaian tempatnya bernaung. Interaksi dan asosiasi Irman dengan rekan-rekan seprofesi yang korup inilah yang turut membentuk pemikiran dan mempengaruhi perilakunya.
Sebagaimana konsep teori Sutherland, pengaruh lingkungan kerja yang korup akan sangat kuat apabila seseorang memiliki intensitas interaksi dan kedekatan yang tinggi dengan kelompok koruptor tersebut. Intensitas dekat Irman dengan jaringan suap Kemendagri diduga turut memperkuat perilaku koruptifnya dalam kasus pengadaan e-KTP senilai triliunan ini.
Contoh ini memperlihatkan bahwa, sebagaimana perspektif teori asosiasi diferensial, perilaku kriminal termasuk korupsi dipengaruhi dan dipelajari dari lingkungan sosial pelaku. Lingkungan kerja kondusif KKN yang tercipta di Kemendagri dan Pegadaian mendorong Irman yang awalnya bersih menjadi koruptor ulung.
Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dari reformasi lingkungan kerja dan birokrasi yang kondusif korupsi serta pendidikan budaya etis sejak dini. Hal ini akan meminimalkan terbentuknya perilaku koruptif akibat lingkungan dan interaksi sosial yang salah.
