Mohon tunggu...
#mk
Omnibus Law Cipta Kerja, Untuk Siapa?
Misbahul Ulum
Misbahul Ulum
12 Oktober 2020 | 2 minggu lalu

Omnibus Law Cipta Kerja, Untuk Siapa?

Ada beberapa pejabat termasuk anggota DPR RI yang akhirnya menyuruh masyarakat untuk membaca UU Ciptakerja secara utuh

Politik
258
13
0
Yessi Tania
Yessi Tania
18 September 2020 | 1 bulan lalu

Progres Pembahasan RUU Cipta Kerja

Omnibus Law RUU Cipta Kerja diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia

Politik
25
1
0
JIka Omnibus Law Siap untuk Disahkan, Siapkah Pula untuk Dijudicial Review-kan?
Tamita Wibisono
Tamita Wibisono
03 September 2020 | 1 bulan lalu

JIka Omnibus Law Siap untuk Disahkan, Siapkah Pula untuk Dijudicial Review-kan?

Judul tulisan ini saya buat tidak untuk mendahului takdir. Namun ibarat hendak memainkan jurus perlawanan, maka hendaknya wajib memasang kuda-kuda den

Politik
157
6
3
Berdemo Kala Pandemi Covid-19, Siap-siap Klaster Baru Muncul
M. Ali Amiruddin
M. Ali Amiruddin
20 Agustus 2020 | 2 bulan lalu

Berdemo Kala Pandemi Covid-19, Siap-siap Klaster Baru Muncul

Data perkembangan kasus terkonfirmasi covid-19 positif perhari  2020 (Sumber: Covid19.go.id, screenshoot 20 Agustus 2020)Beberapa hari ini kita b

Humaniora
56
4
1
Pembentukan Provinsi Madura, Apa Kabar?
Suwarnadwipa
Suwarnadwipa
27 Juli 2020 | 3 bulan lalu

Pembentukan Provinsi Madura, Apa Kabar?

Pulau Madura atau dikenal juga dengan sebutan pulau garam saat ini termasuk kedalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Di pulau ini terdapat e

Politik
125
7
1
Reformasi Wibawa Mahkamah Konstitusi
Ricky Donny Lamhot Marpaung
Ricky Donny Lamhot Marpaung
20 April 2020 | 6 bulan lalu

Reformasi Wibawa Mahkamah Konstitusi

hidayatullah.comPembahasan revisi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tengah digodok dalam

Politik
126
7
1
Susy Haryawan
Susy Haryawan
14 April 2020 | 6 bulan lalu

Din Syamsudin dkk Perlu Lebih Jeli Membaca Rekam Jejak Jokowi dan Politikus ini

Din Syamsudin dkk Perlu Lebih Jeli Membaca Rekam Jejak Jokowi dan yang iniCukup menarik apa yang dilakukan Din Syamsudin dan kawan-kawan mengajukan uj

Politik
1253
19
8
Ketika Sidang di Mahkamah Konstitusi Dianggap Solusi
Surobledhek
Surobledhek
07 Maret 2020 | 7 bulan lalu

Ketika Sidang di Mahkamah Konstitusi Dianggap Solusi

Yang lebih membuat kita miris adalah ketika terjadi salah ketik pada produk undang-undang yang telah disahkan.

Politik
120
39
5
Putusan MK Nomor 55: Pemilu Selanjutnya Tetap Serentak
Andang Masnur
Andang Masnur
27 Februari 2020 | 8 bulan lalu

Putusan MK Nomor 55: Pemilu Selanjutnya Tetap Serentak

Tidak banyak yang tahu bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi baru saja membacakan putusan atas pengajuan permohonan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi

Politik
327
39
5
Ketika KPK Sedang "Mati Suri", Kangen Kabar OTT KPK
Yupiter Gulo
Yupiter Gulo
09 Desember 2019 | 10 bulan lalu

Ketika KPK Sedang "Mati Suri", Kangen Kabar OTT KPK

Apakah Anda kangen dengan kabarnya OTT KPK? Mungkin saja tidak kangen ya, bahkan mungkin sudah banyak orang melupakannya. Dan apa yang selama ini di k

Politik
43
39
5
Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Indonesia
Ari Sony
Ari Sony
06 November 2019 | 11 bulan lalu

Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Indonesia

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan secara resmi tentang Perppu KPK, karena menurut Presiden masih ada uji materi tentang

Politik
347
39
5
Ricky Donny Lamhot Marpaung
Ricky Donny Lamhot Marpaung
09 Oktober 2019 | 1 tahun lalu

Judicial Review, Benteng Terakhir Mahkamah Konstitusi

      Seringkali kita mendengar istilah judicial review atau kita kenal pengujian undang-undang. Tata pelaksanaan tahapan perkara judic

Politik
564
39
5
Jika Revisi UU KPK Disahkan, Mas Say: Perppu atau Biar Senasib UU BHP Uji Materi di MK
Mas Say
Mas Say
17 September 2019 | 1 tahun lalu

Jika Revisi UU KPK Disahkan, Mas Say: Perppu atau Biar Senasib UU BHP Uji Materi di MK

JEDA WAKTUMasih ada waktu, jika Presiden menarik Surpres agar pembahasan Revisi UU KPK tidak dilanjutkan. Agar segera berhenti. Tidak sampai pada sida

Politik
36
39
1
RKUHP Terancam Batal Disahkan Menjadi UU Tahun Ini
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi
29 Agustus 2019 | 1 tahun lalu

RKUHP Terancam Batal Disahkan Menjadi UU Tahun Ini

DPR dan pemerintah menargetkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat diketok/disahkan menjadi UU pada September mendatang atau peri

Politik
111
2
1
Refleksi HUT Ke-74 RI, Benarkah Hukum Sudah Memerdekakan Rakyat?
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi
16 Agustus 2019 | 1 tahun lalu

Refleksi HUT Ke-74 RI, Benarkah Hukum Sudah Memerdekakan Rakyat?

Ilustrasi hukum: elshinta.comSetiap menjelang perayaan HUT RI 17 Agustus, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan bersama DPR dan

Politik
45
2
1
Mungkinkah Mantan Narapidana Jadi Menteri dan Presiden?
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi
07 Agustus 2019 | 1 tahun lalu

Mungkinkah Mantan Narapidana Jadi Menteri dan Presiden?

Ilustrasi Narapidana: grid.idMantan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan narapidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau BTP digadang-ga

Politik
910
3
1
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi
02 Agustus 2019 | 1 tahun lalu

Rakyat Disalahkan Pilih Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Dua hari yang lalu saya menulis di kompasiana dengan berjudul "Mustahil Cegah Mantan Narapidana Koruptor maju Pilkada". Pasalnya, konstitusi membolehk

Politik
75
3
1
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi
31 Juli 2019 | 1 tahun lalu

Mustahil Cegah Mantan Narapidana Korupsi Maju Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa mencalonkan diri dalam Pe

Politik
223
1
1
Foto Editan Caleg di Era Digital, Pemenangan Suara, Estetika, dan Etika
Leya Cattleya
Leya Cattleya
14 Juli 2019 | 1 tahun lalu

Foto Editan Caleg di Era Digital, Pemenangan Suara, Estetika, dan Etika

Evi dituduh mengedit foto "terlalu cantik" pada kertas suara pemilu. perdebatan muncul. Bahkan, Evita Apita Maya dituduh tidak jujur karena mengubah f

Politik
7029
50
33
Susy Haryawan
Susy Haryawan
05 Juli 2019 | 1 tahun lalu

Prabowo, Siapa yang Mempermalukannya?

Siapa Mempermalukan Prabowo?Ada yang berinisiatif membuat KTP --PS dengan besaran beaya antara Rp.20.000,00 hingga Rp. 90.000,00-an. Ide bagus melihat

Politik
1606
19
5