Beberapa hari terakhir, jagat media sosial di Indonesia diramaikan dengan kabar bahwa TikTok "dibeli" oleh Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani dokumen resmi. Narasi ini cepat sekali menyebar, terutama melalui potongan berita, meme, dan obrolan daring. Banyak orang lalu menyimpulkan seolah-olah TikTok kini sudah bukan milik China, melainkan sepenuhnya dimiliki Amerika.
Kenyataannya tidak sesederhana itu. TikTok tidak pernah benar-benar dijual habis. Yang terjadi adalah sebuah kompromi politik, hukum, dan bisnis yang rumit, dengan tujuan menjaga agar TikTok tetap bisa beroperasi di pasar Amerika Serikat yang sangat besar. Untuk memahami duduk perkara ini, publik Indonesia perlu melihat konteks geopolitik, undang-undang Amerika, dan strategi dagang global ByteDance, perusahaan induk TikTok asal China.
Ancaman Larangan Total
Semuanya berawal dari undang-undang Amerika Serikat bernama Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA) yang disahkan tahun 2024. Undang-undang ini mengatur bahwa aplikasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh "musuh asing" dapat dilarang total, kecuali jika dilakukan divestasi atau pelepasan kepemilikan yang signifikan. TikTok menjadi target utama karena induknya, ByteDance, berbasis di Beijing.
Pemerintah dan parlemen AS menuding TikTok berpotensi menjadi pintu masuk pengaruh politik China serta ancaman bagi keamanan data warga Amerika. Tuduhan itu tidak selalu disertai bukti publik yang kuat, tetapi dalam iklim politik Amerika, isu keamanan nasional sering kali lebih menentukan dibanding argumen teknis. Dengan ancaman larangan, TikTok dihadapkan pada pilihan sulit: keluar dari pasar AS atau menerima restrukturisasi.
Skema Divestasi, Bukan Jual Putus
Inilah yang kemudian dilabeli publik Indonesia secara keliru sebagai "pembelian TikTok oleh Amerika". Faktanya, yang ditandatangani Donald Trump hanyalah perintah eksekutif yang menyatakan bahwa skema divestasi TikTok AS memenuhi syarat keamanan nasional.
Skemanya adalah sebagai berikut: sebuah konsorsium investor Amerika, termasuk Oracle dan Silver Lake, mengambil alih kepemilikan mayoritas TikTok di wilayah AS. ByteDance masih memiliki saham minoritas, kurang dari 20 persen. Artinya, secara finansial ByteDance masih tetap ikut menikmati keuntungan, tetapi tidak lagi memiliki kendali operasional penuh atas TikTok di Amerika.
Lebih jauh, data pengguna Amerika akan disimpan di server dalam negeri, dan pengelolaan algoritma rekomendasi---jantung bisnis TikTok---akan berada di bawah yurisdiksi AS. Dengan cara ini, pemerintah bisa mengklaim bahwa kekhawatiran keamanan nasional sudah terjawab.
Mengapa ByteDance Mau?
Pertanyaan yang sering muncul: kenapa ByteDance mau menerima "penjualan paksa sebagian" ini? Ada beberapa alasan. Pertama, pasar Amerika terlalu besar untuk diabaikan. Dengan 170 juta pengguna aktif, larangan total akan memukul pendapatan iklan dan valuasi perusahaan. Kedua, dengan divestasi, ByteDance tetap mendapat bagian finansial, meski kecil. Ketiga, langkah ini memberi mereka ruang untuk menyelamatkan muka politik di dalam negeri. Pemerintah China bisa mengklaim bahwa ByteDance tidak menyerahkan TikTok sepenuhnya.
Konteks Global: AS vs China
Kesalahpahaman publik Indonesia juga muncul karena membandingkan TikTok dengan YouTube. "Mengapa Amerika takut TikTok, padahal YouTube milik Amerika tidak dilarang di China?" Begitu kira-kira logika yang sering muncul.
Masalahnya, asumsi itu keliru. YouTube justru sudah diblokir di China sejak 2009. Sama halnya dengan Facebook, Instagram, dan Twitter, semua diblokir oleh Great Firewall. China tidak memberi ruang bagi aplikasi asing untuk mengambil data rakyatnya. Sebagai gantinya, mereka membangun platform lokal seperti Youku, Bilibili, atau Douyin (versi domestik TikTok).
