Penelusuran terhadap praktik global menunjukkan bahwa pendekatan yang paling efektif dalam menangani kenakalan remaja adalah yang multidimensional, komprehensif, dan berfokus pada rehabilitasi. Program-program di Finlandia dan Jepang, misalnya, lebih menekankan pada intervensi dini, konseling intensif, pelibatan keluarga, dan komunitas, serta reintegrasi ke masyarakat.
Program serupa barak militer di beberapa negara memang terbukti dapat mengurangi angka residivisme ketika didesain dengan komponen terapeutik yang kuat. Namun, program-program ini tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari sistem rehabilitasi yang lebih luas dan tersambung dengan layanan pendampingan pasca-program.
Memadukan Pendisiplinan dan Pemberdayaan
Tantangan bagi kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi adalah bagaimana menciptakan program yang tidak sekadar mendisiplinkan, tetapi juga memberdayakan. Pendekatan ideal seharusnya memadukan elemen positif dari kedua model: struktur dan disiplin dari lingkungan militer dengan pendekatan edukatif dan pemberdayaan dari TNI Mengajar.
Di SMKN 1 Kelapa Kampit, kami sudah bekerja sama dengan pihak Polsek Kelapa Kampit untuk menertibkan siswa yang parkir di luar lingkungan sekolah. Hal ini sering terjadi karena mereka ingin bolos sekolah, sehingga kami dan pihak kepolisian bersepakat untuk melakukan penindakan tegas namun tetap edukatif. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan para siswa bisa lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan di sekolah.
Kami juga bekerja sama dengan Koramil Kelapa Kampit melalui program TNI Mengajar, di mana para personel TNI datang langsung ke sekolah untuk memberikan pelatihan peraturan baris-berbaris kepada siswa. Ini bukan sekadar latihan fisik, tapi juga sarana pembinaan karakter—melatih kerja sama, kepemimpinan, dan respek terhadap instruksi. Kehadiran mereka menjadi bagian dari proses pendidikan, bukan intimidasi. Siswa justru merasa bangga dan termotivasi karena bisa belajar langsung dari figur yang disiplin dan berwibawa.
Menjamin Perlindungan Hak Anak
Poin krusial lainnya adalah memastikan bahwa program ini tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan anak. Keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam diskusi kebijakan ini seharusnya menjadi jaminan bahwa program akan dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.
Transparansi mengenai kurikulum, metode, durasi program, dan mekanisme pengawasan juga sangat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak anak. Sistem evaluasi dan monitoring independen perlu ditetapkan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Menuju Pendekatan Holistik
Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan pendekatan kultural dalam membina karakter generasi muda. Dari pesantren hingga padepokan seni beladiri tradisional, kita memiliki model-model pembinaan karakter yang telah teruji oleh waktu. Alih-alih hanya mengandalkan pendekatan militer, kebijakan ini dapat memperkaya dirinya dengan memasukkan elemen-elemen kearifan lokal yang relevan.
