Nadiem dan Tom, dua teknokrat independen yang kini jadi tersangka. Pola lama terulang, publik patut curiga: kebetulan atau permainan kekuasaan?
Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kasus korupsi Tom Lembong dapat abolisi karena tidak ada mens rea. Benarkah?
Jokowi akui perintah impor gula pada Tom Lembong, tapi setelah semua usai. Publik bertanya: kenapa baru sekarang?
Polemik Abolisi dan Amnesti yang dikeluarkan Prabowo menyeret nama Jokowi. Kok bisa?
Tom Lembong menerima abolisi tapi dia lalu menuntut hakim yang mengadilinya. Wajar atau kontradiktif?
Lebih dari itu, kasus ini telah sukses mengantarkan pemahaman tentang mens rea dan abolisi ke tengah masyarakat
Impor gula era Tom Lembong diperdebatkan, kebijakan darurat atau kesalahan masa lalu?
Hidup tak perlu berlari, cukup berjalan saja, karena hidup bukan pelarian melainkan sebuah perjalanan. (Harun Masiku)
Belakangan ini, pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto pada Juli 2025 lalu menjadi perbincangan hangat, terutama terka
“Kalau kau susah menundukkan lawanmu, maka jadikan dia temanmu”
Tom Lembong harus membatalkan upaya menuntut dan melaporkan hakim. Fokus Energi untuk Merubah
Koruptor yang dengan senang hati bersedia menerima pengampunan bahkan berterimakasih atas ampunan tersebut berarti mengaku bersalah
Senyum Tom Lembong jadi respons atas pengakuan terlambat Jokowi soal kebijakan impor gula; sebuah validasi yang datang usai ia jalani proses hukum.
Ketika nama Tom Lembong dikaitkan dalam pusaran perkara hukum, publik terkejut bukan hanya karena figurnya, tetapi juga karena munculnya wacana pember
Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH, memberikan pandangannya terkait pemberian abolisi bagi Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto oleh Presiden.
Abolisi Tom Lembong dan laporan etik hakim membuka refleksi publik soal integritas hukum dan kepercayaan pada keadilan.
angkah Politik abolisi gaya Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, sangat mengagetkan publik bahkan “men
Drama Abolisi dan Amnesti Politik 2025 ini menjadi ujian bagi pemerintahan baru dalam menyeimbangkan tujuan rekonsiliasi politik.
Rekonsiliasi atau kooptasi? Abolisi Tom dan amnesti Hasto jadi panggung kekuasaan Prabowo yang bungkus politik dengan citra pemersatu.
Amnesti dan abolisi, dua kewenangan Presiden RI dalam hukum pidana, memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan rekonsiliasi nasional.
