Negeri ini masih harus berjuang mewujudkan ketenteraman lewat tata kelola negara yang baik. Perlu belajar dari filsuf Immanuel Kant.
Jalan digali silih berganti, ditutup asal-asalan, saluran rusak, kabel tak jelas direlokasi—modernitas yang diwarisi justru ketidaknyamanan.
Transformasi digital membuka ruang baru bagi partisipasi publik di Indonesia. Dari e-musrenbang hingga platform aduan warga, teknologi memberi peluang
Penolakan transmigrasi di Kaltara menguat. Isunya bukan sekadar pindah penduduk, tapi hak adat, tata kelola, dan lingkungan.
Minim pengawasan, proyek desa senilai miliaran di Sampang terancam tak tepat sasaran. Siapa seharusnya bertanggung jawab?
Figur karismatik bukan jaminan demokrasi. Ketika sistem dikesampingkan, kita hanya mengulang masa lalu dalam kostum modern.
Penerapan prinsip-prinsip good governance melibatkan dan memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah upaya pemerintah untuk menciptaka
Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi—ia merusak fondasi sosial, menghambat pembangunan, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pengawasan daerah bukan sekadar kontrol, tapi kunci akuntabilitas dan pembangunan berkelanjutan yang bersih, transparan, dan dipercaya rakyat.
Gedung mewah berdiri, tapi sampah tetap menumpuk. Apakah pembangunan kita benar-benar untuk semua, atau hanya untuk yang terlihat?
Apapun ideologi yang mendasari, apapun jenis kebijakan publik, intinya adalah penciptaan nilai-nilai.
Membayangkan sebuah permainan kuis seperti “Who Wants to Be a Millionaire” dimana setiap peserta harus menjawab pertanyaan demi pertanyaan, naik level
Pendekatan hukum menjadi penting, tetapi juga harus dibarengi reformasi struktural pengelolaan parkir.
ppn12% dibatalkan, investor asing jadi tambah ragu untuk investasi di indonesia, masalah besar dalam regulasi di indonesia!
E-government membawa transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan, memperkuat partisipasi publik melalui teknologi digital.
Tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun secara berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Diakui atau tidak, dibalik romantisasi kota Bandung di media sosial juga penghargaan dan gelar yang didapatnya
"Transformasi Administrasi Negara: Mewujudkan Good Governance untuk Indonesia yang Lebih Baik"
Generasi muda hadir dengan solusi kreatif yang mampu mereformasi birokrasi kaku, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel & responsif
