Partisipasi Tionghoa dalam Politik Indonesia

Di dalam zaman ini peran DPR sangat berkurang.  Kabinet dan DPA memegang peran utama dalam menentukan UU dan berbagai kebijakan pemerintah. Walaupun Siauw Giok Tjhan merupakan anggota DPR dan MPRS, keberadaan-nya dalam DPA membuahkan banyak hasil politik yang menguntungkan komunitas Tionghoa.  Salah satu wakil ketua Baperki, Oei Tjoe Tat menjadi Menteri di kabinet-kabinet Soekarno.

Di dalam zaman ini, Baperki berkembang pesat.  Baperki memperoleh dukungan dan perlindungan Presiden Soekarno.

Dalam zaman ini, Baperki berkembang sebagai institusi pendidikan swasta yang terbesar di Indonesia -- mengelola ratusan sekolah dan kampus-kampus Universitas di beberapa kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, Semarang, Malang dan Medan.  Beberapa tokoh nasional masuk dalam barisan Baperki, di antaranya Boejoeng Saleh, F.L Tobing, Adam Malik dan J Tumakaka.  FL Tobing merupakan rektor pertama Universitas Baperki yang pada tahun 1962 berubah nama menjadi Universitas Respublica (Untuk umum).  Sekolah-sekolah dan kampus-kampus Baperki menampung lebih dari 100.000 siswa, Sebagian terbesar darinya adalah Tionghoa.  

Baperki mencanangkan konsep integrasi -- mengajak komunitas Tionghoa mengintegrasikan dirinya dalam semua kegiatan membangun Indonesia tanpa menghilangkan identitas ke-Tionghoaannya. Baperki mendefinisikan komunitas Tionghoa sebagai suku Tionghoa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh bangsa Indonesia.

Konsep ekonomi yang dicanangkan oleh Siauw -- berkaitan dengan pengembangan modal milik pedagang Tionghoa dalam pembangunan ekonomi nasional, masuk dalam GBHN (Garis Besar Haluan negara) MPRS pada 1961.

Paham integrasi yang dicanangkan oleh Baperki ditentang oleh sekelompok tokoh Tionghoa -- di antaranya beberapa mantan pendiri Baperki.

Kelompok tokoh Tionghoa ini mendirikan sebuah organisasi dengan nama LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa).  Lembaga ini diidukung oleh Angkatan Darat. Bahkan kantor LPKB terletak di markas Angkatan Darat. Tokoh-tokoh yang bergabung di dalam lembaga ini adalah Sindhunata, Junus Jahja, Harry Tjan dan PK Oyong.  Mereka mencanangkan paham asimilasi total.

Mereka berargumentasi bahwa komunitas Tionghoa menunjukkan kesetiaannya terhadap Indonesia dengan menanggalkan ke-Tionghoaannya. Yang dianjurkan adalah mengganti nama Tionghoa dengan nama-nama non-Tionghoa, menghentikan hubungan emosional dan kebudayaan dengan Tiongkok, menghentikan praktek ibadah Tionghoa.  Ada  anjuran untuk kawin campuran, sehingga pada satu saat, mereka berargumentasi, ciri-ciri biologis Tionghoa-pun hilang. Bahkan ada anjuran agar Tionghoa masuk ke dalam agama Islam, dicanangkan salah seorang tokohnya, Junus Jahja.

Ketika polarisasi politik meruncing pada 1963, di mana Soekarno membawa Indonesia mendekati RRT dan Rusia dan menjauhi Amerika Serikat dan Inggris, polemik integrasi dan asimilasi berubah menjadi perseteruan antar dua kubu paham politik -- kiri dan kanan.  LPKB menuntut pembubaran Baperki yang berada di kubu politik kiri. Akan tetapi posisi Baperki terlalu kuat di masa itu. Ia didukung oleh Soekarno dan partai-partai kiri, terutama PKI dan Partindo.   

Baperki memperkuat pengaruhnya di berbagai bidang.  Cukup banyak anggotanya yang menjadi anggota DPRD di berbagai provinsi. Banyak pula anggotanya yang masuk dalam partai-partai nasional, terutama PKI dan Partindo.  Para pemuda Baperki masuk pula dalam organisasi-organisasi pemuda beraliansi kiri, seperti PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia), CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), Pemuda Rakyat dan IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia).

Cukup banyak anggota Baperki yang berperan dalam berbagai surat kabar berpengaruh, terutama Antara,  Warta Bhakti (nama baru harian Sin Po), Harian Rakyat,  Sin Min (Semarang) dan Trompet Masyarakat (Surabaya).