Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kabupaten Sigi yang diajukan pasangan Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Se
Sengketa Pilkada Nias Selatan terkait dugaan ijazah palsu oleh Sokhiatulo Laia, diajukan Idefol ke MK untuk pembatalan hasil pemilu dan pemilu ulang.
Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gebrakan besar dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden, atau yang biasa disebut presidensial
Penghapusan presidential threshold 20% membuka jalan bagi demokrasi inklusif dan persaingan sehat, menciptakan harapan baru bagi politik Indonesia.
Pakar Hukum Tata Negara Umsida sebut kebijakan presidential threshold memang tak inkonstitusional, ini alasannya
Kamis, 2 Januari 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyebutkan bahwa Pasal Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilih
Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya b
MK hapus presidential threshold apakah ini Demokrasi atau ancaman polarisasi politik ? begini penjelasannya
Jakarta -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan pengujian materiil terkait Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Jakarta -- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan saat menggelar sidang pengujian materiil terkait Pasal 218 dan 219 dalam Undang-Undang Nom
Keputusan MK menghilangkan presidential Threshold mengundang kontroversial mengenai peran MK, menguji atau membuat UU?
MK Resmi Menghapus Presidential Threshold Dan Berakhirnya Privilege Partai Besar
MK menghapus presidential threshold, membuka peluang semua partai mencalonkan presiden, menciptakan kompetisi lebih luas dan demokrasi yang inklusif.
Jika saya menjadi presiden, janji normatif seperti mensejahterakan rakyat, memberantas korupsi, hingga pendidikan dan kesehatan gratis tentu menjadi
Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Kamis (2/1/2025). (Foto Humas MK/Bayu)JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi&n
Pada Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pusat perhatian karena putusan kontroversial terkait batas usia calon wakil presiden
"Revisi UU MK: Transparansi minim, independensi terancam. Apakah Mahkamah Konstitusi masih mampu netral, atau justru menjadi alat politik? Temukan jaw
FKJ-Nur, secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palopo
Proses penyelesaian sengketa di MK ini ibarat arena peperangan validitas bukti-bukti. Semuanya harus konkret dan valid agar dapat diandalkan dalam per
Pembaca akan memahami revisi UU MK di Indonesia, dengan argumen pro dan kontra.
