Semangat pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia memang patut diapresiasi. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan. Mulai dari peningkatan kesejahteraan pendidik, perbaikan kurikulum, hingga penyiapan pendidik berkualitas.
Untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas pendidik, pemerintah telah mengupayakan beberapa hal. Di antaranya melalui akun belajar.id, program guru penggerak, dan yang terkini adalah pelaksanaan program pendidikan guru atau PPG.Â
PPG terdiri atas dua kategori, yaitu PPG Dalam Jabatan bagi para guru yang sudah terdaftar di dapodik dan PPG Prajabatan bagi para calon guru atau guru yang belum terdaftar di dapodik. Tulisan singkat ini akan mengulas PPG Prajabatan.
Pemerintah telah menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki dunia pendidikan lewat PPG Prajabatan. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan pemerintah. Bahwa setelah ini akan banyak guru yang purna tugas maka melalui PPG Prajabatan pemerintah berusaha menyiapkan calon-calon guru pengganti yang berkualitas.
Untuk PPG ini, pemerintah menyiapkan beasiswa penuh, yaitu sebesar delapan juta rupiah per mahasiswa yang dibayarkan ke LPTK sebagai biaya kuliah. Melihat besarnya dana itu maka sangat logis bila pemerintah melakukan seleksi yang cukup komprehensif dalam merekrut calon peserta PPG.
Rekrutmen dimulai dari seleksi administrasi secara online, tes substantif secara offline, dan wawancara secara online. Setiap calon mahasiswa PPG harus melewati semua tahapan itu.
Sayangnya, kesungguhan pemerintah itu masih menyisakan sejumlah ruang kosong. Hal itu dapat terlihat jelas mulai dari tes substantif. Pada soal tes tersebut, masih banyak kesalahan ketik.
Mungkin saja itu kesilapan semata. Tanpa ada unsur kelalaian. Namun, ketika masuk ke proses pembelajaran, berbagai ruang kosong itu semakin terlihat jelas.
Pertama, meskipun PPG Prajabatan ini dilaksanakan secara offline, namun pemerintah tetap menggunakan aplikasi learn management system atau LMS sebagai media belajar.
Kedua, LMS yang dipakai dalam pembelajaran PPG Prajabatan sebenarnya untuk PPG Dalam Jabatan. Hal itu tampak jelas dari RPS hingga soal-soal yang ada dalam LMS.
Ketiga, tidak ada sosialisasi sebelumnya terkait penggunaan LMS. Akibatnya, baik mahasiswa maupun dosen mengalami kebingungan saat hendak mengoperasikannya. Itu sangat mengganggu proses pembelajaran.
