Rekonstruksi Demokrasi Lokal di Indonesia: Telaah Kritis Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024

Demokrasi sejati menuntut lebih dari sekadar stabilitas--- ia menuntut partisipasi, transparansi, dan keberanian untuk tunduk pada suara rakyat

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 menguji konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut:

*Masa jabatan kepala daerah & anggota DPRD

*Mekanisme perpanjangan jabatan tanpa pemilu langsung

Baca juga: Dunia Tegang & PBB Emosional di Tengah Krisis Nuklir

*Pengaturan transisi menuju Pemilu Serentak 2029

Pemohon (beberapa kepala daerah & anggota DPRD aktif) meminta agar masa jabatan mereka bisa diperpanjang jika pemilu serentak belum diselenggarakan, tanpa perlu penunjukan penjabat.

Isi Pokok Putusan MK

1.MK Menyatakan Konstitusional Bersyarat bahwa: "Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD boleh dilakukan tanpa pemilu, jika secara teknis, politik, dan hukum tidak memungkinkan pelaksanaan pemilu tepat waktu."

Baca juga: Refleksi Tanpa Kedalaman: Politik Narcissus dan Krisis Demokrasi Emosional di Era Digital

2.Tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama:

Baca juga: Demokrasi dan Politik Indonesia dalam Cengkeraman AI

*Pemerintah & KPU transparan soal alasan penundaan.

*Masa perpanjangan bukan untuk kepentingan politik individu.