Padahal, UU jelas mengatur kendaraan prioritas. Jika pengawalan untuk kepentingan pribadi terus dibiarkan, keadilan di jalan hanya akan jadi mimpi.
Plat TNI: Sipil Ikut-Ikutan
Masalah serupa juga muncul di kalangan sipil yang nekat pakai plat khusus TNI. Ada yang menggunakan kode DI atau DR, bahkan ada yang berani pakai plat resmi TNI. Ini jelas melanggar aturan, sekaligus merusak wibawa institusi itu sendiri.
Dampaknya: Muncul Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”
Semua fenomena ini melahirkan rasa iri dan jengkel di masyarakat. Orang-orang merasa dipaksa menepi untuk kendaraan yang tidak jelas urgensinya.
Dari situlah muncul gerakan sosial “Stop Tot Tot Wuk Wuk,” sebuah sindiran kreatif terhadap kebiasaan penyalahgunaan sirene dan strobo.
Penutup: Saatnya Menertibkan
Masalah sirene, strobo, plat khusus, dan pengawalan sipil bukan hanya soal aturan lalu lintas. Ini soal kesetaraan dan keadilan di jalan.
Polisi perlu bertindak tegas, tidak hanya menertibkan pemakaian sirene dan strobo, tapi juga menghentikan pemberian plat nomor khusus kepada pihak sipil maupun pejabat. TNI pun harus menindak penggunaan plat khusus yang beredar di masyarakat.
Jalan raya adalah ruang bersama. Jangan sampai berubah jadi panggung feodalisme modern, di mana sebagian orang merasa lebih berhak dari yang lain.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
