Pemilu adalah sarana pengejawantahan demokrasi di Indonesia, tapi apakah sistem serentak sudah selaras dengan prinsi kemanusiaan?
Bayangkan sebuah debat, apakah gelar sarjana harus jadi syarat mutlak untuk memimpin negeri? Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menutup pintu itu lagi
*)Ketika Penjelasan UU Jadi Celah: Ancaman Demokrasi dalam Inkonsistensi Jabatan Sipil TNI-Polri-------Di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, saksi ahli
Korupsi Fenomena Global? Menimbang Ulang Pernyataan Hasto Kristiyanto di Mahkamah KonstitusiDi ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/8/202
Prof. Yusdani ungkap urgensi pembentukan Pengadilan Niaga Syariah untuk keadilan ekonomi syariah dan profesionalisme hakim di Indonesia.
Demokrasi elektoral di Indonesia mengalami babak baru sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 yang mengoreksi skema
Dengan begitu, reformasi sistem pemilu bukan sekadar soal kotak suara dan jadwal, tapi tentang meletakkan fondasi yang kokoh bagi demokrasi Indonesia
Hukum acara di MK adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara beracara dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan MK sesuai UUD 1945.
Menelusuri perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia: dari kolonialisme hingga reformasi menuju peradilan yang independen dan konstitusional.
Kemenangan pemilih rasional melawan politik transaksional
Presidential Threshold dihapus! Bagaimana dengan demokrasi indonesia kedepannya? Simak pembahasannya dalam artikel berikut.
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan bagi lulusan sarjana keperawatan non-profesi untuk diakui eksistensinya sebagai perawat teregistrasi
Dirgahayu 52 Tahun PDI PerjuanganLahir Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973, penggabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI
Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gebrakan besar dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden, atau yang biasa disebut presidensial
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus ambang batas presidensial 20% merupakan momen penting bagi politik Indonesia
Semoga dengan adanya putusan ini membawa angin segar untuk Demokrasi negara ini menjadi jauh lebih sehat dari yang sudah-sudah.
Webinar Konstitusi UIN Malang & MK: Politik Hukum Pemilu dan Dampaknya Terhadap Demokrasi
Dari Komika Hingga Sutradara Unjuk Rasa, Ada Apa ? Kawal Putusan MK
Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan polemik Keputusan Baleg (Badan Legislasi) DPR RI yang menyetujui Putusan Mahkamah Agung (MA)
Organisasi yang berkomitmen memperluas akses karier bagi pekerja dengan keterampilan melalui jalur alternatif, bukan hanya berdasarkan gelar sarjana.
