Baru-baru ini di Jawa Timur, Tim Ombudsman RI mewakili Jatim mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa, 30 Juli 2024 untuk melakukan penilaian terha
Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur melakukan penilaian mendetail terhadap layanan publik di Polresta Malang Kota.
Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur melakukan penilaian terhadap layanan publik di Polresta Malang Kota pada Selasa (30/7).
Harapan masyarakat Palembang dapat menikmati fasilitas penerangan jalan yang lebih baik dan memadai.
Oleh : Diva Nabila Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin JambiLayanan publik yang berkualitas dapat diindikasikan
LPN Sungguminasa terima Kunjungan Ombudsman RI, Tinjau Fasilitas Pelayanan Publik
Peran Ombudsaman dalam Pelayanan Publik
Pengawasan Ombudsman Perwakilan NTB terhadap penyelenggaran program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
Ombudsman RI catat kerugian Rp 484,4 miliar di sektor keuangan, 2021-2024, menyoroti perlunya pengawasan efektif oleh OJK.
BPD, Kepala Desa dan perangkat desa harus memahami setiap aturan dan kebijakan itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasca UU Kesehatan 17/2023, peranan Majelis Disiplin Profesi tidak jauh berbeda dengan sebelumnya & tertutup kemungkinan membentuk Pengadilan Medis
Tekankan Integritas, Jajaran Lapas Narkotika Samarinda Hadiri Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Oleh Ombudsman
Sepuluh Malaadimistrasi Dalam Pelayanan Publik yang harus diketahui.
Rupbasan Surabaya Terima Kunjungan Ombudsman RI Dalam Rangka Pengawasan Pelayanan Publik
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan
Kembangkan Pelayanan, Rutan Bangil Kanwil Kemenkumham Jatim Sambut Hangat Ombudsman Pusat Tinjau Pelayanan Publik
Banda Naira, INFO_PAS - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H
Website Lapor Ombudsman Sebagai Contoh Pemaksimalan Teknologi
Fungsi Pengawasan Ombudsman dalam Mengawasi Pelayanan Publik yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Manajemen Pelayanan Publik telah ditentukan dan dirancang oleh pemerintah sehingga memiliki standar sendiri yang telah ditentukan secara hukum.
