Krisis Demokrasi Prosedural di IndonesiaIndonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin kesamaan hak,
Arah baru atau Peluang baru? : Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
MK batalkan kewajiban iuran Tapera, pekerja kini bebas memilih ikut tanpa terbebani pungutan ganda.
Bayangkan sebuah debat, apakah gelar sarjana harus jadi syarat mutlak untuk memimpin negeri? Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menutup pintu itu lagi
Jember -- Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember kembali menggelar Seminar Nasional bertajuk "22
Mengapa Indonesia Tidak Bisa Memproses Presiden yang Diduga Merusak Demokrasi, Sementara Korea Selatan dan Brasil Bisa?PendahuluanDalam beberapa tahun
Pendidikan dasar gratis telah lama didambakan masyarakat, kini ditegaskan MK. Namun, bagaimana tantangan pelaksanaannya?
"Mochi mk 102"Adalah kue penyelamat hidup keluarga kami, darinya bisa dikais rupiah demi rupiah untuk beli beras, lauk, dan bensin"Mochi mk 102"Dengan
MK melarang wakil menteri rangkap jabatan demi cegah konflik kepentingan dan menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
JAYAPURA - Rekapitulasi perhitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua ditingkat provinsi telah usai. Komi
Ir. Ali Wongso Ketum SOKSI : Putusan MK 135/2024 Menyalahi UUD 1945, DPR dan Presiden Wajib Tegaskan Sikap Demi Negara
Pemerintah Jangan Main-Main Dengan Regulasi Pemilu. Itu menjadi salah satu pesan dalam diskusi politik yang digelar oleh Partai Gema Bangsa di Jakarta
Ketegangan pasca putusan MK soal pemisahan Pemilu, telah memicu berbagai opini di masyarakat.. simak.
Analisis hukum tata negara terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu.
Ini adalah bentuk resistensi politik terhadap perubahan yang dianggap merugikan kepentingan kekuasaan.
Putusan MK awal 2025 mengguncang sistem hukum Indonesia. Kini, UU MK, Pemilu, dan ITE diuji: penyempurnaan hukum atau manuver politik kekuasaan?
Keputusan MK Mengundang kontroversi. Mengapa?
Pasca putusan MK terkait pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional, apakah ini melanggar konstitusi?
Demokrasi sejati menuntut lebih dari sekedar stabilitas—ia menuntut partisipasi, transparansi, dan keberanian untuk tunduk pada suara rakyat
