Dan akan terus berlaku begitu, layaknya hukum rimba, siapa yang paling kuat, maka dialah yang akan paling dominan berkuasa, dengan hanya menjadikan rakyat sebagai obyek politik belaka sesuai kepentingan politik masing-masing.
Gejala membanjirnya perilaku pembebek politik inipun semakin nampak. Sebab ternyata, Presiden Jokowi juga semakin terhanyut larut, asyik masyhuk, dalam permainan kepentingan yang diciptakondisikan oleh para bebek-bebek politik yang bermental pembebek politik ini.
Seharusnya Presiden Jokowi, meski sebelumnya merupakan kader partai atau petugas partai, wajib tak lagi terlibat politik praktis, sudah harus menempuh jalan negarawan, tapi yang terjadi justru Presiden Jokowi masih saja terlibat dalam politik praktis, masih dibawah kendali partainya, ataupun masih disandera partainya.
Boleh ditengok bagaimana kenegarawanan Gus Dur ketika sudah jadi Presiden, mana mau beliau berpolitik praktis, tengok juga bagaimana kenegarawanan BJ. Habibi ketika sudah jadi presiden mana mau beliau cawe-cawe ke dalam politik praktis.
Dua figur inilah seharusnya yang jadi panutan Presiden Jokowi, namun nampaknya kalau di amati, Presiden Jokowi memang belum bisa lepas dari bayang-bayang politik praktis.
Artinya di sini, ketika Presiden Jokowi masih dibayangi rasa dalam diri sebagai petugas partai, justru yang terjadi beliau hanya dipakai sebagai alat politik belaka, yaitu untuk melegitimasi kepentingan politik praktis mereka yang telah mendominasi kekuasaan.
Apalagi Presiden Jokowi ke depan, pada tahun 2024 sudah dipastikan akan turun tahta, maka tak ada kata lain, yaitu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya kekuasaan yang masih dipegang untuk melegitimasi kepentingan politik praktis demi tetap melanggengkan kekuasaan.
Parahnya lagi, pada perkembangannya, para politisi pembebek yang sudah menduduki legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintahan) yang sudah dominan berkuasa ini, selalu menggunakan segala cara untuk membungkam ruang aspirasi publik, menekan lawan politik, menekan kelompok minoritas dan mengabaikan kepentingan rakyat demi melegitimasi kepentingan politik praktis dan melanggengkan kekuasaan.
Secara umumnya dalam hal ini, rakyatlah yang akan jadi tumbalnya, rakyat hanyalah dijadikan sebagai obyek desain politik, dikodefikasi dan digiring agar tetap berada dalam kontrol dan kendali penguasa dan para pembebeknya yang sudah mendominasi ruang kekuasaan, agar tidak menentang kekuasaan.
Penguasalah yang serba instruktif, penguasa bicara rakyat mendengar, penguasa memerintahkan rakyat harus mengerjakan, tanpa diperbolehkan bersuara dan membantah sedikitpun.
Ya, inilah kenyataannya, bahwasanya memang telah terjadi disorientasi demokrasi yang tragis dan menyedihkan di negeri ini, dan agaknya masih akan terus berkelanjutan entah sampai kapan.
