Jokowi dan "Bebek-bebek" Politik

Sangat menyedihkan lagi, para pihak penguasa seperti yang dijelaskan di atas, dengan bersama para pembebek yang mengiringinya dan termasuk juga di dalamnya para pembebek politik minoritas, diluaran panggung perseteruan politik, justru membuat suatu desain politik garis pemisah antara kaum Nasionalis dan kaum Agamis, seolah yang agamis tidak Nasionalis dan yang Nasionalis tidak agamis.

Bahkan, semakin terjadi penajaman garis pemisah di antara rakyat yang semakin dipertegas dengan adanya penyebutan Kaum Kadrun dan Kaum Cebong. 

Padahal sebenarnya kekuatan sejati rakyat Indonesia itu, muaranya adalah pada bersatunya kaum Nasionalis dan kaum Agamis.

Sejatinya dalam rangka rekonstruksi disorientasi demokrasi ini secara keseluruhan, maka langkah kenegarawananlah yang harusnya dilakukan untuk menyatukan seluruh potensi kekuatan rakyat bangsa ini.

Dan langkah itu sejatinya ada dipundak Pak Jokowi sebagai Presiden Kepala Pemerintahan yang juga berkedudukan dan berkewenangan sebagai Kepala Negara.

Kepala Negara yang selalu dapat menghadirkan negara dalam menterjemahkan dan melaksanakan mandat Bangsa dan Negara sebagaimana amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pancasila, dan UUD 1945.

Begitu halnya juga dengan para politisi, yang seyogianya bukan hanya sekedar bermain sebagai politisi saja, baik itu yang mendominasi kekuasaan sebagai mayoritas maupun yang minoritas bukannya semakin berperilaku sebagai pembebek kepentingannya.

Seyogianya lebih bijak bila para politisi ini tetap selalu menempuh jalan politik politisi negarawan, politisi yang selalu menjiwai dan menjunjung tinggi politik dalam artian yang sesungguhnya sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat, karena rakyatlah menjadi kiblatnya dalam pengabdian politik.

Sehingga, selalu mengutamakan nilai demokratis, nilai perhatian dengan masalah sosial, nilai keagamaan hingga nilai anti diskriminasi, yang didalamnya terdapat norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun serta bermartabat.

Karena bila politik itu tanpa memiliki jiwa dan hati nurani, maka politik akan menghalalkan segala cara, abai pada demokrasi yang demokratis, dan mengabaikan rakyat hanya atas nama kepentingan dan kekuasaan.

Ya, semoga saja ke depannya disorientasi demokrasi dan tatanan ruang politik di negeri ini dapat membaik dan kembali dijiwai dengan penjiwaan hati dan nurani, dengan menunjukkan bukti pada rakyat bahwa mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa.